Gelaran Paritrana Awards BPJamsostek Masuki Tahap Akhir Penjurian

JAKARTA - Terhitung empat tahun sejak pelaksanaan Paritrana Awards yang pertama dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) pada 2017, tahun ini akan kembali digelar penghargaan bergengsi sebagai apresiasi bagi pemerintah daerah dan perusahaan yang sepanjang 2020 yang lalu mendukung penuh implementasi dan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayah masing-masing.

Direktur Kepesertaan BPJamsostek Zainudin menyambut para kandidat penerima penghargaan Paritrana Awards 2021 di Hotel Double Tree, Jakarta, Selasa (16/3/2021). Di hadapan para kandidat Zainudin berpesan agar semua pihak selalu memberikan usaha terbaiknya dalam memberikan kesejahteraan kepada para pekerja.

“Penghargan tahun ini saya rasa sangat spesial, karena tahun 2020 yang merupakan tahun yang cukup berat bagi banyak pihak akibat pandemi Covid-19 namun masih tetap bisa mengimplementasikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dengan maksimal. Untuk itu, ditambahkan indikator penilaian baru terkait inovasi dalam mengatasi dampak pandemi termasuk perlindungan bagi tenaga relawan Covid-19," tuturnya.

Para kontestan Paritrana Awards yang lolos tahap seleksi awal tahun ini terdiri atas 34 pemerintah provinsi dan 124 pemerintah kabupaten/kota, belum termasuk 88 Perusahaan berskala besar, 99 perusahaan skala menengah dan 34 UKM (Usaha Kecil & Mikro) yang telah dinyatakan lolos seleksi tahap awal.

“Dari proses seleksi lanjutan, akhirnya didapat total kandidat yang lolos ke tahap wawancara hari ini sebanyak 7 kandidat dari Pemerintah Provinsi, 8 Pemerintah Kabupaten/Kota, masing-masing 9 Perusahaan skala Besar dan Menengah, serta 34 UKM,” ujar Zainudin.

Jika ditilik dari tahun ke tahun, peserta Paritrana Awards ini selalu meningkat, dimulai dengan 243 kontestan pada 2017 hingga kini untuk 2020 sebanyak 492 kontestan yang berpartisipasi atau naik 35 persen dari tahun lalu. “Ini membuktikan antusiasme Pemerintah Daerah dan Perusahaan dalam memberikan perlindungan jaminan sosial kepada para pekerja di wilayah masing-masing bisa dikatakan sangat tinggi,” ujarnya.

Proses wawancara ini merupakan tahap akhir dari penjurian dan selanjutnya akan diumumkan oleh BPJamsostek setelah mendapatkan hasil penilaian dari tim juri. Adapun tim juri yang ditunjuk merupakan para ahli di bidangnya masing-masing.

Diketuai oleh Hotbonar Sinaga sebagai Ahli Jaminan Sosial, bersama Riant Nugroho selaku ahli kebijakan publik, Prof. Ravik Karsidi selaku Ahli Pemberdayaan Masyarakat/Sosiologi Pendidikan, Chazali Situmorang selaku Ahli Jaminan Sosial, Soeprayitno mewakili APINDO, Untung Riyadi mewakili unsur serikat pekerja, Direktur Jamsostek Kemnaker Retna Pratiwi, dan Direktur SUPD IV Ditjen Bangda Kemendagri Zanariah.

Zainudin berharap dengan dilaksanakannya kegiatan Paritrana Awards ini mampu meningkatkan kepatuhan, dukungan, kepedulian (awareness), sekaligus memberikan edukasi kepada seluruh peserta terkait jaminan sosial ketenagakerjaan.

Mengutip pernyataan Wakil Presiden Ma’ruf Amin pada penyerahan Paritrana Awards 2019 yang lalu, pengusaha atau pemberi kerja diharapkan agar selalu mendaftarkan perusahaan dan pekerjanya pada program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di BPJamsostek karena merupakan kewajiban dalam memenuhi hak para pekerja dan menjamin kesejahteraan dan keamanan dalam bekerja.

Wakil Presiden juga mendorong agar tiap-tiap Pemerintah Daerah segera mendaftarkan para pekerja non-ASN pada BPJamsostek.

Paritrana Award ini merupakan inisiasi dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Kemenko-PMK RI bersama BPJS Ketenagakerjaan. Tujuannya adalah untuk memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha yang dinilai telah mengimplementasikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja dengan baik.

“Semoga para kandidat tahun ini bisa meraih hasil yang diharapkan sebagai upaya dalam mendukung dan mengimplementasi jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah dan perusahaan masing-masing. Paritrana Award ini agar dijadikan pemicu semangat yang memotivasi semua pihak, agar perlindungan menyeluruh bagi seluruh pekerja di Indonesia dapat segera terwujud,” tutur Zainudin.