Beradaptasi Dengan Bencana

Dia menambahkan, untuk tsunami dan gunung api, penataan ruang kawasan pesisir dan zona rawan gunung berapi menjadi hal utama, di samping intervensi berbasis ekosistem seperti hutan pantai untuk mengurangi dampak tsunami. Demikian juga halnya dengan bencana hidrometeorologi, pengendalian alih fungsi lahan menjadi komponen utama di samping penguatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan.

Dalam mitigasi tersebut, pemerintah daerah sebagai ujung tombak memperkuat penanganan bencana di fase-fase awal melalui regulasi, perlengkapan, infrastruktur hingga sumber daya manusia.

‘’Dan yang tak boleh dilupakan adalah keberpihakan politik anggaran. Daerah-daerah berpotensi bencana, harus mengalokasikan anggaran yang cukup untuk program mitigasi,’’ katanya.

Ancaman banjir juga begitu. Menurut Doni, jika BMKG sudah mengeluarkan peringatan tentang tingginya curah hujan yang bisa berakibat banjir, ya jangan parkir di basement. Jauhi bantaran sungai. Siapkan langkah-langkah antisipasi.

"Itu contoh kecil. Ancaman ke depan tidak hanya pada bencana alam tetapi juga nonalam, seperti wabah dan pandemi. Secara dini kita harus siapkan penguatannya. Ketangguhan di bidang kesehatan, ekonomi, infrastruktur harus terintegrasi,’’ katanya.



Dari sisi regulasi, Indonesia melalui Perpres 87/2020 telah memiliki Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB). Menurut dia, ini mungkin dokumen resmi pertama di tingkat negara di dunia tentang penanggulangan bencana yang rentang waktunya hingga 25 tahun.

Rencana jangka panjang ini kemudian diterjemahkan ke dalam rencana jangka menengah berupa Rencana Nasional Penanggulangan Bencana dengan periode lima tahunan. Dua regulasi ini menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga dalam perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Di tingkat masyarakat, pendekatan yang dilakukan pemerintah, dalam hal ini BNPB, adalah penguatan kapasitas dari lingkup terkecil yakni keluarga. Desember 2019 kita sudah meluncurkan program Katan (Keluarga Tangguh Bencana). Program ini lalu berkembang ke administrasi terkecil melalui program Desa Tangguh Bencana (Destana).

Pakar manajemen bencana Sugeng Triutomo berpendapat, pentingnya pemerintah terutama di daerah untuk mengenal dan memahami setiap jenis bencana yang ada di wilayahnya, dengan membuat kajian risiko bencana.