Jika KLB Demokrat Diterima Pemerintah, Saiful Mujani: Demokrasi Melemah
Sabtu, 13 Maret 2021 - 12:27 WIB
loading...
Moeldoko disambut para pendukunganya di KLB Demokrat di Deliserdang, Sumatera Utara. FOTO/DOK.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) , Saiful Mujani mengatakan, pada periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) partai yang mengambil peran sebagai oposisi adalah PKS dan Partai Demokrat . Hal ini terlihat dari sikap kedua partai terkait yang UU Cipta Kerja dan UU Pemilu.
Menurutnya, jika kisruh di Partai Demokrat akhirnya dimenangkan oleh pihak versi kongres luar biasa (KLB), maka hal ini akan mengubah peta politik di parlemen. Hal ini mengingat Ketua Umum versi KLB merupakan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko.
"Bila hasil KLB ini diterima pemerintah dan menang di pengadilan jika AHY menggugat, bisa dipastikan Demokrat juga akan bergabung dengan pemerintah. Maka tinggal ada PKS sebagai oposisi. Kekuatannya sekitar 8% saja," katanya dalam keterangan persnya, Sabtu (13/3/2021).
Baca juga: Kubu AHY Sebut Moeldoko seperti Hulu Balang Istana yang Ingin Jadi Raja
Saiful menilai jika opisisi saat ini hanya memiliki suara 8% di parlemen bisa berdampak pada hilangnya checks and balances. Sehingga demokrasi dipastikan akan melemah. "Dan demokrasi yang demikian sebenarnya bukan demokrasi, setidaknya demokrasi yang lemah," ungkapnya.
Lebih lanjut dia mengatakan bahwa sebenarnya kekuatan partai oposisi memang tidak mesti mayoritas tapi harus cukup besar. Pasalnya jika partai opsisi merupakan mayoritas dan kuat sekali maka membuat pemerintahan tidak jalan atau deadlock.
"Cukup lah misalnya 40-45% anggota DPR dari partai bukan pendukung pemerintah," ungkapnya.
Baca juga: Kubu Moeldoko Bisa Pakai Nazaruddin untuk Singkirkan Dinasti Cikeas
Meskipun tidak harus mayoritas, tapi partai oposisi jangan sampai tidak memiliki kekuatan besar. Menurutnya jika mayoritas partai di DPR dirangkul pemerintah sudah dapat dipastikan fungsi DPR sebagai check and balances akan melemah.
"Memang tidak ada aturannya berapa banyak partai yang dibolehkan untuk menjadi anggota koalisi pemerintah. Sekarang ini pemerintah boleh saja merangkul semua partai. Ini bisa membuat checks and balances lemah atau bahkan mati. Ini harus dipikirkan agar ada aturan tentang itu," katanya.
Menurutnya, jika kisruh di Partai Demokrat akhirnya dimenangkan oleh pihak versi kongres luar biasa (KLB), maka hal ini akan mengubah peta politik di parlemen. Hal ini mengingat Ketua Umum versi KLB merupakan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko.
"Bila hasil KLB ini diterima pemerintah dan menang di pengadilan jika AHY menggugat, bisa dipastikan Demokrat juga akan bergabung dengan pemerintah. Maka tinggal ada PKS sebagai oposisi. Kekuatannya sekitar 8% saja," katanya dalam keterangan persnya, Sabtu (13/3/2021).
Baca juga: Kubu AHY Sebut Moeldoko seperti Hulu Balang Istana yang Ingin Jadi Raja
Saiful menilai jika opisisi saat ini hanya memiliki suara 8% di parlemen bisa berdampak pada hilangnya checks and balances. Sehingga demokrasi dipastikan akan melemah. "Dan demokrasi yang demikian sebenarnya bukan demokrasi, setidaknya demokrasi yang lemah," ungkapnya.
Lebih lanjut dia mengatakan bahwa sebenarnya kekuatan partai oposisi memang tidak mesti mayoritas tapi harus cukup besar. Pasalnya jika partai opsisi merupakan mayoritas dan kuat sekali maka membuat pemerintahan tidak jalan atau deadlock.
"Cukup lah misalnya 40-45% anggota DPR dari partai bukan pendukung pemerintah," ungkapnya.
Baca juga: Kubu Moeldoko Bisa Pakai Nazaruddin untuk Singkirkan Dinasti Cikeas
Meskipun tidak harus mayoritas, tapi partai oposisi jangan sampai tidak memiliki kekuatan besar. Menurutnya jika mayoritas partai di DPR dirangkul pemerintah sudah dapat dipastikan fungsi DPR sebagai check and balances akan melemah.
"Memang tidak ada aturannya berapa banyak partai yang dibolehkan untuk menjadi anggota koalisi pemerintah. Sekarang ini pemerintah boleh saja merangkul semua partai. Ini bisa membuat checks and balances lemah atau bahkan mati. Ini harus dipikirkan agar ada aturan tentang itu," katanya.
(abd)
Lihat Juga :
