Andi Nurpati Sebut Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Demokrat Masih Dipantau

Sabtu, 20 Februari 2021 - 11:08 WIB
loading...
Andi Nurpati Sebut Gerakan...
Wakil Ketua Bappilu Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Andi Nurpati mengatakan gerakan pengambilalihan kepemimpinan Demokrat masih dipantau. Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat hingga kini masih memantau Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD). DPP Partai Demokrat juga masih menerima pengaduan dari daerah-daerah terkait isu upaya kudeta kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di partai berlambang Mercy itu.

"Sampai saat ini kami masih monitor dan menerima pengaduan dari daerah-daerah, beberapa orang dari mereka masih berupaya menggoda atau mengajak bahkan mengancam ketua-ketua DPC untuk mau mengikuti atau membuat KLB (Kongres Luar Biasa, red)," ujar Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Andi Nurpati kepada SINDOnews, Sabtu (20/2/2021). Baca juga: Andi Nurpati: Pengakuan Darmizal Bantah Pernyataan Moeldoko

Andi mengungkapkan, dari info-info tersebut hanya ada satu nama yang muncul untuk menjadi ketua umum Partai Demokrat yang bakal dipilih dalam KLB, yakni Moeldoko. "Bahkan disampaikan ke mereka bahwa kesiapan biaya dan dana untuk partai ada unlimited," kata mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI ini. Baca juga: Darmizal Akui Dirinya Aktor di Balik Pertemuan Moeldoko dan Kader Demokrat

Kemudian, dia mengungkapkan para pengurus DPD dan DPC dijanjikan tidak akan diganti jika menyetujui KLB. "Alhamdulillah ketua-ketua DPD dan DPC tidak tergoyahkan untuk gerakan pengambilalihan kepemimpinan DPP PD. Mereka sangat paham AD / ART PD," ujarnya.

Sementara itu, mengenai penentuan dan penetapan calon-calon kepala daerah dalam pilkada, Andi Nurpati menjelaskan, hal itu adalah kewenangan DPP partai politik (Parpol) sebagaimana perintah Undang-undang. "Semua parpol sama, syarat dokumen pencalonan ke KPUD juga harus ada rekomendasi DPP Parpol yang diteken ketum, sekjen, ini bukan soal suka-suka DPC, DPD, DPP. Di Demokrat ada PO (peraturan organisasi) yang mengatur, ada unsur pertimbangan hasil survei dan potensi menang serta dapat koalisi atau tidak," pungkasnya.
(cip)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Demokrat Ajak Semua...
Demokrat Ajak Semua Elemen Bangsa Jaga Ruang Publik yang Kondusif dan Beradab
Tuduhan ke AHY terkait...
Tuduhan ke AHY terkait SPPG Dinilai Tak Proporsional, Pengamat: Publik Harus Rasional
Menko AHY-Dewan Maritim...
Menko AHY-Dewan Maritim Rusia Kerja Sama Pembangunan PLTN Terapung dan Kapal Cepat
AHY Ingatkan Kader Demokrat...
AHY Ingatkan Kader Demokrat Hasilkan Kebijakan yang Berpihak kepada Rakyat
AHY Dukung Putusan MK...
AHY Dukung Putusan MK yang Pertegas Kuota 30 Persen Caleg Perempuan
Prabowo Pimpin Ratas...
Prabowo Pimpin Ratas Virtual, AHY Laporkan Penyelamatan Pantura Jawa hingga Transformasi Jaringan Kereta Api
AHY Jadi Ketua Komite...
AHY Jadi Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung Geser Luhut, Perpres Baru Diteken Prabowo
Dokter Sukarelawan di...
Dokter Sukarelawan di Gaza Menang Pemilihan Pendahuluan Partai Demokrat AS
Sumatera Blackout, AHY:...
Sumatera Blackout, AHY: Sedang Diinvestigasi Permasalahan Utama
Rekomendasi
MNC Licensing Ajak Keluarga...
MNC Licensing Ajak Keluarga Merayakan Liburan Sekolah Bersama Shaun the Sheep Holiday in My Hometown di Pakuwon Mall Solo
Sempat Ditutup Imbas...
Sempat Ditutup Imbas Ada Unjuk Rasa, Jalan Medan Merdeka Selatan Dibuka Kembali
Netanyahu Keras Kepala,...
Netanyahu Keras Kepala, Israel Tak akan Mundur dari Lebanon Selatan
Berita Terkini
Roy Suryo dan Dokter...
Roy Suryo dan Dokter Tifa Pemeriksaan Kesehatan di RS Polri, Langsung Teriak: Siap!
Sahroni soal Roy Suryo...
Sahroni soal Roy Suryo Ditangkap: Tangkepin yang Hina Presiden dan Penyebar Hoaks
Polda Metro: Barang...
Polda Metro: Barang Bukti Kasus Roy Suryo Sudah Diuji Lab oleh Lembaga Tersertifikasi
DPR Sesalkan Anggaran...
DPR Sesalkan Anggaran Komnas HAM yang Substantif Hanya 6 Persen, Sisanya Administratif
Tersangka Baru Kasus...
Tersangka Baru Kasus Kuota Haji Ajukan Penangguhan Penahanan
DPR: Swasembada Migas...
DPR: Swasembada Migas Sama Pentingnya dengan Swasembada Pangan
Infografis
Warren Buffett Sebut...
Warren Buffett Sebut Dolar AS Sedang Menuju ke Neraka
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved