Polemik Moeldoko, Refly Harun: Di Negara Lain yang Begini-begini Pasti Mundur
Kamis, 11 Maret 2021 - 14:24 WIB
loading...
Moeldoko saat berada di arena Kongeres Luar Biasa Partai Demokrat, Deli Serdang, Sumatera Utara 5 Maret 2021. Foto/MPI/Wahyudi Aulia Siregar
A
A
A
JAKARTA - Penetapan Jenderal Purnawirawan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat oleh kelompok pengusung Kongres Luar Biasa (KLB) beberapa waktu lalu masih menjadi perbincangan hangat.
Adapun salah satunya adalah posisi Moeldoko yang merupakan pejabat publik atau pejabat negara, yakni Kepala Staf Presiden.
Pakar hukum tata negara, Refly Harun menilai yang tidak etis bagi seorang Moeldoko adalah melakukan "take over" Partai Demokat dalam posisi sebagai pejabat negara.
"Dia melanggar dua etika, etika politik dan etika sebagai pejabat publik atau pejabat negara," kata Refly saat berbincang dengan jurnalis senior Edi Mulyadi yang diposting di chanel Youtubenya, Refly Harun, Kamis (11/3/2021)
Menurut dia, pelanggaran etika pejabat publik semestinya memiliki konsekuensi besar. "Di negara lain yang begini-begini pasti mengundurkan diri," ujar Refly.Baca juga: 2 Opsi Pemerintah Hentikan Kisruh Partai Demokrat, Pecat Moeldoko atau..
Adapun salah satunya adalah posisi Moeldoko yang merupakan pejabat publik atau pejabat negara, yakni Kepala Staf Presiden.
Pakar hukum tata negara, Refly Harun menilai yang tidak etis bagi seorang Moeldoko adalah melakukan "take over" Partai Demokat dalam posisi sebagai pejabat negara.
"Dia melanggar dua etika, etika politik dan etika sebagai pejabat publik atau pejabat negara," kata Refly saat berbincang dengan jurnalis senior Edi Mulyadi yang diposting di chanel Youtubenya, Refly Harun, Kamis (11/3/2021)
Menurut dia, pelanggaran etika pejabat publik semestinya memiliki konsekuensi besar. "Di negara lain yang begini-begini pasti mengundurkan diri," ujar Refly.Baca juga: 2 Opsi Pemerintah Hentikan Kisruh Partai Demokrat, Pecat Moeldoko atau..
Lihat Juga :
