Tanggapi Isu Kudeta, SBY Tegaskan Partai Demorat Tak Diperjualbelikan

JAKARTA - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya memberikan tanggapan terkait isu gerakan pengambilalihan kepemimpinan partai Demokrat yang belakangan menjadi perbincangan publik. SBY menegaskan bahwa partainya bukan untuk diperjualbelikan.



Ketika semua kader tengah berjuang sekuat tenaga untuk masa depan partai yang cerah, perjuangan yang damai, konstitusional dan tidak berniat jahat, dan ketika di bawah kepemimpinan AHY dukungan rakyat terhadap partai demokrat terus meningkat, SBY menyebut bagai halilintar di siang bolong ada sebuah gerakan dan permufakatan jahat untuk merusak partai Demokrat.

"Saya yakin saudara semua telah mendengarnya. Ada gerakan pengambilalihan kepemimpinan partai demokrat (GPKPD) yang ingin mengambil alih kepemimpinan partai yang sah," kata SBY dalam keterangannya di sebuah video yang dirilis Rabu (24/2/2021).

Eks Ketua Umum Partai Demokrat ini menyebut, gerakan ini hakikatnya ingin mendongkel dan merebut kepemimpinan partai yang sah. Kemudian menggantinya dengan orang luar yang bukan kader partai Demokrat, yang bersekongkol dengan segelintir kader dan mantan kader yang bermasalah.

Menurut dia, apabila gerakan ini berhasil karena ada yang ingin membeli partai Demokrat dan kemudian ada fasilitatornya, maka partainya ini bisa mengalami sebuah kegelapan.

"Pada kesempatan ini, bagi orang luar yang punya ambisi untuk merebut dan membeli partai demokrat, saya katakan dengan tegas dan jelas, partai demokrat 'Not For Sale'. Partai kami bukan untuk diperjual belikan," ujarnya.

"Meskipun partai Demokrat bukan partai yang kaya Raya dari segi materi, kami tidak tergiur dengan uang anda, berapapun besarnya," tutur dia melanjutkan.

Untuk diketahui, video ini dibuat pada hari Senin (22/2/2021) kemarin. Video tersebut ditujukan kepada segenap jajaran pimpinan dan pengurus DPP; Para Ketua DPD, DPC, PAC, Pimpinan Ranting dan Anak Ranting beserta jajaran pengurus; Para Ketua DPLN beserta jajaran pengurus; Para Pimpinan dan anggota Fraksi-PD (DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota); Para Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Partai Demokrat; Para Pimpinan dan pengurus Organisasi Sayap; serta seluruh kader Partai Demokrat.