Kepemimpinan Transformatif dan Visi Kesejahteraan

A Muhaimin Iskandar
Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, Wakil Ketua DPR RI

PELANTIKAN para kepala daerah yang memenangi kontestasi Pilkada 2020 beberapa waktu lalu telah dilakukan. Segudang harapan disematkan di pundak para pemimpin baru tersebut. Perjalanan penulis ke beberapa daerah saat pilkada dan bertemu dengan banyak kelompok masyarakat menegaskan satu hal: ada harapan besar masyarakat untuk menjadikan proses demokrasi lokal itu sebagai titik tumpu meraih kesejahteraan.

Tugas baru para kepala daerah adalah mewujudkan harapan besar masyarakat yang telah menitipkan dan menjadikan hajatan demokrasi lokal itu sebagai tonggak bagi mereka untuk memperbaiki keadaan. Itulah harapan dan cita-cita sekaligus yang harus diwujudkan para pemimpin baru hasil pilkada.

Harapan masyarakat untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik melalui perubahan kepemimpinan daerah adalah kesadaran tinggi dalam memaknai demokrasi. Hal ini sekaligus ingin menunjukkan bahwa sistem pilkada langsung masih menjadi pilihan terbaik dalam membangun hubungan negara dan rakyatnya.

Harapan masyarakat menjadikan proses demokrasi lokal dalam wujud pilkada sebagai titik tumpu perubahan tampaknya linier dengan gagasan yang melihat bahwa demokrasi bukan hanya soal memilih pemimpin secara bebas dan adil.

Lebih dari itu, esensi utama demokrasi lokal dalam bentuk pemilihan kepala daerah adalah terciptanya kesejahteraan, keadilan serta pemenuhan hak-hak warga negara. Artinya bahwa sebuah sistem demokrasi baru akan bermakna manakala ia berkorelasi positif dengan kemakmuran dan kesejahteraan. Pemilihan kepala daerah lewat momentum pilkada adalah sebuah proses untuk mewujudkannya.

Hannah Arendt, seorang filsuf politik Jerman, pernah mengatakan bahwa demokrasi secara otentik sesungguhnya melampaui persoalan memilih pemimpin dalam jabatan publik secara adil dan bebas. Jauh di atas itu, demokrasi juga menyangkut pemenuhan harkat kemerdekaan tiap-tiap warga negara dengan meletakkan kerja demokrasi secara lebih luas. Di situlah menurut Arendt kerja-kerja politik akan memiliki makna kemanusiaan.

Karenanya agenda-agenda para pemimpin daerah hasil pilkada harus memasukkan persoalan-persoalan sosial seperti kemiskinan, ketimpangan, dan persoalan kesejahteraan sebagai prioritas utama dalam agenda penting publiknya.