Keadilan Pembiayaan bagi Nelayan Kecil

Minimnya akses nelayan kepada sektor perbankan ini dapat dilihat dalam potret penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Porsi penyaluran KUR pada 2020 berdasarkan sektor, yang terbesar disalurkan di sektor perdagangan (42,8%), disusul sektor pertanian (29,3%) dan sektor jasa (15,1%). Sementara itu proporsi sektor perikanan hanya sekitar 1,9% atau sekitar Rp3,8 triliun. Secara keseluruhan, berdasarkan data triwulan III 2020 total penyaluran kredit berdasarkan lapangan usaha sebagian besar masih didominasi sektor perdagangan besar dan eceran serta sektor industri pengolahan dengan porsi masing-masing sebesar 17,01% dan 16,57%. Adapun sektor perikanan hanya sekitar 0,28% dari total penyaluran kredit sebesar Rp5.290 triliun (OJK, 2020).

Inovasi Pembiayaan

Persoalan ini merupakan tantangan yang harus dijawab bersama. Kita mafhum, pemerintah telah berupaya menggali berbagai strategi untuk menjawab persoalan ini. Sejak 1980-an pemerintah telah merancang program untuk membuat skema kredit khusus bagi nelayan, tetapi banyak mengalami kegagalan karena nelayan tidak mampu menyelesaikan pembayaran. Salah satu inisiatif baru yang digulirkan sejak 2015 adalah Program Jaring (Jangkau, Sinergi, dan Guideline), yaitu program inisiatif OJK dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam pembiayaan sektor kelautan dan perikanan. Dari data yang disajikan OJK, program ini mengalami tren positif meskipun secara nominal belum signifikan jumlahnya.

Peluang besar sebenarnya ada pada skema pembiayaan mikro dan kecil non-perbankan yang dianggap lebih mudah diakses nelayan. Salah satunya melalui Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU-LPMUKP) di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan. N amun skema pembiayaan ini juga masih menyisakan banyak persoalan di lapangan. Nelayan banyak mengeluhkan model analisis kelayakan kredit lembaga ini lebih mirip standard operating procedure (SOP) perbankan konvensional sehingga tetap menyulitkan nelayan kecil untuk mengakses pembiayaan.

Keberhasilan pembiayaan bagi nelayan kecil sangat ditentukan oleh kemampuan lembaga keuangan formal seperti perbankan melakukan inovasi strategi pembiayaan yang lebih adaptif. Juga mempromosikan pola pembiayaan yang lebih fleksibel, kemampuan untuk merespons perubahan, dan mampu beradaptasi sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Promosi dan sosialisasi informasi harus menjadi bagian integral dari penguatan infrastruktur institusi perbankan yang menjangkau luas hingga ke kampung-kampung nelayan. Sejalan dengan itu nelayan juga harus memiliki komitmen untuk terus meningkatkan kapasitas usahanya sehingga membantu perbankan memahami karakteristik usaha yang dijalankan. Hal tersebut dapat dilakukan, misalnya memperbaiki manajemen keuangan keluarga, membuat pencatatan data produksi penangkapan perikanan, hingga penerapan best handling practices (cara-cara penanganan ikan hasil tangkapan yang baik). Dalam hal ini organisasi nelayan, penyuluh atau koperasi perikanan dapat mengambil peran untuk melakukan pendidikan dan pendampingan di lapangan.