Minta Dikritik, Partai Demokrat: Jokowi Gagal Gunakan UU ITE
Selasa, 16 Februari 2021 - 12:50 WIB
loading...
Partai Demokrat menilai Presiden Joko Widodo gagal menggunakan UU ITE dengan baik. Foto/Dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Partai Demokrat (PD) menaruh perhatian terhadap sikap Presiden Jokowi yang meminta agar masyarakat aktif memberikan masukan dan kritik kepada pemerintah.
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra meminta semua pihak untuk introspeksi diri. "Untuk memahami apa maksud pernyataan ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu, kepada siapa pernyataan ini ditujukan," kata Herzaky kepada MNC Portal Indonesia, Selasa (16/2/2021).
Pertama, menurutnya, Presiden Jokowi mungkin meminta kepada para pendukungnya untuk introspeksi diri, untuk aktif mengkritik juga. Selama ini, pendukungnya mungkin hanya memuji dan mengiyakan apapun kebijakan dan langkah-langkahnya. "Padahal, kondisi seperti ini kan berbahaya. Beliau mungkin belajar dari pengalaman almarhum Pak Harto," ujarnya.
Baca juga: Bicara Kritik, Jubir Presiden Jokowi: Terima Kasih Pak SBY dan Pak JK
Dia mengatakan, semua orang dekat Suharto selalu memuji dan mengatakan bahwa rakyat masih membutuhkan presiden RI. Ternyata, ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi karena tekanan ekonomi global dan fondasi ekonomi Indonesia tidak cukup kuat karena kebijakan yang keliru, lalu menguatnya tekanan dari rakyat pada tahun 1998, para menteri, dan pendukungnya balik badan semua.
"Membiarkan beliau mengatasi masalah sendiri, yang kemudian berujung kepada pengunduran diri di Mei 1998," katanya.
Karena itu, pernyataan Jokowi ditengarai meminta pendukungnya aktif mengkritik, jangan hanya memuji-mujinya. "Pak Jokowi sepertinya habis membaca penilaian The Economist Intelligence Unit mengenai kinerja demokrasi Indonesia yang terus menurun. Bahkan, terjelek selama 14 tahun terakhir," katanya.
Di sisi lain, Presiden Jokowi mungkin merasa sudah bekerja sebaik mungkin, lalu para pembantunya di kabinet juga memberitahu bahwa demokrasi baik-baik saja, tapi mengapa menurut berbagai lembaga demokrasi yang kredibel, kinerja demokrasi Indonesia ternyata terus menurun.
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra meminta semua pihak untuk introspeksi diri. "Untuk memahami apa maksud pernyataan ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu, kepada siapa pernyataan ini ditujukan," kata Herzaky kepada MNC Portal Indonesia, Selasa (16/2/2021).
Pertama, menurutnya, Presiden Jokowi mungkin meminta kepada para pendukungnya untuk introspeksi diri, untuk aktif mengkritik juga. Selama ini, pendukungnya mungkin hanya memuji dan mengiyakan apapun kebijakan dan langkah-langkahnya. "Padahal, kondisi seperti ini kan berbahaya. Beliau mungkin belajar dari pengalaman almarhum Pak Harto," ujarnya.
Baca juga: Bicara Kritik, Jubir Presiden Jokowi: Terima Kasih Pak SBY dan Pak JK
Dia mengatakan, semua orang dekat Suharto selalu memuji dan mengatakan bahwa rakyat masih membutuhkan presiden RI. Ternyata, ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi karena tekanan ekonomi global dan fondasi ekonomi Indonesia tidak cukup kuat karena kebijakan yang keliru, lalu menguatnya tekanan dari rakyat pada tahun 1998, para menteri, dan pendukungnya balik badan semua.
"Membiarkan beliau mengatasi masalah sendiri, yang kemudian berujung kepada pengunduran diri di Mei 1998," katanya.
Karena itu, pernyataan Jokowi ditengarai meminta pendukungnya aktif mengkritik, jangan hanya memuji-mujinya. "Pak Jokowi sepertinya habis membaca penilaian The Economist Intelligence Unit mengenai kinerja demokrasi Indonesia yang terus menurun. Bahkan, terjelek selama 14 tahun terakhir," katanya.
Di sisi lain, Presiden Jokowi mungkin merasa sudah bekerja sebaik mungkin, lalu para pembantunya di kabinet juga memberitahu bahwa demokrasi baik-baik saja, tapi mengapa menurut berbagai lembaga demokrasi yang kredibel, kinerja demokrasi Indonesia ternyata terus menurun.
Lihat Juga :
