Wasekjen Golkar Sebut Pengkritik Kartu Prakerja Tak Paham Kesulitan Rakyat

JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Golkar Agung Widyantoro menganggap realisasi program Kartu Prakerja di lapangan mendapat antusiasme yang sangat tinggi dari masyarakat. Hal ini membuat kritik dan cibiran soal program semi bantuan sosial ini jadi tidak sesuai dengan realitas kesulitan rakyat saat ini.

"Kita sepakat tidak ada larangan untuk mengkritik, tapi perlu dilihat juga fakta yang ada di lapangan. Realitasnya, masyarakat sangat antusias untuk mengikuti program Kartu Prakerja ini. Pendaftar yang sudah terverifikasi mencapai 2,5 juta orang, padahal tiap gelombang kuotanya disiapkan 200.000 orang," kata Agung Widyantoro, Senin (18/5/2020).

(Baca juga: KPK Diminta Usut Dugaan Korupsi Pelatihan Online Kartu Prakerja)

Pemerintah menurut Agung, juga melihat realitas di lapangan bahwa sebagian besar masyarakat terdampak pandemi Covid-19 atau virus Corona ini mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau dirumahkan. Hal ini membuat program yang merupakan realisasi dari janji kampanye Presiden Joko Widodo tersebut perlu menyesuaikan dengan kondisi pandemi.

"Kartu Prakerja ini kan sudah dimodifikasi, awalnya diprioritaskan untuk angkatan kerja muda. Tapi karena pandemi Covid, prioritasnya menjadi pekerja maupun pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak. Skema pelatihannya harus tetap ada, karena ini bekal untuk mereka setelah pandemi," kata legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX itu.

Kritik terkait skema pelatihan online yang dianggap tidak efektif, Agung menjelaskan bahwa ini merupakan modifikasi dari konsep awal supaya tidak menghilangkan esensi pembekalan skill kepada penerima Kartu Prakerja. "Pelaksanaan pelatihan secara online ini kan sementara saja karena memang keadaan darurat Covid-19," kata Agung.

Lagipula, jika dikatakan masyarakat lebih membutuhkan bantuan langsung, pemerintah juga sudah banyak sekali mengeluarkan skema bantuan langsung mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Program Bantuan Sembako, subsidi listri, Bansos Tunai, dan Bansos khusus Jabodetabek. Program Kartu Prakerja yang kini sifatnya semi bansos, memang diprioritaskan untuk mereka yang kehilangan pekerjaan.

Soal tidak adanya proses lelang untuk platform digital yang dipilih, Agung melihat memang tidak diperlukan adanya lelang karena platform digital ini bukan penyelenggara pelatihan daring. Melainkan hanya jadi penghubung antara peserta dengan penyedia kursus yang telah bergabung secara Business to Business (B2B) dengan platform digital tersebut.

"Startup-startup ini yang memiliki jam terbang paling tinggi dan berpengalaman mereka akan bersaing menyediakan lembaga-lembaga pelatihan dengan program terbaik. Kita di fraksi Golkar juga mendorong lembaga pelatihan yang bagus untuk bekerja sama dengan platform digital Kartu Prakerja ini," kata Agung.

Dalam fungsi pengawasan dewan, Agung tidak melihat cost dalam program ini berada di tangan pemerintah. Semua biaya langsung diberikan kepada para penerima program Kartu Prakerja dan mereka bebas membelanjakannya ke mitra penyelenggara pelatihan, bukan ke platform digital yang menjadi penghubungnya.

"Tidak ada yang dipaksakan atau mengarahkan keuntungan ke pihak-pihak tertentu," kata Anggota Badan Anggaran DPR ini.