Publik Tangkap Kesan Gugus Tugas Tak Sejalan dengan Menteri Kabinet
Selasa, 19 Mei 2020 - 19:31 WIB
loading...
Direktur Eksekutif LIMA, Ray Rangkuti menganggap tak jelas defenisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dimaksud oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Foto/SINDOphoto
A
A
A
JAKARTA - Direktur Eksekutif LIMA, Ray Rangkuti menganggap tak jelas defenisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dimaksud oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, jika merujuk ke PP Nomor 21 Tahun 2020, PSBB menggariskan bahwa seluruh fasilitas transportasi, keramaian, kantor, sekolah dan rumah ibadah sementara waktu ditutup.
Ray mengatakan dari seluruh defenisi itu, setidaknya pemerintah telah melakukan pelonggaran atas dua hal yakni aktivitas kantor dengan melibatkan pegawai di bawah 45 tahun dan penggunaan moda transfortasi untuk hal-hal yang lebih umum. (Baca juga: Pemerintah Larang Salat Id Berjamaah di Luar Rumah, Ini Penjelasannya )
"Dari sini, PSBB dapat dinyatakan dilonggarkan. Entah menurut defenisi presiden," ujar Ray kepada SINDOnews, Selasa (19/5/2020).
Menurut Ray, memang jika dilihat dari implementasi kebijakan yang muncul nampaknya ada tarik menarik yang cukup alot antara anggota kabinet, khususnya yang berada di jajaran perdagangan dan ekonomi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.
"Gugus Tugas seperti agak keberatan dengan berbagai kebijakan anggota kabinet akhir-akhir ini. Sekalipun mereka tidak dapat serta merta menolaknya. Tapi dari berbagai pernyataan mereka di publik memperlihatkan adanya sikap yang terlihat berbeda antara Gugus Tugas dengan anggota kabinet," jelasnya.
Sebut saja, kata Ray, pada kebijakan pelonggaran transportasi, mudik dengan pulang kampung, serta terakhir wacana 'new normal' yang disebut Gugus Tugas bukan ide mereka. (Baca juga: Tolak Pelonggaran PSBB, Lakukan Tes Masif dan Penelusuran Agresif)
"Kesan itu yang kita tangkap. Maka presiden menegaskan tidak ada pelonggaran PSBB. Satu pernyataan yang nampaknya tidak faktual di lapangan," ucap mantan Aktivis 98 asal UIN Jakarta ini menandaskan.
Ray mengatakan dari seluruh defenisi itu, setidaknya pemerintah telah melakukan pelonggaran atas dua hal yakni aktivitas kantor dengan melibatkan pegawai di bawah 45 tahun dan penggunaan moda transfortasi untuk hal-hal yang lebih umum. (Baca juga: Pemerintah Larang Salat Id Berjamaah di Luar Rumah, Ini Penjelasannya )
"Dari sini, PSBB dapat dinyatakan dilonggarkan. Entah menurut defenisi presiden," ujar Ray kepada SINDOnews, Selasa (19/5/2020).
Menurut Ray, memang jika dilihat dari implementasi kebijakan yang muncul nampaknya ada tarik menarik yang cukup alot antara anggota kabinet, khususnya yang berada di jajaran perdagangan dan ekonomi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.
"Gugus Tugas seperti agak keberatan dengan berbagai kebijakan anggota kabinet akhir-akhir ini. Sekalipun mereka tidak dapat serta merta menolaknya. Tapi dari berbagai pernyataan mereka di publik memperlihatkan adanya sikap yang terlihat berbeda antara Gugus Tugas dengan anggota kabinet," jelasnya.
Sebut saja, kata Ray, pada kebijakan pelonggaran transportasi, mudik dengan pulang kampung, serta terakhir wacana 'new normal' yang disebut Gugus Tugas bukan ide mereka. (Baca juga: Tolak Pelonggaran PSBB, Lakukan Tes Masif dan Penelusuran Agresif)
"Kesan itu yang kita tangkap. Maka presiden menegaskan tidak ada pelonggaran PSBB. Satu pernyataan yang nampaknya tidak faktual di lapangan," ucap mantan Aktivis 98 asal UIN Jakarta ini menandaskan.
(kri)
