Kepemimpinan Transformatif dan Visi Kesejahteraan

Di situlah pentingnya untuk terus mengawal hasil demokrasi lokal ini sehingga pemimpin-pemimpin daerah yang baru memiliki kapasitas dan kapabilitas, punya visi kesejahteraan, serta mampu menjadikan pembangunan sebagai sarana membebaskan masyarakatnya dari himpitan kemiskinan.

Harapan ini tentu bukan sesuatu yang tak berdasar. Banyak calon kepala daerah yang saat kampanye lalu menjadikan program-program inovatif, berkelanjutan, dan menyentuh hajat hidup masyarakat banyak sebagai andalan program yang ditawarkan. Misalnya dengan pemberian kartu tani yang bisa digunakan untuk mengakses pupuk, kartu kewirausahaan bagi UMKM, kartu guru ngaji bagi para pendidik yang selama ini tak tersentuh negara, serta berbagai inovasi lain.

Di sinilah sesungguhnya masyarakat dalam beberapa hal telah menjadi pemilih yang cerdas. Artinya masyarakat sebagai pemilih memiliki posisi yang kuat dalam politik dan terlibat dalam perbincangan yang lebih sejajar. Pemilih dalam konteks ini tidak dilihat hanya sebagai deretan angka semata, tetapi terlibat dalam perbincangan-perbincangan yang menempatkan mereka dalam posisi yang setara dalam setiap perumusan kebijakan. Saat inilah waktunya masyarakat menagih janji mereka.

Ada beberapa hal yang penting direfleksikan dan juga direkomendasikan agar para pemimpin daerah baru benar-benar punya komitmen terciptanya keadilan sosial sebagai tujuan utama berbangsa dan bernegara.

Pertama, para pemimpin daerah harus berani melakukan evaluasi total pola-pola pembangunan yang selama ini berlangsung untuk kembali merumuskan orientasi pembangunan, terutama pembangunan di daerah. Para kepala daerah baru harus memiliki visi yang jelas dalam soal kesejahteraan, terutama terhadap sektor-sektor yang menjadi tumpuan masyarakat banyak.

Salah satu sektor yang harus menjadi prioritas di masa depan adalah sektor pertanian. Hal ini tentu bukan tanpa alasan. Di tengah pandemi, di saat pertumbuhan ekonomi bangsa minus 2,19% pada kuartal IV-2020, sektor pertanian justru tumbuh 2,59%.

Artinya para pemimpin daerah yang baru harus punya keberpihakan terhadap sektor pertanian sehingga daerah mampu menjadi penopang ketahanan ekonomi nasional. Komitmen terhadap sektor pertanian salah satunya bisa diwujudkan dengan melakukan proses transformasi sektor pertanian secara utuh. Proses transformasi tersebut bisa dilakukan dengan jalan menyediakan dan memperbaiki infrastruktur dasar yang diperlukan bagi pembangunan sektor pertanian.

Sektor kedua yang penting menjadi prioritas adalah memberi daya hidup terhadap tumbuh dan berkembangnya usaha ultramikro, mikro, kecil dan menengah. Perjumpaan penulis dengan para pelaku UMKM menegaskan satu hal, yakni meski hampir 80% UMKM terimbas pandemi, mereka tampak bergeliat kembali. Beberapa pelaku UMKM di beberapa daerah saat ini bahkan telah melakukan ekspor kembali.

Karena terbukti memberi efek besar dalam menggerakkan roda ekonomi dan menjadi penyangga serta katup masalah ketenagakerjaan di Indonesia, visi kesejahteraan di sektor ini harus dipastikan termaktub dalam program para kepala daerah baru.

Itulah beberapa contoh kecil bagaimana perhelatan demokrasi lokal punya keterkaitan erat dalam mewujudkan kesejahteraan. Riuh dan antusiasme masyarakat harus dijadikan momentum untuk membuktikan bahwa demokrasi bukan hanya soal aspek teknis prosedural belaka, tetapi juga merupakan proses untuk memperjuangkan kebaikan bersama (common good). Itulah sesungguhnya esensi portofolio demokrasi yang harus terus dikawal.