Beradaptasi Dengan Bencana
Jum'at, 26 Februari 2021 - 06:12 WIB
loading...
Bencana alam yang kerap terjadi di Tanah Air memerlukan mitigasi yang baik untuk meminimalkan dampaknya. FOTO/WIN CAHYONO
A
A
A
JAKARTA - Kehidupan manusia selalu beriringan dengan bencana , tak terkecuali di Tanah Air. Peradaban yang ditunjukkan di negeri ini juga menunjukkan masyarakat sudah melakukan berbagai cara untuk mengadaptasi tempat tinggalnya, termasuk sebagai bentuk mitigasi, agar bisa terhindar dari bencana.
Adaptasi dan mitigasi bencana memang menjadi variabel tak terelakkan dalam kehidupan bangsai ini. Dengan fakta 61% kabupaten di Indonesia berisiko mengalami banjir , terletak di Ring of Fire dengan 127 gunung aktif yang bisa memicu gempa bumi dan gunung meletus, mau tidak mau Indonesia adalah negeri bencana.
Sepanjang Januari 2021 saja, misalnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sudah ada 263 bencana. Sepanjang 2020 lalu, sebanyak 2.929 bencana alam terjadi di Indonesia, di mana mayoritas adalah banjir (1.067), puting beliung (875), tanah longsor (573), kebakaran hutan dan lahan (326), abrasi (36), kekeringan (29), gempa bumi (16), dan erupsi gunung api (7).
Baca juga: Banjir Lumpuhkan Kaligawe Semarang, Karyawan RS dan Pekerja Pabrik Dievakuasi
Dengan takdir sebagai negara yang rawan bencana, dan sangat beragam jenis dan karakteristiknya, bangsa Indonesia sudah pasti harus paham sifat, sebaran dan risiko yang mungkin terjadi akibat bencana-bencana tersebut.
BNPB menyadari betul tingginya ancaman bencana di Indonesia, apalagi ada tren peningkatan frekuensi. Kondisi tersebut harus diantisipasi secara holistik.
Kepala BNPB Doni Monardo menegaskan, ancaman permanen harus diselesaikan dengan solusi permanen.
Melihat kondisi tersebut, maka mitigasi bencana merupakan tantangan utama yang perlu dilakukan. Mitigasi seperti apa? Dia memaparkan, di daerah yang pernah terjadi gempa, pemerintah daerah harus menerapkan standar bangunan tahan gempa.
Baca juga: Banjir Karawang, Kepala BNPB DOni Monardo Soroti Permasalahan Limbah Industri dan Rumah Tangga
‘’Artinya, langkah mitigasinya antara lain penguatan struktur bangunan. Perizinan bangunan harus memperhatikan resiko bencana. Bukan gempa nya yang membunuh/mematikan, namun karena akibat tertimpa atap/bangunan yang rubuh,’’ ujar Doni, kepada KORANSINDO, tadi malam.
Dia menambahkan, untuk tsunami dan gunung api, penataan ruang kawasan pesisir dan zona rawan gunung berapi menjadi hal utama, di samping intervensi berbasis ekosistem seperti hutan pantai untuk mengurangi dampak tsunami. Demikian juga halnya dengan bencana hidrometeorologi, pengendalian alih fungsi lahan menjadi komponen utama di samping penguatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan.
Dalam mitigasi tersebut, pemerintah daerah sebagai ujung tombak memperkuat penanganan bencana di fase-fase awal melalui regulasi, perlengkapan, infrastruktur hingga sumber daya manusia.
Adaptasi dan mitigasi bencana memang menjadi variabel tak terelakkan dalam kehidupan bangsai ini. Dengan fakta 61% kabupaten di Indonesia berisiko mengalami banjir , terletak di Ring of Fire dengan 127 gunung aktif yang bisa memicu gempa bumi dan gunung meletus, mau tidak mau Indonesia adalah negeri bencana.
Sepanjang Januari 2021 saja, misalnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sudah ada 263 bencana. Sepanjang 2020 lalu, sebanyak 2.929 bencana alam terjadi di Indonesia, di mana mayoritas adalah banjir (1.067), puting beliung (875), tanah longsor (573), kebakaran hutan dan lahan (326), abrasi (36), kekeringan (29), gempa bumi (16), dan erupsi gunung api (7).
Baca juga: Banjir Lumpuhkan Kaligawe Semarang, Karyawan RS dan Pekerja Pabrik Dievakuasi
Dengan takdir sebagai negara yang rawan bencana, dan sangat beragam jenis dan karakteristiknya, bangsa Indonesia sudah pasti harus paham sifat, sebaran dan risiko yang mungkin terjadi akibat bencana-bencana tersebut.
BNPB menyadari betul tingginya ancaman bencana di Indonesia, apalagi ada tren peningkatan frekuensi. Kondisi tersebut harus diantisipasi secara holistik.
Kepala BNPB Doni Monardo menegaskan, ancaman permanen harus diselesaikan dengan solusi permanen.
Melihat kondisi tersebut, maka mitigasi bencana merupakan tantangan utama yang perlu dilakukan. Mitigasi seperti apa? Dia memaparkan, di daerah yang pernah terjadi gempa, pemerintah daerah harus menerapkan standar bangunan tahan gempa.
Baca juga: Banjir Karawang, Kepala BNPB DOni Monardo Soroti Permasalahan Limbah Industri dan Rumah Tangga
‘’Artinya, langkah mitigasinya antara lain penguatan struktur bangunan. Perizinan bangunan harus memperhatikan resiko bencana. Bukan gempa nya yang membunuh/mematikan, namun karena akibat tertimpa atap/bangunan yang rubuh,’’ ujar Doni, kepada KORANSINDO, tadi malam.
Dia menambahkan, untuk tsunami dan gunung api, penataan ruang kawasan pesisir dan zona rawan gunung berapi menjadi hal utama, di samping intervensi berbasis ekosistem seperti hutan pantai untuk mengurangi dampak tsunami. Demikian juga halnya dengan bencana hidrometeorologi, pengendalian alih fungsi lahan menjadi komponen utama di samping penguatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan.
Dalam mitigasi tersebut, pemerintah daerah sebagai ujung tombak memperkuat penanganan bencana di fase-fase awal melalui regulasi, perlengkapan, infrastruktur hingga sumber daya manusia.
Lihat Juga :
