Sengketa Pilkada, MK Putuskan PSU di 16 TPS di Labuhanbatu Selatan
Senin, 22 Maret 2021 - 21:35 WIB
loading...
Ketua MK Anwar Usman membacakan amar putusan sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Labuhanbatu Selatan di Ruang Sidang MK, Senin (22/3/2021). Foto/Dok MK
A
A
A
JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) telah membacakan putusan terkait perselisihan hasil pemilihan (PHP) Bupati Labuhanbatu Selatan . Gugatan terhadap hasil pilkada lalu ini diajukan oleh Pasangan Calon (Paslon) No. Urut 3 Hasnah Harahap dan Kholil Jufri Harahap.
Dalam amar putusan bernomor 37/PHP.BUP-XIX/2021 MK menyatakan mengabulkan sebagian permohonan Paslon Hasnah Harahap dan Kholil Jufri Harahap. Baca juga: Sengketa Pilkada Labuhanbatu, MK Minta PSU di 9 TPS
“Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. Menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan No. 425/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di 16 TPS,” kata Ketua Pleno Hakim Konstitusi Anwar Usman saat membacakan putusan, Senin (22/3/2021).
Dalam amar putusannya, MK juga memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) di 16 TPS. Diantarnya TPS 005, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 010, TPS 011, TPS 012, TPS 013, TPS 014, TPS 018 Desa Torganda.
Lalu TPS 005 Desa Aek Raso Kecamatan Torganda. KemudianTPS 001, TPS 003, TPS 005, TPS 006 Desa Tanjung Selatan Kecamatan Kampung Rakyat.
Pelaksanaan PSU paling lama 30 hari kerja sejak pengucapan putusan ini. Selain itu, Mahkamah juga memerintahkan KPU Labuhanbatu Selatan untuk mengangkat ketua dan anggota KPPS serta PPK di TPS-TPS tersebut.
Dalam amar putusan bernomor 37/PHP.BUP-XIX/2021 MK menyatakan mengabulkan sebagian permohonan Paslon Hasnah Harahap dan Kholil Jufri Harahap. Baca juga: Sengketa Pilkada Labuhanbatu, MK Minta PSU di 9 TPS
“Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. Menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan No. 425/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di 16 TPS,” kata Ketua Pleno Hakim Konstitusi Anwar Usman saat membacakan putusan, Senin (22/3/2021).
Dalam amar putusannya, MK juga memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) di 16 TPS. Diantarnya TPS 005, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 010, TPS 011, TPS 012, TPS 013, TPS 014, TPS 018 Desa Torganda.
Lalu TPS 005 Desa Aek Raso Kecamatan Torganda. KemudianTPS 001, TPS 003, TPS 005, TPS 006 Desa Tanjung Selatan Kecamatan Kampung Rakyat.
Pelaksanaan PSU paling lama 30 hari kerja sejak pengucapan putusan ini. Selain itu, Mahkamah juga memerintahkan KPU Labuhanbatu Selatan untuk mengangkat ketua dan anggota KPPS serta PPK di TPS-TPS tersebut.
Lihat Juga :
