UMKM Tumbuh Pesat, Wali Kota Banda Aceh Gencar Perangi Praktik Rentenir

JAKARTA - Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi salah penopang penting bagi perekonomian Kota Banda Aceh . Dalam beberapa tahun terakhir, usaha tersebut meningkat pesat.

Pada 2017, jumlah UMKM mencapai 8.225 unit. Di tahun berikutnya, naik menjadi 10.994 pelaku usaha, 12.012 UMKM pada 2019, dan 15.107 unit pada 2020. Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman memahami daerahnya memiliki potensi besar dari sisi perdagangan. Ia sadar sektor UMKM menjadi penyokong bagi perekenomian daerah.

"Tidak ada pertanian, tambak, sawit, perkebunan. Tetapi fokus pada sektor ekonomi lewat perdagangan, UMKM," jelas Aminullah dalam Indonesia Visionary Leader (IVL) Season VII di Gedung iNews, Jakarta, Rabu (10/3/2021).

Namun, kondisi itu sempat terkendala karena tumbuhnya rentenir yang banyak menjerat para pelaku usaha. Pada 2018, persentase rentenir di ibu kota Serambi Mekah itu mencapai 80 persen.

Baca juga: MNC Group-Pemko Banda Aceh Sepakat Kerja Sama Kembangkan Wisata dan Budaya

"Kami terus berupaya menekan tumbuhnya rentenir di Kota Banda Aceh. Makanya, salah satu program yaitu perangi praktik rentenir. Setelah 2018, jumlah praktik rentenir perlahan menurun menjadi 14 persen pada 2019. Tahun lalu, jumlahnya makin turun menjadi 2,5 persen," terang dia.

Salah satu program upaya memerangi praktik rentenir itu ditempuh dengan mendirikan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Mahirah Muamalah. Selain karena rentenir, pembentukan lembaga ini didasari ini karena kurangnya akses modal bagi pedagang. "Ini menjadi salah satu solusi bagi permodalan pelaku usaha di Kota Banda Aceh. Makanya kami kembangkan pinjaman modal berbasis syariah," ujarnya.

Tak hanya itu, Aminullah secara pribadi juga menerbitkan karyanya lewat sebuah buku untuk perangi rentenir. Upaya itu ditujukan sebagai edukasi bagi para pelaku usaha agar tidak terjerat rentenir.

Selain memudahkan akses permodalan, Pemkot Banda Aceh juga turut membantu pemasaran lembaga tersebut juga ditujukan agar UMKM bisa terus bertumbuh dan meningkat pendapatannya.

Selain usaha mikro, sektor lainnya yang terus digenjot yakni pariwisata. Terlebih lagi, jumlah wisatawan menurun drastis, terutama selama pandemi Covid-19. Pada 2019, jumlah kunjungan wisatawan sempat menembuh 503 ribu orang. Namun, merosot tajam tahun lalu menjadi 172 ribu orang atau berkurang 393 ribu wisatawan.

Baca juga: Sudah Ada Kredit Anti-Rentenir, Lintah Darat Bakal Kocar-Kacir

Padahal, Banda Aceh memiliki pariwisata yang cukup banyak. Salah satu minat yang dikembangkan yaitu wisata religi seperti makam pahlawan, raja. Selain itu ada juga wisata kuliner, termasuk pengembangan produk kopi Aceh yang menjadi salah satu andalan komoditas utama.

Kota Banda Aceh juga berupaya meningkatkan sektor pendidikan dan kesehatan yang diharapkan nantinya juga bisa menopang sektor pariwisata dan perekonomian sehingga membantu terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Aminullah mengatakan perlahan daerahnya bertumbuh positif. Dalam perkembangan indeks pembangunan manusia (IPM), Banda Aceh mengalami kenaikan dari 85,07 di 2019 menjadi 85,41 pada 2020 atau menduduki peringkat kedua setelah Yogyakarta. Demikian juga, angka kemiskinan turun dari 7,22 persen menjadi 6,90 persen dari total penduduk saat ini sekitar 248 ribu jiwa. Bahkan, dari segi pengelolaan keuangan daerah, Banda Aceh juga mendapat hasil audit BPK opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 12 kali berturut-turut.

"Kami akan terus berupaya membantu agar ekonomi, UMKM, pariwisata, pendidikan, kesehatan terus meningkat. Ini sesuai dengan visi kami yakni mewujudkan Banda Aceh yang gemilang dalam bingkai syariah," tegasnya.