Tanggapi Kasus Nurdin Abdullah, Hasto: PDIP Takkan Intervensi Proses Hukum di KPK

Minggu, 28 Februari 2021 - 10:50 WIB
loading...
Tanggapi Kasus Nurdin...
Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto ikut berkomentar terkait kasus tangkap tangan yang menimpa Gubernur Sulsel yang juga kader PDIP, Nurdin Abdullah. Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP PDIP , Hasto Kristiyanto ikut berkomentar terkait kasus tangkap tangan yang menimpa Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) yang juga kader PDIP, Nurdin Abdullah . Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Gubernur Nurdin sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan proyek infrastruktur di Sulsel tahun 2021.

Hasto menegaskan pihaknya tak akan mengintervensi hukum di KPK. Dia hanya memercayai sosok Nurdin sebagai orang yang baik. "Nanti kami akan lihat perkembangan, tapi partai tidak melakukan intervensi hukum," ujar Hasto menjawab wartawan di sela "Gowes Bareng PDI Perjuangan", yang diawali dari Kompleks Monas, Jakarta, Minggu (28/2/2021) pagi. Baca juga: Pasrah Jalani Proses Hukum di KPK, Nurdin Abdullah: Saya Mohon Maaf

"Kita ikuti prosesnya. Tetapi karena penilaian masyarakat yang menyampaikan ke saya, banyak yang kaget, sedih karena beliau orang baik," sambung Hasto.

Hasto mengaku yakin bahwa Nurdin dikenal sebagai orang baik karena track recordnya selama ini. Bahkan, Nurdin disebutnya telah menerima Bung Hatta Anticorruption Awards, penghargaan sama yang pernah diterima Presiden Jokowi dan mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

"Makanya kami juga sempat kaget. Beliau sendiri (Nurdin, red) sebelum dibawa KPK itu, menghubungi Pak Andi, Ketua DPD (PDI Perjuangan Sulsel, red) mengatakan siap bertanggung jawab, baik di dunia, akhirat, maupun juga bagi seluruh masyarakat. Bahwa beliau tidak melakukan hal yang dituduhkan," urai Hasto.

Kendati begitu, Hasto mengatakan apa pun kondisi yang menimpa kadernya itu, pihaknya tetap konsisten mendukung upaya KPK dalam memberantas korupsi. "Tapi kita tunggu keterangan resmi dari KPK setelah mengadakan pemeriksaan. Partai tidak melakukan intervensi hukum, itu yang penting," paparnya.

Hasto juga mengatakan belajar dari kasus ini pihaknya akan terus mengambil hikmah dari setiap peristiwa yang ada. Pihaknya juga menjadikan peristiwa ini sebagai perbaikan partai ke depan.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
KPK: Bupati Langkat...
KPK: Bupati Langkat Minta Upeti Proyek hingga Terima Gratifikasi Pengadaan Seragam Sekolah
Bupati Langkat Syah...
Bupati Langkat Syah Afandin Tiba di KPK usai Kena OTT
Kasus Dugaan Korupsi...
Kasus Dugaan Korupsi BP2TD Mempawah Dilimpahkan ke Polri, CBA: Percepat Penanganan
KPK Buka Peluang Panggil...
KPK Buka Peluang Panggil Menhut terkait Penerimaan Pelepasan HPT Bupati Kuansing
Lelang Jabatan Sekda,...
Lelang Jabatan Sekda, Bupati Kuansing Minta Mobil Land Cruiser
Fuad Hasan Mangkir dari...
Fuad Hasan Mangkir dari Panggilan Penyidik, KPK: Sedang di Luar Negeri
KPK Ungkap Biro Jasa...
KPK Ungkap Biro Jasa Harus Setor Rp100 Ribu hingga Rp2,5 Juta untuk Pengurusan Izin Tinggal WNA di Bali
Kasus Muara Enim, KPK:...
Kasus Muara Enim, KPK: Korupsi Terjadi sebelum Tahap Perencanaan-Penganggaran Dilakukan
Rumah Bupati Sugiri...
Rumah Bupati Sugiri Sancoko Digeledah, 3 Mobil Hardtop dan 1 Alphard Disita
Rekomendasi
Nasib Richard Lee Ditentukan...
Nasib Richard Lee Ditentukan 14 Juli, JPU Minta Hakim Tolak Eksepsi
Peneliti BRIN Siti Zuhro:...
Peneliti BRIN Siti Zuhro: Daerah Maju Kuncinya Inovasi dan Gotong Royong, Stop Mengeluh!
Ruben Onsu Tak Gentar...
Ruben Onsu Tak Gentar Ancaman Sarwendah, Kuasa Hukum Sebut Juga Punya Bukti Kejutan
Berita Terkini
Menyambut Modi, Mengingat...
Menyambut Modi, Mengingat Janji Pluralisme India
Pengadaan Gembok Lapas...
Pengadaan Gembok Lapas Rp92,5 M, Ditjenpas: Bukan Gembok Biasa dan Dirancang Khusus
PM India Akan ke Indonesia...
PM India Akan ke Indonesia Bertemu Prabowo, Bahas Ketahanan Pangan hingga Pertahanan
FSP BUMN Bersatu Sebut...
FSP BUMN Bersatu Sebut Gelombang PHK Cerminkan Persoalan Struktural Ekonomi Nasional
BMKG: 48,9% Wilayah...
BMKG: 48,9% Wilayah Indonesia Masuk Musim Kemarau, Puncaknya Juli-September 2026
Retorika Visual Diplomasi...
Retorika Visual Diplomasi Prabowo dan Lukashenko
Infografis
10 Pesawat Militer Termahal...
10 Pesawat Militer Termahal di Dunia, Harga 7 Bomber B-2 Hampir Setara Anggaran MBG
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved