Komisi VIII DPR, Menag dan Menkes hingga Menhub Rapat Bahas Skenario Haji 2021
Senin, 15 Maret 2021 - 13:31 WIB
loading...
A
A
A
"Hal tersebut mengungat pemerintah suadi arabia pada ibadah haji tahun ini mewajibkan adanya vaksinasi covid-19 untuk calon jamaah haji. Perlu ada kebijakan khusus karena dari segi usia mayoritas jamaah haji para lansia yang berisiko tinggi,” terang Yandri.
"Dan hambatan sebatan wilayah yang luas yang begitu luas di hampir seluruh kabupaten/kota yang kondisinya berbeda-beda. Calon jamaah haji banyak yg tinggal di daerah luar perkotaan maka Komisi VIII DPR mengharapkan kebijakan vaksinasi calon jamaah haji harus memenuhi aspek keadilan dan kehati-hatian," tambahnya.
Tidak kalah penting, kata dia, merumuskan kebijakan dalam kepmen mengenai protokol kesehatan (prokes) selama penyelenggaraan ibadah haji, selama keberangkatan di Saudi Arabia maupun setelah pulang ke Tanah Air. Penyelenggaraan prokes seperti physical distancing perlu dirumuskan secara cermat untuk berbagai hal dan mengedepankan aspek ibadah haji.
Kemudian, dia menambahkan, Menag bersama Menhub perlu merumuskan kebijakan khusus di bidang transportasi walaupun ini memang akan berakibat oada biaya. Khususnya aspek pelayanan dalam penyelenggaraan ibadah haji di masa pandemi Covid-19.
"Hal-hal yang berkaitan dengan komponen biaya dalam pemenuhan prokes perlu dibahas bersama-sama sehingga efektivitas pembiayaan dan penyelenggataan ibadah haji tahun ini tercapai dan tidak menimbulkan dampak pada hal yang tidak kita inginkan," tuturnya.
"Dan hambatan sebatan wilayah yang luas yang begitu luas di hampir seluruh kabupaten/kota yang kondisinya berbeda-beda. Calon jamaah haji banyak yg tinggal di daerah luar perkotaan maka Komisi VIII DPR mengharapkan kebijakan vaksinasi calon jamaah haji harus memenuhi aspek keadilan dan kehati-hatian," tambahnya.
Tidak kalah penting, kata dia, merumuskan kebijakan dalam kepmen mengenai protokol kesehatan (prokes) selama penyelenggaraan ibadah haji, selama keberangkatan di Saudi Arabia maupun setelah pulang ke Tanah Air. Penyelenggaraan prokes seperti physical distancing perlu dirumuskan secara cermat untuk berbagai hal dan mengedepankan aspek ibadah haji.
Kemudian, dia menambahkan, Menag bersama Menhub perlu merumuskan kebijakan khusus di bidang transportasi walaupun ini memang akan berakibat oada biaya. Khususnya aspek pelayanan dalam penyelenggaraan ibadah haji di masa pandemi Covid-19.
"Hal-hal yang berkaitan dengan komponen biaya dalam pemenuhan prokes perlu dibahas bersama-sama sehingga efektivitas pembiayaan dan penyelenggataan ibadah haji tahun ini tercapai dan tidak menimbulkan dampak pada hal yang tidak kita inginkan," tuturnya.
(maf)
Lihat Juga :
