Dirjen Otda Mengaku Telepon Wali Kota Pariaman, Ingatkan Sumpah Kepala Daerah
Rabu, 17 Februari 2021 - 19:23 WIB
loading...
Dirjen Otda Kemendagri Akmal Malik meminta para kepala daerah mengingat sumpah jabatan mereka. Foto/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri terkait seragam sekolah ditolak sejumlah kepala daerah. Salah satunya yaitu Wali Kota Pariaman Genius Umar.
“Begini terkait Wali Kota Pariaman kemarin saya telepon dengan yang bersangkutan. Saya ingatkan tugasnya kepala daerah mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan, SKB adalah peraturan perundang-undangan,” kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda Kemendagri) Akmal Malik, Rabu (17/2/2021).
(Baca:Kota Pariaman Daerah Pertama di Sumbar yang Salurkan BLT JPS COVID-19)
Namun jika masih ada yang menolak dia mengatakan akan memperingatkan secara lisan terlebih dahulu. Dia berharap dengan komunikasi yang baik kepala daerah dapat memahaminya. Sehingga tidak perlu dikeluarkan sanksi terhadap kepala daerah.
“Ketika nanti barangkali kita peringatkan secara lisan dulu dan beliau dapat memahami. Kami menegur yang bersangkutan dan kita berharap dengan komunikasi yang baik, nanti tidak perlu ada sanksi lah. Harus kita bangun dengan komunikasi, baru edukasi. Itukan bagian dari edukasi terhadap kepala daerah. Sanksi kami belum mau cerita,” paparnya.
“Begini terkait Wali Kota Pariaman kemarin saya telepon dengan yang bersangkutan. Saya ingatkan tugasnya kepala daerah mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan, SKB adalah peraturan perundang-undangan,” kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda Kemendagri) Akmal Malik, Rabu (17/2/2021).
(Baca:Kota Pariaman Daerah Pertama di Sumbar yang Salurkan BLT JPS COVID-19)
Namun jika masih ada yang menolak dia mengatakan akan memperingatkan secara lisan terlebih dahulu. Dia berharap dengan komunikasi yang baik kepala daerah dapat memahaminya. Sehingga tidak perlu dikeluarkan sanksi terhadap kepala daerah.
“Ketika nanti barangkali kita peringatkan secara lisan dulu dan beliau dapat memahami. Kami menegur yang bersangkutan dan kita berharap dengan komunikasi yang baik, nanti tidak perlu ada sanksi lah. Harus kita bangun dengan komunikasi, baru edukasi. Itukan bagian dari edukasi terhadap kepala daerah. Sanksi kami belum mau cerita,” paparnya.
Lihat Juga :
