Mahfud MD Pusing Banyak Alternatif Kebijakan Tak Sinkron
Selasa, 19 Mei 2020 - 14:19 WIB
loading...
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengungkapkan perasaannya saat ditanya kabar mengenai dirinya yang kini berada dalam pemerintahan.
Adapun yang memusingkan Mahfud MD adalah menyikapi banyak alternatif kebijakan namun tidak sinkron antara satu dan lainnya.
Hal itu diungkapkan Mahfud MD saat diwawancarai Deddy Corbuzier yang diunggah di chanel Youtube milik Deddy, Senin 19 Mei 2020.
Deddy awalnya bertanya tentang kabar mantan Ketua MK itu. "Pusing, Pak?" tanya Deddy.
"Alhamdulillah pusing. Pusing dalam pengertian terlalu banyak alternatif kebijakan yang satu sama lain tidak sinkron," jawab Mahfud.
Deddy terlihat penasaran dengan jawaban Mahfud yang menyebut adanya kebijakan yang tidak sinkron.
Mahfud pun menuturkan, bahwa yang terjadi di masyarakat, terlebih dalam situasi saat ini, negara dihadapkan pada kondisi pandemi virus Corona (Covid-19) antara kelompok masyarakat satu dengan yang lain memiliki pendapat dan kemauan yang berbeda.
"Sementara harus ada yang mengambil keputusan dan mengambil keputusan untuk kita termasuk soal Covid-19, sama saja, kan?" ujar Mahfud.
Lebih lanjut Mahfud menyatakan, ada kelompok masyarakat yang memiliki usul lain. Yang satu setuju, lainnya tidak setuju. Masyarakat terombang-ambing dengan perbedaan pendapat di tengah masyarakat itu sendiri dengan kepentingan yang berbeda-beda.
"Memang kepentingan masyarakat itu ada yang tulus ya, ingin keselamatan publik, ada yang memang punya motif politik, ada yang punya agenda pribadi, agenda bisnisnya sendiri, agenda macam-macam, kan?" ucapnya.
"Pasti, pasti," timpal Deddy.
Menurut Mahfud, dalam kondisi seperti itu pemerintah harus tetap mengambil sebuah keputusan.
"Stres berlebihan itu ndak. Pusing itu dalam arti kita harus bagaimana mengatur ini agar kita bisa mengambil keputusan yang paling mendekati," ujarnya.
Mendengar penuturan Mahfud, Deddy menilai masyarakat juga ikut pusing melihat keputusan pemerintah yang berbeda-beda.
"Apakah tidak bisa satu keputusan, baru nyebar di media gitu Pak?" tanya Deddy lagi.
"Sekarang ini kan begini ya, mas deddy, sesuatu yang masih menjadi wacana pembicaraan, kadang kala udah bocor di masyarakat. Bocornya bukan dibocorkan oleh pejabat, kadangkala kan seperti zaman sekarang, nih kita pake virtual rapatnya, itu kan bisa bocor ke mana-mana," jawab Mahfud.
Mahfud menduga kebocoran informasi itu bisa saja dari para pendamping pejabat yang menggelar rapat dari rumah secara virtual.
"Nah, ketika ini sudah mulai bocor, muncul pertanyaan, lalu pejabat yang bersangkutan kadang kala lalu menjelaskan kan dalam keadaan gelagapan gitu, berbeda-beda," ungkapnya.
"Tetapi sebenarnya kalau keputusannya sih tidak pernah berbeda-beda. Ketika jadi wacana saja kemudian sering diperdebatkan orang," kata Mahfud meyakinkan.
Deddy pun kembali mencecar Mahfud. "Jadi siapa sebenernya yang membuat keputusan a, b, c, d?" katanya.
Mahfud mengatakan keputusan diambil saat rapat terbatas yang diikuti anggota kabinet. "Ratas itu para menteri ikut, sementara lembaga-lembaga lainnya yang non menteri tidak ikut," kata Mahfud menerangkan.
Sementara kalau rapat kabinet, kata dia, pejabat-pejabat yang bukan menteri tapi punya jabatan setingkat menteri ikut rapat kabinet.
Deddy lantas menegaskan melalui pertanyaannya. "Artinya harusnya keputusannya satu?
Mahfud "mengamini" pertanyaan Deddy. Menurut dia, keputusannya memang harus satu. "Nah, biasanya emang keputusannya satu sih. Artinya gini, ketika muncul masalah dikemukakan oleh presiden, semua menteri bicara ada yang sama, ada yang beda, lalu presiden ngambil keputusan sudah satu," ucap diaMenteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengungkapkan perasaannya saat ditanya kabar mengenai dirinya yang kini berada dalam pemerintahan.
Adapun yang memusingkan Mahfud MD adalah menyikapi banyak alternatif kebijakan yang tidak sinkron antara satu dan lainnya.
Hal itu diungkapkan Mahfud MD saat diwawancarai Deddy Corbuzier yang diunggah di chanel Youtube milik Deddy, Senin 19 Mei 2020.
Deddy awalnya bertanya tentang kabar mantan Ketua MK itu. "Pusing, Pak?" tanya Deddy.
"Alhamdulillah pusing. Pusing dalam pengertian terlalu banyak alternatif kebijakan yang satu sama lain tidak sinkron," jawab Mahfud.
Deddy tampak penasaran dengan jawaban Mahfud yang menyebut adanya kebijakan yang tidak sinkron.
Mahfud pun menuturkan, bahwa yang terjadi di masyarakat, terlebih dalam situasi saat ini, negara dihadapkan pada kondisi pandemi virus Corona (Covid-19) antara kelompok masyarakat yang satu dengan yang lain memiliki pendapat dan kemauan yang berbeda.
"Sementara harus ada yang mengambil keputusan dan mengambil keputusan untuk kita termasuk soal Covid-19, sama saja, kan?" ujar Mahfud.
Lebih lanjut Mahfud menyatakan, ada kelompok masyarakat yang memiliki usul lain. Yang satu setuju, lainnya tidak setuju. Masyarakat terombang-ambing dengan perbedaan pendapat di tengah masyarakat itu sendiri dengan kepentingan yang berbeda-beda.
"Memang kepentingan masyarakat itu ada yang tulus ya, ingin keselamatan publik, ada yang memang punya motif politik, ada yang punya agenda pribadi, agenda bisnisnya sendiri, agenda macam-macam, kan?" ucapnya.
"Pasti, pasti," timpal Deddy.(Baca juga: Pasar Kembali Ramai di Tengah Corona, Begini Reaksi Jokowi)
Menurut Mahfud, dalam kondisi seperti itu pemerintah harus tetap mengambil sebuah keputusan.
"Stres berlebihan itu ndak. Pusing itu dalam arti kita harus bagaimana mengatur ini agar kita bisa mengambil keputusan yang paling mendekati," ujarnya.
Mendengar penuturan Mahfud, Deddy menilai masyarakat juga ikut pusing melihat keputusan pemerintah yang berbeda-beda.
"Apakah tidak bisa satu keputusan, baru nyebar di media gitu Pak?" tanya Deddy lagi.
"Sekarang ini kan begini ya, mas deddy, sesuatu yang masih menjadi wacana pembicaraan, kadang kala udah bocor di masyarakat. Bocornya bukan dibocorkan oleh pejabat, kadangkala kan seperti zaman sekarang, nih kita pake virtual rapatnya, itu kan bisa bocor ke mana-mana," jawab Mahfud.
Mahfud menduga kebocoran informasi itu bisa saja dari para pendamping pejabat yang menggelar rapat dari rumah secara virtual.
"Nah, ketika ini sudah mulai bocor, muncul pertanyaan, lalu pejabat yang bersangkutan kadang kala lalu menjelaskan kan dalam keadaan gelagapan gitu, berbeda-beda," ungkapnya.
"Tetapi sebenarnya kalau keputusannya sih tidak pernah berbeda-beda. Ketika jadi wacana saja kemudian sering diperdebatkan orang," kata Mahfud meyakinkan.
Deddy pun kembali mencecar Mahfud. "Jadi siapa sebenernya yang membuat keputusan a, b, c, d?" katanya.
Mahfud mengatakan keputusan diambil saat rapat terbatas yang diikuti anggota kabinet. "Ratas itu para menteri ikut, sementara lembaga-lembaga lainnya yang non menteri tidak ikut," kata Mahfud menerangkan.
Sementara kalau rapat kabinet, kata dia, pejabat-pejabat yang bukan menteri tapi punya jabatan setingkat menteri ikut rapat kabinet.
Deddy lantas menegaskan melalui pertanyaannya. "Artinya harusnya keputusannya satu?
Mahfud "mengamini" pertanyaan Deddy. Menurut dia, keputusan memang harus satu. "Nah, biasanya emang keputusannya satu sih. Artinya gini, ketika muncul masalah dikemukakan oleh presiden, semua menteri bicara ada yang sama, ada yang beda, lalu presiden ngambil keputusan sudah satu," ucap dia
Adapun yang memusingkan Mahfud MD adalah menyikapi banyak alternatif kebijakan namun tidak sinkron antara satu dan lainnya.
Hal itu diungkapkan Mahfud MD saat diwawancarai Deddy Corbuzier yang diunggah di chanel Youtube milik Deddy, Senin 19 Mei 2020.
Deddy awalnya bertanya tentang kabar mantan Ketua MK itu. "Pusing, Pak?" tanya Deddy.
"Alhamdulillah pusing. Pusing dalam pengertian terlalu banyak alternatif kebijakan yang satu sama lain tidak sinkron," jawab Mahfud.
Deddy terlihat penasaran dengan jawaban Mahfud yang menyebut adanya kebijakan yang tidak sinkron.
Mahfud pun menuturkan, bahwa yang terjadi di masyarakat, terlebih dalam situasi saat ini, negara dihadapkan pada kondisi pandemi virus Corona (Covid-19) antara kelompok masyarakat satu dengan yang lain memiliki pendapat dan kemauan yang berbeda.
"Sementara harus ada yang mengambil keputusan dan mengambil keputusan untuk kita termasuk soal Covid-19, sama saja, kan?" ujar Mahfud.
Lebih lanjut Mahfud menyatakan, ada kelompok masyarakat yang memiliki usul lain. Yang satu setuju, lainnya tidak setuju. Masyarakat terombang-ambing dengan perbedaan pendapat di tengah masyarakat itu sendiri dengan kepentingan yang berbeda-beda.
"Memang kepentingan masyarakat itu ada yang tulus ya, ingin keselamatan publik, ada yang memang punya motif politik, ada yang punya agenda pribadi, agenda bisnisnya sendiri, agenda macam-macam, kan?" ucapnya.
"Pasti, pasti," timpal Deddy.
Menurut Mahfud, dalam kondisi seperti itu pemerintah harus tetap mengambil sebuah keputusan.
"Stres berlebihan itu ndak. Pusing itu dalam arti kita harus bagaimana mengatur ini agar kita bisa mengambil keputusan yang paling mendekati," ujarnya.
Mendengar penuturan Mahfud, Deddy menilai masyarakat juga ikut pusing melihat keputusan pemerintah yang berbeda-beda.
"Apakah tidak bisa satu keputusan, baru nyebar di media gitu Pak?" tanya Deddy lagi.
"Sekarang ini kan begini ya, mas deddy, sesuatu yang masih menjadi wacana pembicaraan, kadang kala udah bocor di masyarakat. Bocornya bukan dibocorkan oleh pejabat, kadangkala kan seperti zaman sekarang, nih kita pake virtual rapatnya, itu kan bisa bocor ke mana-mana," jawab Mahfud.
Mahfud menduga kebocoran informasi itu bisa saja dari para pendamping pejabat yang menggelar rapat dari rumah secara virtual.
"Nah, ketika ini sudah mulai bocor, muncul pertanyaan, lalu pejabat yang bersangkutan kadang kala lalu menjelaskan kan dalam keadaan gelagapan gitu, berbeda-beda," ungkapnya.
"Tetapi sebenarnya kalau keputusannya sih tidak pernah berbeda-beda. Ketika jadi wacana saja kemudian sering diperdebatkan orang," kata Mahfud meyakinkan.
Deddy pun kembali mencecar Mahfud. "Jadi siapa sebenernya yang membuat keputusan a, b, c, d?" katanya.
Mahfud mengatakan keputusan diambil saat rapat terbatas yang diikuti anggota kabinet. "Ratas itu para menteri ikut, sementara lembaga-lembaga lainnya yang non menteri tidak ikut," kata Mahfud menerangkan.
Sementara kalau rapat kabinet, kata dia, pejabat-pejabat yang bukan menteri tapi punya jabatan setingkat menteri ikut rapat kabinet.
Deddy lantas menegaskan melalui pertanyaannya. "Artinya harusnya keputusannya satu?
Mahfud "mengamini" pertanyaan Deddy. Menurut dia, keputusannya memang harus satu. "Nah, biasanya emang keputusannya satu sih. Artinya gini, ketika muncul masalah dikemukakan oleh presiden, semua menteri bicara ada yang sama, ada yang beda, lalu presiden ngambil keputusan sudah satu," ucap diaMenteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengungkapkan perasaannya saat ditanya kabar mengenai dirinya yang kini berada dalam pemerintahan.
Adapun yang memusingkan Mahfud MD adalah menyikapi banyak alternatif kebijakan yang tidak sinkron antara satu dan lainnya.
Hal itu diungkapkan Mahfud MD saat diwawancarai Deddy Corbuzier yang diunggah di chanel Youtube milik Deddy, Senin 19 Mei 2020.
Deddy awalnya bertanya tentang kabar mantan Ketua MK itu. "Pusing, Pak?" tanya Deddy.
"Alhamdulillah pusing. Pusing dalam pengertian terlalu banyak alternatif kebijakan yang satu sama lain tidak sinkron," jawab Mahfud.
Deddy tampak penasaran dengan jawaban Mahfud yang menyebut adanya kebijakan yang tidak sinkron.
Mahfud pun menuturkan, bahwa yang terjadi di masyarakat, terlebih dalam situasi saat ini, negara dihadapkan pada kondisi pandemi virus Corona (Covid-19) antara kelompok masyarakat yang satu dengan yang lain memiliki pendapat dan kemauan yang berbeda.
"Sementara harus ada yang mengambil keputusan dan mengambil keputusan untuk kita termasuk soal Covid-19, sama saja, kan?" ujar Mahfud.
Lebih lanjut Mahfud menyatakan, ada kelompok masyarakat yang memiliki usul lain. Yang satu setuju, lainnya tidak setuju. Masyarakat terombang-ambing dengan perbedaan pendapat di tengah masyarakat itu sendiri dengan kepentingan yang berbeda-beda.
"Memang kepentingan masyarakat itu ada yang tulus ya, ingin keselamatan publik, ada yang memang punya motif politik, ada yang punya agenda pribadi, agenda bisnisnya sendiri, agenda macam-macam, kan?" ucapnya.
"Pasti, pasti," timpal Deddy.(Baca juga: Pasar Kembali Ramai di Tengah Corona, Begini Reaksi Jokowi)
Menurut Mahfud, dalam kondisi seperti itu pemerintah harus tetap mengambil sebuah keputusan.
"Stres berlebihan itu ndak. Pusing itu dalam arti kita harus bagaimana mengatur ini agar kita bisa mengambil keputusan yang paling mendekati," ujarnya.
Mendengar penuturan Mahfud, Deddy menilai masyarakat juga ikut pusing melihat keputusan pemerintah yang berbeda-beda.
"Apakah tidak bisa satu keputusan, baru nyebar di media gitu Pak?" tanya Deddy lagi.
"Sekarang ini kan begini ya, mas deddy, sesuatu yang masih menjadi wacana pembicaraan, kadang kala udah bocor di masyarakat. Bocornya bukan dibocorkan oleh pejabat, kadangkala kan seperti zaman sekarang, nih kita pake virtual rapatnya, itu kan bisa bocor ke mana-mana," jawab Mahfud.
Mahfud menduga kebocoran informasi itu bisa saja dari para pendamping pejabat yang menggelar rapat dari rumah secara virtual.
"Nah, ketika ini sudah mulai bocor, muncul pertanyaan, lalu pejabat yang bersangkutan kadang kala lalu menjelaskan kan dalam keadaan gelagapan gitu, berbeda-beda," ungkapnya.
"Tetapi sebenarnya kalau keputusannya sih tidak pernah berbeda-beda. Ketika jadi wacana saja kemudian sering diperdebatkan orang," kata Mahfud meyakinkan.
Deddy pun kembali mencecar Mahfud. "Jadi siapa sebenernya yang membuat keputusan a, b, c, d?" katanya.
Mahfud mengatakan keputusan diambil saat rapat terbatas yang diikuti anggota kabinet. "Ratas itu para menteri ikut, sementara lembaga-lembaga lainnya yang non menteri tidak ikut," kata Mahfud menerangkan.
Sementara kalau rapat kabinet, kata dia, pejabat-pejabat yang bukan menteri tapi punya jabatan setingkat menteri ikut rapat kabinet.
Deddy lantas menegaskan melalui pertanyaannya. "Artinya harusnya keputusannya satu?
Mahfud "mengamini" pertanyaan Deddy. Menurut dia, keputusan memang harus satu. "Nah, biasanya emang keputusannya satu sih. Artinya gini, ketika muncul masalah dikemukakan oleh presiden, semua menteri bicara ada yang sama, ada yang beda, lalu presiden ngambil keputusan sudah satu," ucap dia
(dam)
