Relawan: Jangan Kaitkan Urusan KLB Demokrat dengan Presiden Jokowi
Rabu, 10 Maret 2021 - 13:35 WIB
loading...
Ketua umum Relawan Buruh For Jokowi (RBFJ) Mudhofir Khamid bersama Presiden Jokowi. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Relawan Buruh For Jokowi (RBFJ) Mudhofir Khamid menegaskan tidak ada hubungan urusan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang telah menetapkan Kepala Staf Keprisidenan Moeldoko menjadi Ketua umum dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Sekali lagi, konflik internal Partai Demokrat yang berbuah KLB di Deli Serdang dan menetapkan Moeldoko jadi Ketua umum partai Demokrat tidak ada kaitannya dengan presiden Jokowi," kata Mudhofir.
Dia juga mengenai Moeldoko yang dipilih melalui KLB adalah urusan pribadi. "Jangan semua handuk dilempar ke Presiden dong. Masak urusan internal parpol dilempar juga ke Jokowi. Presiden saat ini sedang fokus melayani masyarakat menanggulangi Covid-19 dan pemulihan ekonominya," ungkapnya.Baca juga: Propam Belum Terima Laporan Intel Polres Ancam Pengurus Demokrat
Dia mengingatkan, perpecahan partai politik juga pernah terjadi saat rezim Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memimpin negara ini. "Kita semua masih ingat, PKB juga terjadi perpecahan saat SBY," jelasnya.
Mudhofir juga mengenang tahun 2013 lalu saat SBY "mendongkel" Ketua umum partai Demokrat Anas Urbaningrum lantaran tersandung persoalan hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Setelah kepemimpinan Anas digulingkan saat itu, kini terjadi KLB yang menimpa AHY. Adanya, KLB Demokrat ini saya melihat ada kepemimpinan yang rapuh. Sehingga, terjadilah KLB di Deli Serdang. Jadi saya tegaskan, Jokowi jangan lagi diseret-seret dalam konflik internal Demokrat," tuturnya.Baca juga: Demokrat Tegaskan Tak Pernah Tuding Pemerintah dalam Pusaran KLB Moeldoko
"Sekali lagi, konflik internal Partai Demokrat yang berbuah KLB di Deli Serdang dan menetapkan Moeldoko jadi Ketua umum partai Demokrat tidak ada kaitannya dengan presiden Jokowi," kata Mudhofir.
Dia juga mengenai Moeldoko yang dipilih melalui KLB adalah urusan pribadi. "Jangan semua handuk dilempar ke Presiden dong. Masak urusan internal parpol dilempar juga ke Jokowi. Presiden saat ini sedang fokus melayani masyarakat menanggulangi Covid-19 dan pemulihan ekonominya," ungkapnya.Baca juga: Propam Belum Terima Laporan Intel Polres Ancam Pengurus Demokrat
Dia mengingatkan, perpecahan partai politik juga pernah terjadi saat rezim Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memimpin negara ini. "Kita semua masih ingat, PKB juga terjadi perpecahan saat SBY," jelasnya.
Mudhofir juga mengenang tahun 2013 lalu saat SBY "mendongkel" Ketua umum partai Demokrat Anas Urbaningrum lantaran tersandung persoalan hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Setelah kepemimpinan Anas digulingkan saat itu, kini terjadi KLB yang menimpa AHY. Adanya, KLB Demokrat ini saya melihat ada kepemimpinan yang rapuh. Sehingga, terjadilah KLB di Deli Serdang. Jadi saya tegaskan, Jokowi jangan lagi diseret-seret dalam konflik internal Demokrat," tuturnya.Baca juga: Demokrat Tegaskan Tak Pernah Tuding Pemerintah dalam Pusaran KLB Moeldoko
(dam)
Lihat Juga :
