AHY-Moeldoko Disarankan Islah agar Demokrat Tidak Rugi

Jum'at, 12 Maret 2021 - 10:53 WIB
loading...
AHY-Moeldoko Disarankan...
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Moeldoko. Dok SINDOnews
A A A
JAKARTA - Konflik yang terjadi di Partai Demokrat makin memanas. Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing menyarankan agar kedua kubu, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Moeldoko , melakukan islah atau perdamaian.

"Antar kedua kubu, saya menyarankan untuk islah saja," kata Emrus saat dihubungi MNC Portal, Jumat (12/3/2021).

Menurut Emrus, jika kedua kubu tidak bisa menyelesaikan persoalan, malah semakin menyerang kelemahan yang dapat membuka pembicaraan (privat) satu sama lain di ruang publik, dapat merugikan Partai Demokrat itu sendiri. Apalagi, untuk mendapatkan dukungan pada proses pemilihan legislatif atau eksekutif nantinya.

Baca juga: Penjelasan Demokrat Terkait Salah Paham tentang Intimidasi Intel Polsek

"Kalau itu terus terjadi, yang rugi siapa, ya Demokrat. Sementara dalam politik itu kan bagaimana seni berkompromi bagaimana bertukar kepentingan politik di antara faksi," jelas Founder Emrus Corner ini.

Seperti diketahui, konflik di internal Partai Demokrat kian memanas pasca Kongres Luar Biasa (KLB) di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021) pekan lalu. Kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut KLB tersebut tidak sah. Sementara, kubu Moeldoko, menuding Kongres 2020 adalah hasil persekongkolan jahat.

Baca juga: Kisruh Tak Segera Berakhir, Tiga Faktor Ini Ancam Eksistensi Demokrat

AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat hasil Kongres 2020 gerak cepat mengunjungi Kemenko Polhukam, Kemenkumham, dan KPU untuk memastikan bahwa kepengurusannya yang sah. Di sisi lain, kubu Moeldoko keukeuh bahwa KLB adalah sah dan konstitusional.
(zik)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Tuduhan ke AHY terkait...
Tuduhan ke AHY terkait SPPG Dinilai Tak Proporsional, Pengamat: Publik Harus Rasional
Menko AHY-Dewan Maritim...
Menko AHY-Dewan Maritim Rusia Kerja Sama Pembangunan PLTN Terapung dan Kapal Cepat
AHY Ingatkan Kader Demokrat...
AHY Ingatkan Kader Demokrat Hasilkan Kebijakan yang Berpihak kepada Rakyat
AHY Dukung Putusan MK...
AHY Dukung Putusan MK yang Pertegas Kuota 30 Persen Caleg Perempuan
Prabowo Pimpin Ratas...
Prabowo Pimpin Ratas Virtual, AHY Laporkan Penyelamatan Pantura Jawa hingga Transformasi Jaringan Kereta Api
Demokrat: Pemerintah...
Demokrat: Pemerintah Tidak Perlu Batasi Masa Jabatan Ketum Parpol
AHY Jadi Ketua Komite...
AHY Jadi Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung Geser Luhut, Perpres Baru Diteken Prabowo
Dokter Sukarelawan di...
Dokter Sukarelawan di Gaza Menang Pemilihan Pendahuluan Partai Demokrat AS
Sumatera Blackout, AHY:...
Sumatera Blackout, AHY: Sedang Diinvestigasi Permasalahan Utama
Rekomendasi
Ratusan Kepsek di Sulsel...
Ratusan Kepsek di Sulsel Mundur Buntut Temuan BPK Terkait Dana BOS, DPR Dorong Evaluasi
Tren Paylater Makin...
Tren Paylater Makin Menjangkit, Literasi Keuangan Dinilai Jadi Faktor Penting
Dorong Penguatan Pendidikan...
Dorong Penguatan Pendidikan Vokasi Ganda, Endress+Hauser Gelar Education Forum 2026
Berita Terkini
Prabowo Panggil Purbaya...
Prabowo Panggil Purbaya hingga Bahlil ke Kertanegara, Ini yang Dibahas
PBNU Gelar Munas dan...
PBNU Gelar Munas dan Konbes di Ploso Kediri pada 20-23 Juni 2026, Presiden Prabowo Diundang
PKB Jabar Fest, Gus...
PKB Jabar Fest, Gus Muhaimin: Kita Tak Butuh Pemimpin Pencitraan
Denny JA Sebut Algoritma...
Denny JA Sebut Algoritma Lahirkan Kelas Baru Pekerja Digital yang Rentan
Sikapi Gejolak Ekonomi,...
Sikapi Gejolak Ekonomi, Partai Perindo Sodorkan Risalah Kebijakan untuk BI dan Pemerintah
Noel Divonis 4,5 Tahun...
Noel Divonis 4,5 Tahun Penjara, KPK Tidak Ajukan Banding
Infografis
Keterbatasan Strategis...
Keterbatasan Strategis USS Abraham Lincoln: Si ’Benteng Terapung’ yang Tidak Kebal
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved