Jadi Beban Pemerintah, Presiden Diminta Ambil Sikap Politik kepada Moeldoko

JAKARTA - Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Sumatera Utara yang menjadikan KSP, Moeldoko sebagai ketua umum terus menjadi perbincangan publik. Elite Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY ) meminta kepada pemerintah untuk tak mengesahkan KLB tersebut berikut hasinya .

Analis Politik Universitas Paramadina Khoirul Umam menilai, kini 'bola' konflik yang dialami PD mengarah ke pemerintah. Sebab, selain pemerintah akan dipusingkan dengan dua kepengurusan partai, KLB itu juga diduga melibatkan pejabat istana yakni KSP, Moeldoko.

"Presiden perlu menindak tegas Moeldoko. Agar tidak menjadi beban politik bagi pemerintah, sebaiknya Presiden bebastugaskan saja Moeldoko dari posisi di pemerintahan," ujarnya saat dihubungi, Senin (8/3/2021).

(Baca: KLB Deli Serdang Dibiarkan, Mahfud MD: SBY Juga Tak Bubarkan KLB PKB)

Selain itu, kata Umam, pemerintah juga harus adil menyikapi praktik politik yang dinilai melecehkan logika akal sehat dalam berdemokrasi. Sikap pemerintah ini diperlukan agar keberpihakannya terhadap nilai-nilai demokrasi tak menjadi bias, dan sistem kepartaian merasa terlindungi.

"Jika presiden masih tetap tidak bersikap tegas, justru akan menghancurkan kredibilitas politik dan komitmen berdemokrasi Presiden Jokowi dan pemerintahan saat ini," katanya.

(Baca: KLB Demokrat Ingatkan Masa Lalu PDIP, AHY Disarankan Tiru Perlawanan Megawati)

Menkopolhukam Mahfud MD sendiri sudah memberikan tanggapan atas kisruh Partai Demokrat. Mahfud menyatakan, pemerintah belum bisa mengambil langkah hukum selama hasil KLB belum dilaporkan ke pemerintah.

Mahfud pun mengingatkan pada saat itu pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tak berani membubarkan KLB yang terjadi di PKB. Sehingga menurut Mahfud, yang bisa dilakukan pemerintah adalah memberikan aspek keamanan kepada semua pihak ketika KLB muncul.