Wasekjen Golkar Sebut Pengkritik Kartu Prakerja Tak Paham Kesulitan Rakyat
Senin, 18 Mei 2020 - 13:03 WIB
loading...
A
A
A
Lagipula, jika dikatakan masyarakat lebih membutuhkan bantuan langsung, pemerintah juga sudah banyak sekali mengeluarkan skema bantuan langsung mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Program Bantuan Sembako, subsidi listri, Bansos Tunai, dan Bansos khusus Jabodetabek. Program Kartu Prakerja yang kini sifatnya semi bansos, memang diprioritaskan untuk mereka yang kehilangan pekerjaan.
Soal tidak adanya proses lelang untuk platform digital yang dipilih, Agung melihat memang tidak diperlukan adanya lelang karena platform digital ini bukan penyelenggara pelatihan daring. Melainkan hanya jadi penghubung antara peserta dengan penyedia kursus yang telah bergabung secara Business to Business (B2B) dengan platform digital tersebut.
"Startup-startup ini yang memiliki jam terbang paling tinggi dan berpengalaman mereka akan bersaing menyediakan lembaga-lembaga pelatihan dengan program terbaik. Kita di fraksi Golkar juga mendorong lembaga pelatihan yang bagus untuk bekerja sama dengan platform digital Kartu Prakerja ini," kata Agung.
Dalam fungsi pengawasan dewan, Agung tidak melihat cost dalam program ini berada di tangan pemerintah. Semua biaya langsung diberikan kepada para penerima program Kartu Prakerja dan mereka bebas membelanjakannya ke mitra penyelenggara pelatihan, bukan ke platform digital yang menjadi penghubungnya.
"Tidak ada yang dipaksakan atau mengarahkan keuntungan ke pihak-pihak tertentu," kata Anggota Badan Anggaran DPR ini.
Soal tidak adanya proses lelang untuk platform digital yang dipilih, Agung melihat memang tidak diperlukan adanya lelang karena platform digital ini bukan penyelenggara pelatihan daring. Melainkan hanya jadi penghubung antara peserta dengan penyedia kursus yang telah bergabung secara Business to Business (B2B) dengan platform digital tersebut.
"Startup-startup ini yang memiliki jam terbang paling tinggi dan berpengalaman mereka akan bersaing menyediakan lembaga-lembaga pelatihan dengan program terbaik. Kita di fraksi Golkar juga mendorong lembaga pelatihan yang bagus untuk bekerja sama dengan platform digital Kartu Prakerja ini," kata Agung.
Dalam fungsi pengawasan dewan, Agung tidak melihat cost dalam program ini berada di tangan pemerintah. Semua biaya langsung diberikan kepada para penerima program Kartu Prakerja dan mereka bebas membelanjakannya ke mitra penyelenggara pelatihan, bukan ke platform digital yang menjadi penghubungnya.
"Tidak ada yang dipaksakan atau mengarahkan keuntungan ke pihak-pihak tertentu," kata Anggota Badan Anggaran DPR ini.
(maf)
Lihat Juga :
