Andi Nurpati Sebut Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Demokrat Masih Dipantau

Sabtu, 20 Februari 2021 - 11:08 WIB
loading...
Andi Nurpati Sebut Gerakan...
Wakil Ketua Bappilu Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Andi Nurpati mengatakan gerakan pengambilalihan kepemimpinan Demokrat masih dipantau. Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat hingga kini masih memantau Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD). DPP Partai Demokrat juga masih menerima pengaduan dari daerah-daerah terkait isu upaya kudeta kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di partai berlambang Mercy itu.

"Sampai saat ini kami masih monitor dan menerima pengaduan dari daerah-daerah, beberapa orang dari mereka masih berupaya menggoda atau mengajak bahkan mengancam ketua-ketua DPC untuk mau mengikuti atau membuat KLB (Kongres Luar Biasa, red)," ujar Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Andi Nurpati kepada SINDOnews, Sabtu (20/2/2021). Baca juga: Andi Nurpati: Pengakuan Darmizal Bantah Pernyataan Moeldoko

Andi mengungkapkan, dari info-info tersebut hanya ada satu nama yang muncul untuk menjadi ketua umum Partai Demokrat yang bakal dipilih dalam KLB, yakni Moeldoko. "Bahkan disampaikan ke mereka bahwa kesiapan biaya dan dana untuk partai ada unlimited," kata mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI ini. Baca juga: Darmizal Akui Dirinya Aktor di Balik Pertemuan Moeldoko dan Kader Demokrat

Kemudian, dia mengungkapkan para pengurus DPD dan DPC dijanjikan tidak akan diganti jika menyetujui KLB. "Alhamdulillah ketua-ketua DPD dan DPC tidak tergoyahkan untuk gerakan pengambilalihan kepemimpinan DPP PD. Mereka sangat paham AD / ART PD," ujarnya.

Sementara itu, mengenai penentuan dan penetapan calon-calon kepala daerah dalam pilkada, Andi Nurpati menjelaskan, hal itu adalah kewenangan DPP partai politik (Parpol) sebagaimana perintah Undang-undang. "Semua parpol sama, syarat dokumen pencalonan ke KPUD juga harus ada rekomendasi DPP Parpol yang diteken ketum, sekjen, ini bukan soal suka-suka DPC, DPD, DPP. Di Demokrat ada PO (peraturan organisasi) yang mengatur, ada unsur pertimbangan hasil survei dan potensi menang serta dapat koalisi atau tidak," pungkasnya.
(cip)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Sekjen Demokrat Buka...
Sekjen Demokrat Buka Suara soal Isu Capres Minimal Diusung 3 Partai: Belum Pernah Dibahas
AHY Siap Safari Politik:...
AHY Siap Safari Politik: Demokrat Ingin Bersahabat dengan Semuanya
Benny Harman Demokrat...
Benny Harman Demokrat Endus Potensi Rekayasa Konstitusi RUU Pemilu: Ada Bahaya yang Mengintai
AHY Serahkan Penentuan...
AHY Serahkan Penentuan Logo HUT ke-25 Partai Demokrat ke Publik, Ini Alasannya
Di Rakernas APEKSI,...
Di Rakernas APEKSI, Menko AHY: Wali Kota Adalah Duta Terbaik untuk Tarik Investasi dan Layani Rakyat Perkotaan
AHY Hadiri Kampanye...
AHY Hadiri Kampanye Nasional Grab, Dorong Percepatan Tranformasi Transportasi Ramah Lingkungan
Lanjutkan Perjuangan...
Lanjutkan Perjuangan Ayah, Nurdiansyah Alasta Nyalon Ketua DPD Demokrat Aceh
Dampingi Presiden Resmikan...
Dampingi Presiden Resmikan Lima Bendungan, AHY: Perkuat Swasembada Pangan, Air dan Energi
Jelang Musda Partai...
Jelang Musda Partai Demokrat Aceh, Nurdiansyah Alasta Dapat Dukungan dari Mualem
Rekomendasi
Bacaan 2 Ayat Terakhir...
Bacaan 2 Ayat Terakhir Surat Al Baqarah dan 3 Manfaatnya yang Dahsyat
Keluh dan Kesah Negosiator...
Keluh dan Kesah Negosiator Perang Iran; Kerap Diancam Dibom AS dan Israel
China Perluas Pengaruh...
China Perluas Pengaruh di Kirgizstan, Warga Khawatir soal Kedaulatan
Berita Terkini
KPK Sebut OTT Bupati...
KPK Sebut OTT Bupati Lombok Barat Naik ke Tahap Penyidikan
Rapat Paripurna DPR...
Rapat Paripurna DPR RI Hari Ini Sahkan RUU PFII hingga Tetapkan Anggota KPI
Evaluasi Program MBG,...
Evaluasi Program MBG, BGN Cek Ulang Validitas 63 Juta Penerima Manfaat-Insentif SPPG
Heboh Kipas Angin Rp1,8...
Heboh Kipas Angin Rp1,8 T untuk Kopdes, KPK Ingatkan Pengadaan Barang Titik Rawan Korupsi
Komisi I DPR Setujui...
Komisi I DPR Setujui Hibah Kapal Induk Giuseppe Garibaldi, Nurul Arifin: Perkuat Pertahanan dan Tingkatkan Daya Gentar
Hasil Perampasan Aset...
Hasil Perampasan Aset Diurus Badan Khusus, Komisi III DPR: Perlu Ada Tim Pengawasan
Infografis
Mantan Panglima Militer...
Mantan Panglima Militer Israel Sebut Netanyahu Musuh Zionis
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved