KSP Beri Masukan Evaluasi Implementasi Inpres Papua ke Wapres
Selasa, 16 Februari 2021 - 19:35 WIB
loading...
Rapat evaluasi tentang Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat yang digelar di Kantor Sekretariat Wakil Presiden yang melibatkan Kantor Staf Presiden di Jakarta, Selasa (16/2/2021). Foto/Ist).
A
A
A
JAKARTA - Strategi quickwins Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat yang melibatkan anggaran Rp8,4 triliun dievaluasi oleh Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin. Pasalnya, quickwins yang sudah disusun Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) ini menghadapi tantangan anggaran dan refocusing.
Sekretariat Wakil Presiden kemudian meminta sejumlah masukan di antaranya dari Kantor Staf Presiden (KSP) yang telah mengawal isu Papua sejak 2015. “Maka KSP perlu bisa lebih terlibat dalam kerja-kerja Wakil Presiden, sesuai tugasnya untuk memberi dukungan pada Presiden dan Wakil Presiden,” tutur Deputi IV KSP Juri Ardiantoro saat menghadiri Rapat Deputi PMK dan Pemerataan Pembangunan Setwapres dan Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Kemiskinan dan Otonomi Daerah, di Jakarta, Selasa (16/2/2021). Baca juga: Natalius Pigai Minta Presiden Bekukan Otsus, Desak Perundingan soal Status Papua
Juri menyadari quickwins tidak akan mudah dijalankan. Namun jika seluruh pihak memiliki konsen yang sama dan bersama-sama bekerja untuk Papua, target itu bisa tercapai. Oleh karena itu, dia menegaskan isu Papua jangan hanya dipikirkan dari aspek implementasi, tetapi juga aspek strategi komunikasi. Baca juga: Jalan Trans-Papua, Pembangunan Baru dan Kesejahteraan Maju
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meneken Keputusan Presiden RI (Keppres) Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Lewat Inpres No 9 tahun 2020, Presiden menunjuk Wakil Presiden Ma'ruf Amin sebagai Ketua Dewan Pengarah Tim Koordinasi Terpadu Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Provinsi Papua Barat.
Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani yang juga hadir pada rapat itu menyampaikan, perlu ada kebijakan untuk meningkatkan status proyek-proyek pembangunan, meningkatkan sinkronisasi, dan pertanggung jawaban dalam mengawal isu Papua. Jaleswari menjelaskan, selama ini ada tiga persoalan besar di Papua. Di antaranya, politik, politik dalam negeri dan politik luar negeri. “Program-program quickwins tidak boleh terkesan top down. Penting sekali untuk mengingat tokoh agama, tokoh masyarat adat, dan tokoh perempuan,” jelas Jaleswari.
Sekretariat Wakil Presiden kemudian meminta sejumlah masukan di antaranya dari Kantor Staf Presiden (KSP) yang telah mengawal isu Papua sejak 2015. “Maka KSP perlu bisa lebih terlibat dalam kerja-kerja Wakil Presiden, sesuai tugasnya untuk memberi dukungan pada Presiden dan Wakil Presiden,” tutur Deputi IV KSP Juri Ardiantoro saat menghadiri Rapat Deputi PMK dan Pemerataan Pembangunan Setwapres dan Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Kemiskinan dan Otonomi Daerah, di Jakarta, Selasa (16/2/2021). Baca juga: Natalius Pigai Minta Presiden Bekukan Otsus, Desak Perundingan soal Status Papua
Juri menyadari quickwins tidak akan mudah dijalankan. Namun jika seluruh pihak memiliki konsen yang sama dan bersama-sama bekerja untuk Papua, target itu bisa tercapai. Oleh karena itu, dia menegaskan isu Papua jangan hanya dipikirkan dari aspek implementasi, tetapi juga aspek strategi komunikasi. Baca juga: Jalan Trans-Papua, Pembangunan Baru dan Kesejahteraan Maju
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meneken Keputusan Presiden RI (Keppres) Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Lewat Inpres No 9 tahun 2020, Presiden menunjuk Wakil Presiden Ma'ruf Amin sebagai Ketua Dewan Pengarah Tim Koordinasi Terpadu Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Provinsi Papua Barat.
Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani yang juga hadir pada rapat itu menyampaikan, perlu ada kebijakan untuk meningkatkan status proyek-proyek pembangunan, meningkatkan sinkronisasi, dan pertanggung jawaban dalam mengawal isu Papua. Jaleswari menjelaskan, selama ini ada tiga persoalan besar di Papua. Di antaranya, politik, politik dalam negeri dan politik luar negeri. “Program-program quickwins tidak boleh terkesan top down. Penting sekali untuk mengingat tokoh agama, tokoh masyarat adat, dan tokoh perempuan,” jelas Jaleswari.
Lihat Juga :
