Digugat Eks Kader, Demokrat: Jangan Baper, Kami Tidak Akan Gugat Balik
loading...
A
A
A
JAKARTA - Buntut pemecatan tujuh kader akibat upaya kudeta Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY ) membuat sejumlah elite Demokrat digugat oleh mantan kader.
Gugatan itu telah dilayangkan eks kader Demokrat, Jhoni Allen Marbun ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) dan Marzuki Alie pun berencana menggugat ke Bareskrim Polri atas dugaan fitnah.
Terkait hal ini, Kepada Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mempersilakan mantan kader untuk menggugat ke Mahkamah Partai atas pemecatannya.
"Pertama, sampai dengan saat ini, mereka adalah mantan kader. Jika mereka tidak puas dengan pemecatannya, silakan mereka ke Mahkamah Partai," ujar Herzaky dalam keterangannya, Rabu (3/3/2021).
Herzaky menjelaskan untuk perselisihan internal partai politik, penyelesaiannya di Mahkamah Partai Politik berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Pasal 32.
"Jangan baper. Apalagi yang kami dengar, ada yang menangis-nangis," ucapnya.
Kedua, Herzaky menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menggugat balik beragam tuduhan dan fitnah dari mantan kader Demokrat. Karena bagi Demokrat, urusan partai politik diselesaikan menggunakan aturan terkait partai politik.
"Bukan DNA kami bawa-bawa urusan partai ke pengadilan, karena kami bukan pejabat administrasi pemerintahan. Hanya, sampai dengan saat ini, mereka merupakan mantan kader," tandas Herzaky.
Gugatan itu telah dilayangkan eks kader Demokrat, Jhoni Allen Marbun ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) dan Marzuki Alie pun berencana menggugat ke Bareskrim Polri atas dugaan fitnah.
Terkait hal ini, Kepada Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mempersilakan mantan kader untuk menggugat ke Mahkamah Partai atas pemecatannya.
"Pertama, sampai dengan saat ini, mereka adalah mantan kader. Jika mereka tidak puas dengan pemecatannya, silakan mereka ke Mahkamah Partai," ujar Herzaky dalam keterangannya, Rabu (3/3/2021).
Herzaky menjelaskan untuk perselisihan internal partai politik, penyelesaiannya di Mahkamah Partai Politik berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Pasal 32.
"Jangan baper. Apalagi yang kami dengar, ada yang menangis-nangis," ucapnya.
Kedua, Herzaky menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menggugat balik beragam tuduhan dan fitnah dari mantan kader Demokrat. Karena bagi Demokrat, urusan partai politik diselesaikan menggunakan aturan terkait partai politik.
"Bukan DNA kami bawa-bawa urusan partai ke pengadilan, karena kami bukan pejabat administrasi pemerintahan. Hanya, sampai dengan saat ini, mereka merupakan mantan kader," tandas Herzaky.
(kri)