Jadi Beban Pemerintah, Presiden Diminta Ambil Sikap Politik kepada Moeldoko
Senin, 08 Maret 2021 - 08:30 WIB
loading...
Presiden Jokowi diminta mengambil sikap tegas terhadap Kepala KSP Moeldoko terkait KLB di Deliserdang. Foto/ist
A
A
A
JAKARTA - Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Sumatera Utara yang menjadikan KSP, Moeldoko sebagai ketua umum terus menjadi perbincangan publik. Elite Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY ) meminta kepada pemerintah untuk tak mengesahkan KLB tersebut berikut hasinya .
Analis Politik Universitas Paramadina Khoirul Umam menilai, kini 'bola' konflik yang dialami PD mengarah ke pemerintah. Sebab, selain pemerintah akan dipusingkan dengan dua kepengurusan partai, KLB itu juga diduga melibatkan pejabat istana yakni KSP, Moeldoko.
"Presiden perlu menindak tegas Moeldoko. Agar tidak menjadi beban politik bagi pemerintah, sebaiknya Presiden bebastugaskan saja Moeldoko dari posisi di pemerintahan," ujarnya saat dihubungi, Senin (8/3/2021).
(Baca: KLB Deli Serdang Dibiarkan, Mahfud MD: SBY Juga Tak Bubarkan KLB PKB)
Selain itu, kata Umam, pemerintah juga harus adil menyikapi praktik politik yang dinilai melecehkan logika akal sehat dalam berdemokrasi. Sikap pemerintah ini diperlukan agar keberpihakannya terhadap nilai-nilai demokrasi tak menjadi bias, dan sistem kepartaian merasa terlindungi.
Analis Politik Universitas Paramadina Khoirul Umam menilai, kini 'bola' konflik yang dialami PD mengarah ke pemerintah. Sebab, selain pemerintah akan dipusingkan dengan dua kepengurusan partai, KLB itu juga diduga melibatkan pejabat istana yakni KSP, Moeldoko.
"Presiden perlu menindak tegas Moeldoko. Agar tidak menjadi beban politik bagi pemerintah, sebaiknya Presiden bebastugaskan saja Moeldoko dari posisi di pemerintahan," ujarnya saat dihubungi, Senin (8/3/2021).
(Baca: KLB Deli Serdang Dibiarkan, Mahfud MD: SBY Juga Tak Bubarkan KLB PKB)
Selain itu, kata Umam, pemerintah juga harus adil menyikapi praktik politik yang dinilai melecehkan logika akal sehat dalam berdemokrasi. Sikap pemerintah ini diperlukan agar keberpihakannya terhadap nilai-nilai demokrasi tak menjadi bias, dan sistem kepartaian merasa terlindungi.
Lihat Juga :
