Belajar dari 2019, Faktor Fundamental UU Pemilu Perlu Direvisi

JAKARTA - Keinginan sejumlah lembaga pemantau pemilu dan partai politik untuk merevisi Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) masih menemui jalan terjal. Sebab, sejumlah parpol di Senayan masih berbeda sikap, hal ini ditambah dengan sikap pemerintah yang 'enggan' merevisi UU tersebut.

Baca juga: Mentahnya RUU Pemilu

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Nurul Amalia Salabi mengaku pihaknya akan tetap mendorong agar UU tersebut direvisi. Dia mengatakan, setidaknya ada tiga faktor fundamental kenapa UU itu perlu direvisi.

Baca juga: Demokrat Ajak Semua Parpol Kembali Dukung Revisi UU Pemilu

Pertama, menurut Nurul, pelaksanaan pemilu serentak 5 kotak tahun 2019 harus menjadi pembelajaran bersama karena terbukti membebani Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS).

"Jadi, mesti ada desain baru untuk keserentakkan pemilu, mengacu pada Putusan MK No.55/2019," ujar Nurul saat dihubungi, Kamis (25/2/2021).

Baca juga: Tolak Revisi UU Pemilu, Sikap Mayoritas Fraksi di DPR Terus Dikritik

Faktor kedua, kata Nurul, sehubungan dengan pandemi Covid-19 yang belum bisa diprediksi kapan berakhirnya. Untuk itu, revisi UU Pemilu diharapkan memberi gambaran teknis pelaksanaan pemilu. Contohnya, menambah variasi metode pemungutan suara, seperti memberlakukan early voting dan pemilihan dengan pos.

Dan yang ketiga, sambung Nurul, perlu ada penegasan tentang batas-batas wewenang Bawaslu, DKPP, dan PTUN dalam skema penegakan hukum pemilu. "Tujuannya, agar tidak ada lembaga yang mengekstensifikasi kewenangannya sesuai tafsir masing-masing lembaga," kata Nurul menandaskan.