Serang Balik SBY-AHY, Ini Alasan Kubu Moeldoko Gelar KLB
loading...
Kubu Moeldoko anggap SBY tidak pernah membuat laporan keuangan partai selama memimpin Partai Demokrat. Foto: SINDOnews/Komaruddin Bagja Arjawinangun
A
A
A
JAKARTA - Pendiri Partai Demokrat Ahmad Yahya membeberkan beberapa alasan kader partai ini mendesak diselenggarakannya Kongres Luar Biasa (KLB) di Sumatera Utara, beberapa waktu lalu.
Pertama, kader merasa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai ketua Majelis Tinggi menempatkan anaknya yang tidak berpengalaman Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY ) menjadi ketua umum. Hal ini menyebabkan terjadinya krisis kepemimpinan di Partai Demokrat.
"Kepemimpinan AHY yang rapuh, sewenang-wenang, dan menjaga jarak dengan para kader terutama pengurus daerah dan cabang, menyebabkan penyumbatan aspirasi dan kebuntuan komunikasi,sehingga kader-kader di daerah menginginkan KLB segara dilaksanakan dalarn waktu yang sesingkat-singkatnya," jelas Yahya dalam konferensi pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (11/3/2021).
(Baca: Kader Demokrat Kalbar yang Terlibat Kudeta AHY akan Diisolasi)
Ia melanjutkan, sejak SBY menjadi Ketua Umum Partai Demokrat, SBY memungut iuran wajib per bulan dari anggota legislatif.
"Hal ini menyakiti hati para kader yang telah berdarah-darah berjuang mendapatkan kursi legislatif untuk membesarkan Partai Demokrat. DPP Partai Demokrat sebelum SBY tidak pernah memungut iuran dari para kader. Lebih parah lagi SBY tidak pernah membuat laporan keuangan.Tidak ada akuntabilitas sama sekali, termasuk KLB PD 2015 dan Kongres PD 2020 juga tidak memberikan pertanggungjawaban laporan keuangan," tegasnya.
Puncaknya terjadi pada Kongres 2020 berupa pelanggaran terhadap UU Partai Politik No.2 tahun 2008 dan UU Partai Politik No. 2 tahun 2011 yang ditandatangani sendiri oleh Presiden SBY.
Antara lain, pertama AD/ART dibuat di luar Kongres, kedua SBY menjadikan dirinya sebagai penguasa tunggal partai dengan jabatan sebagai Ketua Majelis Tinggi yang memiliki kewenangan melebihi kedaulatan anggota partai.
"SBY membangun tirani politik sebagai penguasa tunggal guna mempertahankan dinastinya melalui AD/ART yang mematikan demokrasi dan hak-hak anggota. AD/ART tersebut dibuat sehingga tidak memungkinkan selain KMT (Ketua Majelis Tinggi) untuk membuat keputusan tentang : KLB, Calon Ketua Umum, Pejabat Ketua Umum, Pejabat Majelis Tinggi, calon Presiden, calon Ketua DPR, penentuan koalisi partai dalam Pilpres, penentuan calon gubernur," ungkapnya.
(Baca: Politikus Demokrat: SBY Inisiator Demokrat, Prabowo Dirikan Gerindra, Moeldoko?)
Pertama, kader merasa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai ketua Majelis Tinggi menempatkan anaknya yang tidak berpengalaman Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY ) menjadi ketua umum. Hal ini menyebabkan terjadinya krisis kepemimpinan di Partai Demokrat.
"Kepemimpinan AHY yang rapuh, sewenang-wenang, dan menjaga jarak dengan para kader terutama pengurus daerah dan cabang, menyebabkan penyumbatan aspirasi dan kebuntuan komunikasi,sehingga kader-kader di daerah menginginkan KLB segara dilaksanakan dalarn waktu yang sesingkat-singkatnya," jelas Yahya dalam konferensi pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (11/3/2021).
(Baca: Kader Demokrat Kalbar yang Terlibat Kudeta AHY akan Diisolasi)
Ia melanjutkan, sejak SBY menjadi Ketua Umum Partai Demokrat, SBY memungut iuran wajib per bulan dari anggota legislatif.
"Hal ini menyakiti hati para kader yang telah berdarah-darah berjuang mendapatkan kursi legislatif untuk membesarkan Partai Demokrat. DPP Partai Demokrat sebelum SBY tidak pernah memungut iuran dari para kader. Lebih parah lagi SBY tidak pernah membuat laporan keuangan.Tidak ada akuntabilitas sama sekali, termasuk KLB PD 2015 dan Kongres PD 2020 juga tidak memberikan pertanggungjawaban laporan keuangan," tegasnya.
Puncaknya terjadi pada Kongres 2020 berupa pelanggaran terhadap UU Partai Politik No.2 tahun 2008 dan UU Partai Politik No. 2 tahun 2011 yang ditandatangani sendiri oleh Presiden SBY.
Antara lain, pertama AD/ART dibuat di luar Kongres, kedua SBY menjadikan dirinya sebagai penguasa tunggal partai dengan jabatan sebagai Ketua Majelis Tinggi yang memiliki kewenangan melebihi kedaulatan anggota partai.
"SBY membangun tirani politik sebagai penguasa tunggal guna mempertahankan dinastinya melalui AD/ART yang mematikan demokrasi dan hak-hak anggota. AD/ART tersebut dibuat sehingga tidak memungkinkan selain KMT (Ketua Majelis Tinggi) untuk membuat keputusan tentang : KLB, Calon Ketua Umum, Pejabat Ketua Umum, Pejabat Majelis Tinggi, calon Presiden, calon Ketua DPR, penentuan koalisi partai dalam Pilpres, penentuan calon gubernur," ungkapnya.
(Baca: Politikus Demokrat: SBY Inisiator Demokrat, Prabowo Dirikan Gerindra, Moeldoko?)
Explore More