Kisruh Partai Demokrat, Jimly Asshiddiqie Usulkan 2 Hal Ini ke Pemerintah
Minggu, 07 Maret 2021 - 05:36 WIB
loading...
Mantan Ketua MK, Jimly Asshiddiqie memberikan dua usulan yang dapat diputuskan oleh pemerintah jika ingin tetap dianggap netral dalam menyikapi kisruh Partai Demokrat. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie turut mengomentari kisruh yang terjadi di Partai Demokrat . Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) itu memberikan dua usulan yang dapat diputuskan oleh pemerintah jika ingin tetap dianggap netral dalam menyikapi kisruh Partai Demokrat.
Menurut Jimly, pemerintah bisa mengambil opsi untuk tidak mengesahkan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Medan, Sumatera Utara. Di mana, hasil kongres tersebut menetapkan Kepala Staf Presiden (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko sebagai Ketum Demokrat. Baca juga: Tak Akui Moeldoko, Demokrat DIY Ancam Jatuhkan Sanksi Berat ke Kader Pendukung KLB
Sementara opsi kedua, kata Jimly, pemerintah atau Presiden Joko Widodo (Jokowi) memecat Jenderal Moeldoko dari jabatannya sebagai KSP dan mencari penggantinya. Dua opsi itu digulirkan Jimly agar pemerintah tetap netral dalam menyikapi kisruh yang terjadi di Partai Demokrat.
"Kalau pemerintah hendak memastikan sikap netralnya, bisa saja pemerintah (1) tidak mengesahkan pendaftaran pengurus 'KLB' tersebut & (2) Presiden angkat KSP baru untuk gantikan Moeldoko sebagaimana mestinya," ujar Moeldoko melalui akun twitter pribadinya @JimlyAs yang diunggah pada Sabtu (6/3/2021).
Cuitan Jimly itupun mengundang banyak komentar dari netizen. Salah satunya, pemilik akun Twitter @Syarman59 yang mengomentari soal adanya Ketua Umum (Ketum) partai politik yang rangkap jabatan di kabinet Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.
Menurut Jimly, pemerintah bisa mengambil opsi untuk tidak mengesahkan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Medan, Sumatera Utara. Di mana, hasil kongres tersebut menetapkan Kepala Staf Presiden (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko sebagai Ketum Demokrat. Baca juga: Tak Akui Moeldoko, Demokrat DIY Ancam Jatuhkan Sanksi Berat ke Kader Pendukung KLB
Sementara opsi kedua, kata Jimly, pemerintah atau Presiden Joko Widodo (Jokowi) memecat Jenderal Moeldoko dari jabatannya sebagai KSP dan mencari penggantinya. Dua opsi itu digulirkan Jimly agar pemerintah tetap netral dalam menyikapi kisruh yang terjadi di Partai Demokrat.
"Kalau pemerintah hendak memastikan sikap netralnya, bisa saja pemerintah (1) tidak mengesahkan pendaftaran pengurus 'KLB' tersebut & (2) Presiden angkat KSP baru untuk gantikan Moeldoko sebagaimana mestinya," ujar Moeldoko melalui akun twitter pribadinya @JimlyAs yang diunggah pada Sabtu (6/3/2021).
Cuitan Jimly itupun mengundang banyak komentar dari netizen. Salah satunya, pemilik akun Twitter @Syarman59 yang mengomentari soal adanya Ketua Umum (Ketum) partai politik yang rangkap jabatan di kabinet Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.
Lihat Juga :
