Tekan Stunting, Pemerintah Gandeng Berbagai Elemen hingga ke Desa

JAKARTA – Pemerintah melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sangat serius melakukan upaya percepatan penanganan stunting. Agar pelaksanaan penanggulangan stnting efektif dan tepat sasaran, BKKBN akan mengerahkan sebanyak 1,2 juta kader di lapangan.

”BKKBN kan punya perangkat di daerah, kita punya perwakilan di seluruh provinsi. Hampir 23.600 penyuluh di lapangan, dan 1,2 juta kader di desa. Kita akan kerahkan itu semua,” ujar Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, Jumat (19/2/2021). (Baca Juga : Stunting Ancaman Nyata di Tengah Peluang Bonus Demografi)


Untuk melakukan penurunan stunting di lapangan, pihaknya akan membuat Rencana Aksi Nasional (RAN). Para kader di desa-desa dan penyuluh itu selama ini sudah sering melakukan pendampingan kepada keluarga aseptor Keluarga Berencana (KB). ”Mereka sering datang untuk sosialisasi dan advokasi supaya masyarakat mau menggunakan alat kontrasepsi,” katanya.

Selain itu, kata Hasto, pihaknya juga menggandeng berbagai pihak seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Pihaknya juga telah menandatangani kerjasama dengan Fatayat NU. ”Kita juga akan kerahkan mahasiswa menjadi pendamping dan mendata stunting. Saya juga gandeng swasta, BUMN, BUMD. Kami harus lebih banyak menggandeng swasta,” tuturnya. (Baca Juga : Angka Stunting di Luwu Utara Turun, Kini Hanya 19,65 Persen)

Menurut Hasto Fatayat NU memiliki jaringan terutama kelompok perempuan dan anak perempuan yang memiliki kebutuhan khusus terkait kesehatan reproduksi, termasuk untuk mendapatkan layanan KB atau kesehatan reproduksi, serta pencegahan atau penanggulangan kekerasan berbasis gender. "Kebutuhan untuk kerja sama yang bermakna ini semakin nyata dalam masa pandemi COVID-19 ini, di mana berbagai keterbatasan semakin dirasakan, dan terobosan baru dibutuhkan untuk memastikan perempuan dan anak perempuan mendapatkan layanan ini," katanya.