Penyelesaian Konflik Partai Demokrat Sangat Mudah, Begini Caranya
Jum'at, 12 Maret 2021 - 05:55 WIB
loading...
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketum Partai Demokrat versi KLB Deliserdang, Moeldoko. FOTO/DOK.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kisruh di internal Partai Demokrat kian memanas pasca Kongres Luar Biasa (KLB) di Sibolangit, Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021) pekan lalu. Kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut KLB tersebut tidak sah, sementara kubu Moeldoko, menuding Kongres 2020 adalah hasil persekongkolan jahat.
AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat hasil Kongres 2020 gerak cepat mengunjungi Kemenko Polhukam, Kemenkumham, dan KPU untuk memastikan bahwa kepengurusannya lah yang sah. Adapun Moeldoko yang terpilih menjadi Ketum Demokrat dalam KLB Deliserdang telah mendapatkan bangunan yang akan dijadikan kantor DPP, yakni di Jalan Pemuda 172, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur (Jaktim).
Pakar hukum tata negara sekaligus pengamat politik, Refly Harun mengatakan, penyelesaian konflik internal partai politik sangat mudah. Yakni menggunakan Pasal 32 UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Pasal 32 ayat 1 berbunyi, perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur dalam AD/ART. Dua, penyelesaian internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik.
Baca juga: Jhoni Allen Ogah Terburu-buru Daftarkan Hasil KLB Demokrat ke Kemenkumham, Kenapa?
Ayat tiga, Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan oleh pimpinan partai politik kepada kementerian. Empat, Penyelesaian internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus diselesaikan paling lambat 60 hari. Lima, putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat mengikat secara internal dalam hal yang berkenaan dengan kepengurusan.
"Kalau kita patuh pada UU Partai Politi, maka yang harus dilakukan Kementerian Hukum dan HAM adalah menyerahkan persoalan ini kepada internal Partai Demokrat. Partai Demokrat yang mana? Tentu Partai Demokrat yang tercatat, yang saat ini masih eksis," kata Refly Harus dalam Chanel Youtube-nya yang dirilis, Kamis (11/3/2021) malam.
AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat hasil Kongres 2020 gerak cepat mengunjungi Kemenko Polhukam, Kemenkumham, dan KPU untuk memastikan bahwa kepengurusannya lah yang sah. Adapun Moeldoko yang terpilih menjadi Ketum Demokrat dalam KLB Deliserdang telah mendapatkan bangunan yang akan dijadikan kantor DPP, yakni di Jalan Pemuda 172, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur (Jaktim).
Pakar hukum tata negara sekaligus pengamat politik, Refly Harun mengatakan, penyelesaian konflik internal partai politik sangat mudah. Yakni menggunakan Pasal 32 UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Pasal 32 ayat 1 berbunyi, perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur dalam AD/ART. Dua, penyelesaian internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik.
Baca juga: Jhoni Allen Ogah Terburu-buru Daftarkan Hasil KLB Demokrat ke Kemenkumham, Kenapa?
Ayat tiga, Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan oleh pimpinan partai politik kepada kementerian. Empat, Penyelesaian internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus diselesaikan paling lambat 60 hari. Lima, putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat mengikat secara internal dalam hal yang berkenaan dengan kepengurusan.
"Kalau kita patuh pada UU Partai Politi, maka yang harus dilakukan Kementerian Hukum dan HAM adalah menyerahkan persoalan ini kepada internal Partai Demokrat. Partai Demokrat yang mana? Tentu Partai Demokrat yang tercatat, yang saat ini masih eksis," kata Refly Harus dalam Chanel Youtube-nya yang dirilis, Kamis (11/3/2021) malam.
Lihat Juga :
