Buntut KLB Moeldoko, Oknum Pengurus DPC Demokrat Biak Dipolisikan
loading...
Ketua DPC PD Biak Numfor yang juga Plt Sekretaris DPD PD Papua, Boy Markus Dawir (BMD). Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Oknum pengurus DPC Partai Demokrat Kabupaten Biak Numfor, berinisial FAM, resmi dipolisikan lantaran diduga memalsukan dokumen mengatasnamakan organisasi dan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Biak Numfor.
Baca juga: Eksistensi Polisi Siber Harus Ditopang UU ITE yang Lebih Demokratis
Pemalsuan dilakukan dengan cara mengatasnamakan Ketua DPC Biak Numfor, Boy Markus Dawir dengan meniru tanda tangan serta menggunakan kop surat DPC, untuk kepentingan Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat dengan Ketua Umum terpilih, Moeldoko.
"Ada surat pernyataan KLB dari DPC PD Biak Numfor, dimana surat tersebut mengatasnamakan Ketua DPC yang mengutus salah satu pengurus DPC untuk mengikuti KLB Demokrat," kata Ketua DPC PD Biak Numfor yang juga Plt Sekretaris DPD PD Papua, Boy Markus Dawir (BMD), dalam keterangannya, Senin (15/3/2021).
Baca juga: Menerka Strategi Moeldoko, Ngotot Jadi Ketum Demokrat atau Tetap di KSP?
Boy menyebutkan, surat pernyataan tersebut menyatakan, DPC PD Biak Numfor tidak dapat menjadi peserta, disebabkan tupoksi, namun pada prinsipnya tetap mendukung dilakukannya KLB serta mengutus salah satu pengurus partai yaitu FAM, untuk ikut dalam KLB tersebut serta diberikan kuasa menandatangani berita acara atas nama DPC PD Biak Numfor.
Padahal kata Boy, sebagai ketua DPC PD Biak Numfor, dirinya tidak pernah mengeluarkan surat untuk mengutus siapapun dalam kaitan KLB. Sebab sedari awal PD Papua bersama 29 DPC telah sepakat bersatu, solid, setia dan tetap mendukung kepengurusan hasil Kongres V pada Maret 2020 dibawah Komandan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
"Saya kaget melihat surat pernyataan itu. Di sini saya lihat ada banyak kesalahan seperti nama belakang saya, tidak adanya alamat kantor," ucap Boy. Baca juga: Maksimalkan Jalur Politik, KLB Demokrat Moeldoko Bisa Menang
Karena kejadian ini kata Boy, pihaknya telah melaporkan FAM secara resmi telah dilaporkan pihaknya ke Polres Biak Numfor dengan nomor laporan STTLP/119/III/2021/SPKT/Papua/Res Biak tertanggal 14 Maret 2021.
"Secara resmi kita sudah laporkan di Polres Biak Numfor, dan secara etik juga kita akan melakukan pencabutan KTA untuk oknum yang memalsulkan surat DPC ini," tegas Boy.
Menurut Boy, FAM merupakan pengurus Sekretaris Komisi Bapilu DPC PD Biak Numfor, di mana pada Februari lalu yang bersangkutan diinformasikan meminta sample tanda tangan Ketua dan contoh cap DPC PD.
"Tapi rekan pengurus hanya memberikan bekas undangan Partai yang memang ada tanda-tandangan dan cap, setelah itu FAM ini menghilang dari Biak," kata Boy.
Untuk selanjutnya, menurut BMD, proses hukum akan tetap berjalan dan secara organisasi pihaknya akan melakukan klarifikasi kepada FAM terkait surat tersebut. "Semua ada tahapannya, proses hukum berjalan demikian juga etik organisasi dan pasti sanksi pemecatan akan dibelakukan jika terbukti melanggar AD/ART Partai," pungkasnya.
Baca juga: Eksistensi Polisi Siber Harus Ditopang UU ITE yang Lebih Demokratis
Pemalsuan dilakukan dengan cara mengatasnamakan Ketua DPC Biak Numfor, Boy Markus Dawir dengan meniru tanda tangan serta menggunakan kop surat DPC, untuk kepentingan Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat dengan Ketua Umum terpilih, Moeldoko.
"Ada surat pernyataan KLB dari DPC PD Biak Numfor, dimana surat tersebut mengatasnamakan Ketua DPC yang mengutus salah satu pengurus DPC untuk mengikuti KLB Demokrat," kata Ketua DPC PD Biak Numfor yang juga Plt Sekretaris DPD PD Papua, Boy Markus Dawir (BMD), dalam keterangannya, Senin (15/3/2021).
Baca juga: Menerka Strategi Moeldoko, Ngotot Jadi Ketum Demokrat atau Tetap di KSP?
Boy menyebutkan, surat pernyataan tersebut menyatakan, DPC PD Biak Numfor tidak dapat menjadi peserta, disebabkan tupoksi, namun pada prinsipnya tetap mendukung dilakukannya KLB serta mengutus salah satu pengurus partai yaitu FAM, untuk ikut dalam KLB tersebut serta diberikan kuasa menandatangani berita acara atas nama DPC PD Biak Numfor.
Padahal kata Boy, sebagai ketua DPC PD Biak Numfor, dirinya tidak pernah mengeluarkan surat untuk mengutus siapapun dalam kaitan KLB. Sebab sedari awal PD Papua bersama 29 DPC telah sepakat bersatu, solid, setia dan tetap mendukung kepengurusan hasil Kongres V pada Maret 2020 dibawah Komandan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
"Saya kaget melihat surat pernyataan itu. Di sini saya lihat ada banyak kesalahan seperti nama belakang saya, tidak adanya alamat kantor," ucap Boy. Baca juga: Maksimalkan Jalur Politik, KLB Demokrat Moeldoko Bisa Menang
Karena kejadian ini kata Boy, pihaknya telah melaporkan FAM secara resmi telah dilaporkan pihaknya ke Polres Biak Numfor dengan nomor laporan STTLP/119/III/2021/SPKT/Papua/Res Biak tertanggal 14 Maret 2021.
"Secara resmi kita sudah laporkan di Polres Biak Numfor, dan secara etik juga kita akan melakukan pencabutan KTA untuk oknum yang memalsulkan surat DPC ini," tegas Boy.
Menurut Boy, FAM merupakan pengurus Sekretaris Komisi Bapilu DPC PD Biak Numfor, di mana pada Februari lalu yang bersangkutan diinformasikan meminta sample tanda tangan Ketua dan contoh cap DPC PD.
"Tapi rekan pengurus hanya memberikan bekas undangan Partai yang memang ada tanda-tandangan dan cap, setelah itu FAM ini menghilang dari Biak," kata Boy.
Untuk selanjutnya, menurut BMD, proses hukum akan tetap berjalan dan secara organisasi pihaknya akan melakukan klarifikasi kepada FAM terkait surat tersebut. "Semua ada tahapannya, proses hukum berjalan demikian juga etik organisasi dan pasti sanksi pemecatan akan dibelakukan jika terbukti melanggar AD/ART Partai," pungkasnya.
(maf)
Lihat Juga :
