Prajurit TNI Gugur Ditembak, PKS Soroti Strategi Pemerintah Tangani KKB di Papua
loading...
Prada Ginanjar prajurit Yonif 400/Banteng Raiders (BR) gugur usai baku tembak dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Intan Jaya, Senin (15/2/2021). FOTO/IST
A
A
A
JAKARTA - Prajurit TNI , Prada Ginanjar Arianda gugur saat terjadi kontak senjata dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pada Senin, 15 Feburuari 2021 di Distrik Sugaja, Kabupaten Intan Jaya, Papua .
Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menyatakan duka cita yang mendalam dan merasa prihatin atas kejadian tersebut. Dia pun kembali mempertanyakan strategi yang dilakukan pemerintah dalam menangani sparatis kriminal bersenjata di Papua yang telah memakan korban dari unsur anggota TNI dan Polri.
"Sejak Januari sudah 4 anggota TNI dari Batalyon Infanteri (Yonif) Raider 400/Banteng Raiders gugur. Padahal ini termasuk satuan khusus TNI yang handal, kalau kemudian terus berguguran boleh jadi strategi yang digunakan pemerintah saat ini tidak tepat. Kehilangan 1 nyawa anak bangsa itu sangat mahal harganya. Pemerintah semestinya segera melakukan evaluasi dalam penyelesaian masalah di Papua, sehingga tidak ada lagi korban jiwa," katanya, Kamis (18/2/2021).
Baca juga: 3 KKSB Ditembak Mati saat Coba Rampas Senjata anggota TNI di Puskesmas Sugapa Papua
Wakil Ketua Fraksi PKS ini kembali menyoroti lemahnya sikap pemerintah dalam penanganan kelompok KKB yang menyebabkan situasi instabilitas keamanan berlarut-larut di Papua.
"Gangguan keamanan di Papua ini masalah lama, berlarut-larut hingga puluhan tahun. Sementara dulu ada persoalan gangguan keamanan di Aceh bisa terselesaikan dengan baik, juga ancaman beberapa kelompok teroris seperti kelompok Santoso di Poso bisa ditangani dengan operasi terpadu yang libatkan kekuatan pasukan khusus TNI dan POLRI. Jadi rasanya aneh kalau pemerintah saat ini seakan tidak ada konsep untuk hadapi KKB secara tuntas," ucapnya.
Lebih lanjut anggota DPR RI asal Yogyakarta ini juga meminta pemerintah mengatasi akar masalah di Papua yang intinya adalah ketidakadilan, perasaan terdiskriminasi dan ketertinggalan.
Baca juga: Natalius Pigai Minta Presiden Bekukan Otsus, Desak Perundingan soal Status Papua
"Sehebat apapun pendekatan keamanan, kalau pemerintah tidak bisa hadirkan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Papua, pasti akan jadi potensi gejolak. Selama ini sumber daya alam Papua disedot perusahan-perusahaan besar, tapi masyarakat kebanyakan masih hidup miskin dan terbelakang, ini jelas ketidakadilan yang nyata. Tugas pemerintah melindungi rakyat, bukan malah lindungi korporat. Ini yang semestinya segera diatasi pemerintah," katanya.
Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menyatakan duka cita yang mendalam dan merasa prihatin atas kejadian tersebut. Dia pun kembali mempertanyakan strategi yang dilakukan pemerintah dalam menangani sparatis kriminal bersenjata di Papua yang telah memakan korban dari unsur anggota TNI dan Polri.
"Sejak Januari sudah 4 anggota TNI dari Batalyon Infanteri (Yonif) Raider 400/Banteng Raiders gugur. Padahal ini termasuk satuan khusus TNI yang handal, kalau kemudian terus berguguran boleh jadi strategi yang digunakan pemerintah saat ini tidak tepat. Kehilangan 1 nyawa anak bangsa itu sangat mahal harganya. Pemerintah semestinya segera melakukan evaluasi dalam penyelesaian masalah di Papua, sehingga tidak ada lagi korban jiwa," katanya, Kamis (18/2/2021).
Baca juga: 3 KKSB Ditembak Mati saat Coba Rampas Senjata anggota TNI di Puskesmas Sugapa Papua
Wakil Ketua Fraksi PKS ini kembali menyoroti lemahnya sikap pemerintah dalam penanganan kelompok KKB yang menyebabkan situasi instabilitas keamanan berlarut-larut di Papua.
"Gangguan keamanan di Papua ini masalah lama, berlarut-larut hingga puluhan tahun. Sementara dulu ada persoalan gangguan keamanan di Aceh bisa terselesaikan dengan baik, juga ancaman beberapa kelompok teroris seperti kelompok Santoso di Poso bisa ditangani dengan operasi terpadu yang libatkan kekuatan pasukan khusus TNI dan POLRI. Jadi rasanya aneh kalau pemerintah saat ini seakan tidak ada konsep untuk hadapi KKB secara tuntas," ucapnya.
Lebih lanjut anggota DPR RI asal Yogyakarta ini juga meminta pemerintah mengatasi akar masalah di Papua yang intinya adalah ketidakadilan, perasaan terdiskriminasi dan ketertinggalan.
Baca juga: Natalius Pigai Minta Presiden Bekukan Otsus, Desak Perundingan soal Status Papua
"Sehebat apapun pendekatan keamanan, kalau pemerintah tidak bisa hadirkan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Papua, pasti akan jadi potensi gejolak. Selama ini sumber daya alam Papua disedot perusahan-perusahaan besar, tapi masyarakat kebanyakan masih hidup miskin dan terbelakang, ini jelas ketidakadilan yang nyata. Tugas pemerintah melindungi rakyat, bukan malah lindungi korporat. Ini yang semestinya segera diatasi pemerintah," katanya.
(abd)
Lihat Juga :
