BRGM: Rehabilitasi Mangrove Harus Libatkan Masyarakat

BANTEN - Ekosistem mangrove memiliki peran penting, terutama fungsi fungsi ekologi dalam mengurangi dampak perubahan iklim seperti mengurangi risiko gelombang dan cuaca ekstrem , melindungi pantai dari abrasi atau erosi pantai, menghambat intrusi air laut, dan menjaga kualitas air dari ancaman polusi.

Tak hanya itu, mangrove atau yang dikenal juga dengan bakau ternyata dapat bernilai secara sosial ekonomi. Tanaman tersebut bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam penyediaan makanan, kayu, bahan bakar, obat-obatan, dan habitat berbagai flora dan fauna.

Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Hartono mengatakan, eksistensi mangrove harus terus dijaga dan dilindungi. Lantaran itu, dia menegaskan bahwa lembaganya siap melaksanakan tugas percepatan restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove di berbagai daerah di Indonesia.

Tugas rehabilitasi mangrove itu sudah dilakukan di sembilan provinsi yaitu Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Barat.

“Kami menyadari bahwa rehabilitasi mangrove harus dilakukan secara inklusif. Melibatkan semua pihak,” kata Hartono di Teluk Naga, Banten dalam acara dalam acara Kickoff Rehabilitasi Mangrove Nasional, Rabu (3/3/2021). Sejak beberapa tahun lalu, rehabilitasi mangrove telah dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Namun selain dua kementerian itu, BRGM dalam dua bulan terakhir juga telah melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) serta Kementerian Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Kemenkomarves) untuk menyiapkan pelaksanaan rehabilitasi mangrove.

“Di samping persiapan teknis dan kelembagaan, secara paralel kami juga telah membangun komunikasi dengan berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM), perusahaan dan lembaga-lembaga donor,” jelasnya. Selain itu, Hartono menyatakan pihaknya juga terjun memberikan pembinaan terhadap pelaksanaan rehabilitasi mangrove di lapangan oleh masyarakat dengan melibatkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari KLHK.

Dia menuturkan, pemerintah telah berupaya melakukan pemulihan ekosistem dengan mencanangkan target rehabilitasi mangrove seluas 620 ribu hektare (Ha) sampai 2024. Adapun pemulihan kawasan mangrove yang telah dilakukan sudah mencapai 17.349,2 Ha dari target 83 ribu Ha di sembilan provinsi di tahun ini.

Rehabilitasi itu ditempuh melalui skema padat karya oleh KLHK, KKP, dan Kemendes PDTT. Kegiatan tersebut diprediksi akan memberikan lapangan kerja bagi sekitar 203 ribu orang dengan anggaran mencapai lebih dari Rp1 triliun. Upaya besar-besaran penanaman mangrove ini sejalan dengan visi pembangunan Presiden Joko Widodo yang menekankan pembangunan ekonomi berwawasan lingkungan, membangun seraya memulihkan lingkungan.

Hal itu tertuang dalam Perpres Nomor 120 Tahun 2020 yang menekankan pelaksanaan rehabilitasi mangrove dengan pendekatan padat karya. Tujuannya agar masyarakat terlibat dan mendapat keuntungan ekonomi dari kegiatan rehabilitasi mangrove sehingga akan membantu resiliensi ekonomi mereka, terutama pada masa pandemi seperti sekarang ini.