Anggapan bahwa Pemerintah Terlibat KLB Demokrat Dinilai Tak Masuk Akal
Rabu, 10 Maret 2021 - 16:09 WIB
loading...
Koordinator JIK, Irfaan Sanoesi menganggap tuduhan bahwa lingkaran istana terlibat dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat (PD), tidak masuk akal. Foto/Tangkapan Layar
A
A
A
JAKARTA - Koordinator Jaringan Islam Kebangsaan (JIK), Irfaan Sanoesi menganggap tuduhan bahwa lingkaran istana terlibat dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat (PD), tidak masuk akal.
Baca juga: Demokrat Tegaskan Tak Pernah Tuding Pemerintah dalam Pusaran KLB Moeldoko
"Tuduhan pihak Cikeas (SBY dan AHY) sangat tendensius dan tidak masuk akal. Menuduh pemerintah dalam hal ini Kemenkumham akan mendukung hasil KLB PD merupakan strategi menebar ketakutan saja, agar Kemenkumham dipaksa tidak mengakui KLB. Ini sudah jelas terlihat di publik," kata Irfaan Sanoesi dalam pernyataan tertulis kepada media, Rabu (10/3/2021) .
Baca juga: Blak-blakan, Ketua DPC Demokrat se-Solo Raya Ditawari Rp100 Juta untuk Hadiri KLB
JIK meminta pihak SBY maupun AHY membuktikan tuduhan tersebut ke depan publik yang belum jelas ujung pangkalnya. Lebih lanjut, JIK mengingatkan agar Partai Demokrat Cikeas tidak membuat pernyataan yang gaduh dan agar lebih fokus menjalankan fungsi partai yang berada di luar pemerintahan guna menjalankan tugas check and balances.
"Posisi pemerintah sudah solid dan cukup kuat secara politik , juga di Parlemen, maka sebaiknya Partai Demokrat tetap saja berada di luar pemerintahan dan itu baik untuk berjalannya mekanisme check and balances," ujarnya.
JIK pun menyayangkan tuduhan pihak Cikeas yang menganggap Polri di daerah-daerah melakukan intimidasi terhadap kader loyalis AHY. Menurutnya, Polri tidak mungkin melakukan tindakan seperti itu dan praduga ini bisa saja menjadi bumerang bagi PD.
"Satu hal yang absurd. 'Apa kepentingan Polri ikut terlibat dalam kisruh PD?" tanya Irfaan. Baca juga: Relawan Sebut Jangan Kaitkan Urusan KLB Demokrat dengan Presiden Jokowi
"Perlu dicatat, tugas pokok Polri adalah untuk menjaga kamtibmas, menjaga keselamatan rakyat. Justru Polri berkeinginan tidak ada gesekan terjadi di masyarakat. Karena itu tuduhan-tuduhan tersebut tidak berdasar. PD mesti bersikap dewasa menyikapi masalahnya agar tidak terjadi bumerang kepada mereka sendiri," sambungnya.
JIK juga meminta Kemenkumham tetap objektif dalam menangani badan hukum Partai Demokrat ini sesuai perundangan-undangan partai politik yang berlaku.
"Karena itu kami meminta agar Kemenkumham tetap objektif mendasarkan keputusannya pada aturan perundang-undangan yang berlaku. Semua perundang-undangan yang berlaku, tidak hanya AD/ART partai tapi juga undang-undang partai politik yang melandasi AD/ART," pungkasnya.
Baca juga: Demokrat Tegaskan Tak Pernah Tuding Pemerintah dalam Pusaran KLB Moeldoko
"Tuduhan pihak Cikeas (SBY dan AHY) sangat tendensius dan tidak masuk akal. Menuduh pemerintah dalam hal ini Kemenkumham akan mendukung hasil KLB PD merupakan strategi menebar ketakutan saja, agar Kemenkumham dipaksa tidak mengakui KLB. Ini sudah jelas terlihat di publik," kata Irfaan Sanoesi dalam pernyataan tertulis kepada media, Rabu (10/3/2021) .
Baca juga: Blak-blakan, Ketua DPC Demokrat se-Solo Raya Ditawari Rp100 Juta untuk Hadiri KLB
JIK meminta pihak SBY maupun AHY membuktikan tuduhan tersebut ke depan publik yang belum jelas ujung pangkalnya. Lebih lanjut, JIK mengingatkan agar Partai Demokrat Cikeas tidak membuat pernyataan yang gaduh dan agar lebih fokus menjalankan fungsi partai yang berada di luar pemerintahan guna menjalankan tugas check and balances.
"Posisi pemerintah sudah solid dan cukup kuat secara politik , juga di Parlemen, maka sebaiknya Partai Demokrat tetap saja berada di luar pemerintahan dan itu baik untuk berjalannya mekanisme check and balances," ujarnya.
JIK pun menyayangkan tuduhan pihak Cikeas yang menganggap Polri di daerah-daerah melakukan intimidasi terhadap kader loyalis AHY. Menurutnya, Polri tidak mungkin melakukan tindakan seperti itu dan praduga ini bisa saja menjadi bumerang bagi PD.
"Satu hal yang absurd. 'Apa kepentingan Polri ikut terlibat dalam kisruh PD?" tanya Irfaan. Baca juga: Relawan Sebut Jangan Kaitkan Urusan KLB Demokrat dengan Presiden Jokowi
"Perlu dicatat, tugas pokok Polri adalah untuk menjaga kamtibmas, menjaga keselamatan rakyat. Justru Polri berkeinginan tidak ada gesekan terjadi di masyarakat. Karena itu tuduhan-tuduhan tersebut tidak berdasar. PD mesti bersikap dewasa menyikapi masalahnya agar tidak terjadi bumerang kepada mereka sendiri," sambungnya.
JIK juga meminta Kemenkumham tetap objektif dalam menangani badan hukum Partai Demokrat ini sesuai perundangan-undangan partai politik yang berlaku.
"Karena itu kami meminta agar Kemenkumham tetap objektif mendasarkan keputusannya pada aturan perundang-undangan yang berlaku. Semua perundang-undangan yang berlaku, tidak hanya AD/ART partai tapi juga undang-undang partai politik yang melandasi AD/ART," pungkasnya.
(maf)
Lihat Juga :
