Minta Dikritik, Partai Demokrat: Jokowi Gagal Gunakan UU ITE
Selasa, 16 Februari 2021 - 12:50 WIB
loading...
A
A
A
"Ibarat kata, Pemerintahan Jokowi dan pemerintahan sebelumnya sama-sama dibekali tongkat. Bedanya, pemerintahan sekarang lebih rajin menggunakan tongkat itu buat menggebuk, bukan buat membantu orang jalan," ungkapnya.
Karena itulah, wajar jika publik skeptis merespons pernyataan Presiden Jokowi yang meminta masyarakat aktif mengkritik. Selama ini, bukan masyarakat yang kurang aktif mengkritik, melainkan pemerintah yang seakan tak bisa menerima kritik. "Ada pandangan yang berkembang di publik, kalau sedikit kritik saja ke pemerintah, bakal langsung ditangkap. Dijerat dengan UU ITE. Gagal dengan UU ITE, digunakanlah aturan terkait COVID-19," katanya.
Karena itulah, sambung dia, sebaiknya pemerintah introspeksi diri jika meminta masyarakat aktif mengkritiknya. Bukan masyarakat tidak aktif mengkritik, melainkan pemerintah yang belum aktif mendengarkan. Aktifnya sementara ini terkesan baru dalam hal menangkap para pengkritiknya.
Dalam hal ini, presiden minimal lebih aktif mengingatkan dan menegur para pembantunya agar tidak menggunakan UU ITE untuk menggebuk yang berbeda pendapat.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sendiri disebutkan selalu mengingatkan kepada para kader Demokrat untuk introspeksi diri. Dengarkan pendapat, masukan, dan kritik dari orang lain.
"Jangan selalu merasa benar sendiri. Karena masukan dan kritik itu pasti sangat bermanfaat dalam mengingatkan kita, untuk membantu kita mengambil keputusan atau pilihan kebijakan yang lebih tepat. Semoga pemerintah kita memiliki prinsip yang sama," katanya.
Karena itulah, wajar jika publik skeptis merespons pernyataan Presiden Jokowi yang meminta masyarakat aktif mengkritik. Selama ini, bukan masyarakat yang kurang aktif mengkritik, melainkan pemerintah yang seakan tak bisa menerima kritik. "Ada pandangan yang berkembang di publik, kalau sedikit kritik saja ke pemerintah, bakal langsung ditangkap. Dijerat dengan UU ITE. Gagal dengan UU ITE, digunakanlah aturan terkait COVID-19," katanya.
Karena itulah, sambung dia, sebaiknya pemerintah introspeksi diri jika meminta masyarakat aktif mengkritiknya. Bukan masyarakat tidak aktif mengkritik, melainkan pemerintah yang belum aktif mendengarkan. Aktifnya sementara ini terkesan baru dalam hal menangkap para pengkritiknya.
Dalam hal ini, presiden minimal lebih aktif mengingatkan dan menegur para pembantunya agar tidak menggunakan UU ITE untuk menggebuk yang berbeda pendapat.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sendiri disebutkan selalu mengingatkan kepada para kader Demokrat untuk introspeksi diri. Dengarkan pendapat, masukan, dan kritik dari orang lain.
"Jangan selalu merasa benar sendiri. Karena masukan dan kritik itu pasti sangat bermanfaat dalam mengingatkan kita, untuk membantu kita mengambil keputusan atau pilihan kebijakan yang lebih tepat. Semoga pemerintah kita memiliki prinsip yang sama," katanya.
(abd)
Lihat Juga :
