KPU Usulkan Anggaran Rp86 Triliun untuk Pemilu 2024
loading...
Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan anggaran sebesar Rp86 triliun untuk Pemilu 2024. FOTO/DOK.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) mengusulkan anggaran sebesar Rp86 triliun untuk Pemilu 2024 . Namun, anggaran tersebut juga merupakan alokasi anggaran tambahan dari pagu yang diterima KPU pada 2021.
"Jadi anggarannya 2021 8,4 T, 2022 13,2 T, 2023 24,9 T, 2024 36,5 T, dan terakhir 2025 3 T. Jadi totalnya 86 T," kata Plt Ketua KPU Ilham Saputra dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II di Gedung DPR, Jakarta, Senin (15/3/2021).
Lebih lanjut Ilham mengatakan, pihaknya sudah melakukan evaluasi terhadap besaran anggaran yang akan digunakan pada Pemilu serentak. Karena ada keinginan dari daerah bahwa anggaran itu tak diambil dari APBD melainkan dari APBN.
Baca juga: Pemilu 2024, PPP Fokus Gaet Suara Pemilih Muda
"Kenapa begitu, pertama tidak adanya keserentakan persetujuan dan pencarian NHPD. Pengalaman 2020 di pemda tenggat waktunya Oktober, ternyata ada beberapa daerah yang Desember belum cair," katanya.
Di sisi lain, daerah juga melihat tidak adanya kesamaan besar anggaran antardaerah membuat tahapan Pemilu 2024 akan dilaksanakan di tengah tahapan Pemilu 2024. Faktor keserentakan dan kesamaan besaran anggaran pemilihan di setiap daerah menjadi semakin penting dan mendesak.
"Kami mohon dukungan Komisi II DPR dan pemerintah terkait anggaran Pemilu 2024, sehingga bisa jadi dasar kami untuk menyiapkan tahapan pemilu dan pemilihan 2024," ujarnya.
Baca juga: Sekjen DPP Perindo Ahmad Rofiq Intruksikan Rekrutmen Caleg Pemilu 2024
"Jadi anggarannya 2021 8,4 T, 2022 13,2 T, 2023 24,9 T, 2024 36,5 T, dan terakhir 2025 3 T. Jadi totalnya 86 T," kata Plt Ketua KPU Ilham Saputra dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II di Gedung DPR, Jakarta, Senin (15/3/2021).
Lebih lanjut Ilham mengatakan, pihaknya sudah melakukan evaluasi terhadap besaran anggaran yang akan digunakan pada Pemilu serentak. Karena ada keinginan dari daerah bahwa anggaran itu tak diambil dari APBD melainkan dari APBN.
Baca juga: Pemilu 2024, PPP Fokus Gaet Suara Pemilih Muda
"Kenapa begitu, pertama tidak adanya keserentakan persetujuan dan pencarian NHPD. Pengalaman 2020 di pemda tenggat waktunya Oktober, ternyata ada beberapa daerah yang Desember belum cair," katanya.
Di sisi lain, daerah juga melihat tidak adanya kesamaan besar anggaran antardaerah membuat tahapan Pemilu 2024 akan dilaksanakan di tengah tahapan Pemilu 2024. Faktor keserentakan dan kesamaan besaran anggaran pemilihan di setiap daerah menjadi semakin penting dan mendesak.
"Kami mohon dukungan Komisi II DPR dan pemerintah terkait anggaran Pemilu 2024, sehingga bisa jadi dasar kami untuk menyiapkan tahapan pemilu dan pemilihan 2024," ujarnya.
Baca juga: Sekjen DPP Perindo Ahmad Rofiq Intruksikan Rekrutmen Caleg Pemilu 2024
(abd)
Lihat Juga :
