Diserbu Buzzer Hina Jokowi, Rocky Gerung: Untung Banjir, Biar Gubernur Anies Urus Mereka
loading...
Rocky Gerung mengaku dserbu buzzer setelah mengkritik Presiden Jokowi soal keinginan revisi UU ITE. Foto/youtube
A
A
A
JAKARTA - Aktivis Rocky Gerung mengaku diserbu para buzzer ketika menanggapi permintaan Presiden Jokowi untuk menyampaikan kritik. Padahal Rocky merasa hanya mengkritik cara berpikir presiden
”Saya justru membantu presiden untuk meluruskan cara berpikirnya, supaya logikanya sempurna,” kata dia dalam video terbaru di saluran youtube Rocky Gerung Official, Sabtu (20/2/2021).
(Baca: Minta Dikritik, Partai Demokrat: Jokowi Gagal Gunakan UU ITE)
Menurut Rocky, pernyataan Presiden Jokowi soal kritik dan keinginannya untuk merevisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menunjukkan ketidakpahaman pada hal mendasar yang menyebabkan masalah pada UU tersebut.
Bagi dia, UU ITE hanyalah persoalan di hilir, seperti halnya banjir pada isu lingkungan. Tetapi Jokowi tidak melihat masalah pada hulu, yaitu pada pemilihan presiden dan anggota DPR. Ambang batas pencalonan presiden itulah yang menurut Rocky pangkal masalahnya.
”Kebebasan dalam demokrasi kita itu dihambatnya di hulu melalui threshold. Karena itu bersihkan air demokrasi sejak di hulu supaya di hilir tidak ada problem,” ujar mantan dosen Jurusan Filsafat Universitas Indonesia itu.
(Baca: Jokowi Ingin Revisi UU ITE, Rocky Gerung Sebut Tes Ombak dan Angin Surga)
Selama ada ambang batas, lanjut Rocky, oposisi tidak akan bisa bekerja. Sebab yang bisa masuk dalam kompetisi adalah mereka yang telah punya deal-deal dengan kekuasaan. ”Siapa yang bakal jadi presiden? Ya dua tiga partai yang bisa mencalonkan, PDIP, Golkar saja sehingga tidak ada sirkulasi elite. Ini yang membuat air kotor sejak di hulu mengalir ke hilir dijaga UU ITE,” katanya.
Rocky mengaku heran lontaran kalimatnya yang logis itu ternyata tidak ditangkap para buzzer. Sebaliknya, mereka menudingnya telah menghina presiden. ”Saya ingin presiden merevisi cara berpikirnya,” kata Rocky.
”Untungnya Jakarta banjir sehingga buzzer-buzzer itu hilang dari youtube saya. Biar Gubernur Anies yang mengurusi mereka,” ujar Rocky tertawa.
Lihat Juga: Tom Lembong Ditahan Kejagung, Pakar Ingatkan Omongan Jokowi Minta Kebijakan Jangan Dikriminalisasi
”Saya justru membantu presiden untuk meluruskan cara berpikirnya, supaya logikanya sempurna,” kata dia dalam video terbaru di saluran youtube Rocky Gerung Official, Sabtu (20/2/2021).
(Baca: Minta Dikritik, Partai Demokrat: Jokowi Gagal Gunakan UU ITE)
Menurut Rocky, pernyataan Presiden Jokowi soal kritik dan keinginannya untuk merevisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menunjukkan ketidakpahaman pada hal mendasar yang menyebabkan masalah pada UU tersebut.
Bagi dia, UU ITE hanyalah persoalan di hilir, seperti halnya banjir pada isu lingkungan. Tetapi Jokowi tidak melihat masalah pada hulu, yaitu pada pemilihan presiden dan anggota DPR. Ambang batas pencalonan presiden itulah yang menurut Rocky pangkal masalahnya.
”Kebebasan dalam demokrasi kita itu dihambatnya di hulu melalui threshold. Karena itu bersihkan air demokrasi sejak di hulu supaya di hilir tidak ada problem,” ujar mantan dosen Jurusan Filsafat Universitas Indonesia itu.
(Baca: Jokowi Ingin Revisi UU ITE, Rocky Gerung Sebut Tes Ombak dan Angin Surga)
Selama ada ambang batas, lanjut Rocky, oposisi tidak akan bisa bekerja. Sebab yang bisa masuk dalam kompetisi adalah mereka yang telah punya deal-deal dengan kekuasaan. ”Siapa yang bakal jadi presiden? Ya dua tiga partai yang bisa mencalonkan, PDIP, Golkar saja sehingga tidak ada sirkulasi elite. Ini yang membuat air kotor sejak di hulu mengalir ke hilir dijaga UU ITE,” katanya.
Rocky mengaku heran lontaran kalimatnya yang logis itu ternyata tidak ditangkap para buzzer. Sebaliknya, mereka menudingnya telah menghina presiden. ”Saya ingin presiden merevisi cara berpikirnya,” kata Rocky.
”Untungnya Jakarta banjir sehingga buzzer-buzzer itu hilang dari youtube saya. Biar Gubernur Anies yang mengurusi mereka,” ujar Rocky tertawa.
Lihat Juga: Tom Lembong Ditahan Kejagung, Pakar Ingatkan Omongan Jokowi Minta Kebijakan Jangan Dikriminalisasi
(muh)
Explore More