Bamsoet Tegaskan MPR Tak Pernah Bahas Masa Jabatan Presiden Tiga Periode
loading...
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. Foto/Dok SINDO
A
A
A
JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo memastikan pihaknya tak pernah membahas tentang masa jabatan presiden. Hal itu dikatakan Bambang untuk menjawab isu yang berkembang di kalangan masyarakat terkait masa jabatan presiden tiga periode .
Menurutnya, soal isu presiden tiga periode , dirinya juga sudah mendengar pernyataan Presiden Jokowi bahwa tak ada niat dirinya maupun kalangan pemerintah untuk menambah masa jabatan menjadi tiga periode.
"Ketentuan masa jabatan kepresidenan diatur dalam Pasal 7 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan," ujarnya kepada wartawan, Senin (15/3/2021).
Baca juga: Soal Polemik Presiden Tiga Periode, PAN Duga Ada Upaya Mencoreng Citra Jokowi
Pria yang akrab disapa Bamsoet ini mengatakan, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan mengubah dan menetapkan UUD NRI 1945, MPR RI tidak pernah melakukan pembahasan apapun untuk mengubah Pasal 7 UUD NRI 1945.
Lebih lanjut Bamsoet menjelaskan bahwa masa jabatan presiden yang diterapkan dua periode selama ini sudah disepakati bersama, dan sudah menjadi pertimbangan yang matang.
Politikus Partai Golkar ini pun menganggap, konsep dua periode juga diadopsi oleh negara seperti Amerika Serikat yang terkenal dengan leluhurnya demokrasi, maupun di negara demokratis lainnya yang membatasi masa jabatan kepresidenan maksimal dua periode.
"Pembatasan maksimal dua periode dilakukan agar Indonesia terhindar dari masa jabatan kepresidenan tanpa batas, sebagaimana pernah terjadi pada masa lalu. Sekaligus memastikan regenerasi kepemimpinan nasional bisa terlaksana dengan baik. Sehingga tongkat estafet kepemimpinan bisa berjalan berkesinambungan. Tidak hanya berhenti di satu orang saja," jelasnya.
Mantan Ketua DPR ini juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai isu perpanjangan masa jabatan kepresidenan menjadi tiga periode. Jangan sampai isu tersebut digoreng menjadi bahan pertikaian dan perpecahan bangsa.
"Stabilitas politik yang sudah terjaga dengan baik, yang merupakan kunci kesuksesan pembangunan, jangan sampai terganggu karena adanya propaganda dan agitasi perpanjangan masa jabatan kepresidenan," pungkas Bamsoet.
Sebelumnya, Tokoh Reformasi yang juga pendiri Partai Ummat M Amien Rais mengungkapkan kecurigaannya terkait adanya usaha dari rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencengkeram semua lembaga tinggi negara, mulai dari MPR, DPR, DPD bahkan bisa sampai melibatkan TNI dan Polri.
"Tentu ini sangat berbahaya. Jadi sekarang sudah ada semacam publik opini yang mula-mula samar-samar sekarang semakin jelas ke arah mana rezim Jokowi ini untuk melihat masa depannya," ujarnya dikutip dari Akun YouTube Amien Rais Official, Sabtu (13/3/2021).
Baca juga: Komentari Amien Rais, Tjahjo Kumolo: Pak Jokowi Tidak Akan Terjebak Manuver Politik Murahan
Amien mencurigai bahwa pemerintahan Presiden Jokowi akan mendorong adanya sidang MPR untuk melakukan perubahan terhadap dua pasal.
"Jadi mereka akan mengambil langkah pertama meminta sidang istimewa MPR ya mungkin satu dua pasal yang katanya perlu diperbaiki. Yang mana saya juga tidak tahu. Tapi kemudian nanti akan ditawarkan pasal baru yang kemudian memberikan hak bahwa presiden itu bisa dipilih tiga kali," jelasnya.
Baca juga: Jejak Politik Anak-Anak Amien Rais
Sementara, mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono dengan terang mengusulkan amendemen UUD 1945 untuk mengubah masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
"Bisa El Clasico SBY VS Jokowi di Pilpres 2024 kalau jabatan Presiden boleh tiga periode. Seru, seru, seru nih," kata Arief Poyuono, Sabtu (13/3/2021).
Menurutnya, soal isu presiden tiga periode , dirinya juga sudah mendengar pernyataan Presiden Jokowi bahwa tak ada niat dirinya maupun kalangan pemerintah untuk menambah masa jabatan menjadi tiga periode.
"Ketentuan masa jabatan kepresidenan diatur dalam Pasal 7 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan," ujarnya kepada wartawan, Senin (15/3/2021).
Baca juga: Soal Polemik Presiden Tiga Periode, PAN Duga Ada Upaya Mencoreng Citra Jokowi
Pria yang akrab disapa Bamsoet ini mengatakan, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan mengubah dan menetapkan UUD NRI 1945, MPR RI tidak pernah melakukan pembahasan apapun untuk mengubah Pasal 7 UUD NRI 1945.
Lebih lanjut Bamsoet menjelaskan bahwa masa jabatan presiden yang diterapkan dua periode selama ini sudah disepakati bersama, dan sudah menjadi pertimbangan yang matang.
Politikus Partai Golkar ini pun menganggap, konsep dua periode juga diadopsi oleh negara seperti Amerika Serikat yang terkenal dengan leluhurnya demokrasi, maupun di negara demokratis lainnya yang membatasi masa jabatan kepresidenan maksimal dua periode.
"Pembatasan maksimal dua periode dilakukan agar Indonesia terhindar dari masa jabatan kepresidenan tanpa batas, sebagaimana pernah terjadi pada masa lalu. Sekaligus memastikan regenerasi kepemimpinan nasional bisa terlaksana dengan baik. Sehingga tongkat estafet kepemimpinan bisa berjalan berkesinambungan. Tidak hanya berhenti di satu orang saja," jelasnya.
Mantan Ketua DPR ini juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai isu perpanjangan masa jabatan kepresidenan menjadi tiga periode. Jangan sampai isu tersebut digoreng menjadi bahan pertikaian dan perpecahan bangsa.
"Stabilitas politik yang sudah terjaga dengan baik, yang merupakan kunci kesuksesan pembangunan, jangan sampai terganggu karena adanya propaganda dan agitasi perpanjangan masa jabatan kepresidenan," pungkas Bamsoet.
Sebelumnya, Tokoh Reformasi yang juga pendiri Partai Ummat M Amien Rais mengungkapkan kecurigaannya terkait adanya usaha dari rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencengkeram semua lembaga tinggi negara, mulai dari MPR, DPR, DPD bahkan bisa sampai melibatkan TNI dan Polri.
"Tentu ini sangat berbahaya. Jadi sekarang sudah ada semacam publik opini yang mula-mula samar-samar sekarang semakin jelas ke arah mana rezim Jokowi ini untuk melihat masa depannya," ujarnya dikutip dari Akun YouTube Amien Rais Official, Sabtu (13/3/2021).
Baca juga: Komentari Amien Rais, Tjahjo Kumolo: Pak Jokowi Tidak Akan Terjebak Manuver Politik Murahan
Amien mencurigai bahwa pemerintahan Presiden Jokowi akan mendorong adanya sidang MPR untuk melakukan perubahan terhadap dua pasal.
"Jadi mereka akan mengambil langkah pertama meminta sidang istimewa MPR ya mungkin satu dua pasal yang katanya perlu diperbaiki. Yang mana saya juga tidak tahu. Tapi kemudian nanti akan ditawarkan pasal baru yang kemudian memberikan hak bahwa presiden itu bisa dipilih tiga kali," jelasnya.
Baca juga: Jejak Politik Anak-Anak Amien Rais
Sementara, mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono dengan terang mengusulkan amendemen UUD 1945 untuk mengubah masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
"Bisa El Clasico SBY VS Jokowi di Pilpres 2024 kalau jabatan Presiden boleh tiga periode. Seru, seru, seru nih," kata Arief Poyuono, Sabtu (13/3/2021).
(zik)
Lihat Juga :
