Bendahara Daerah Diingatkan Berani Tolak Pembayaran Tak Sesuai Prosedur

Dia memperingatkan apabila tetap dilakukan pembayaran meski persyaratannya tidak lengkap, maka akan menjadi beban pribadi bendahara.

Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri, Rochayati Basra mengimbau seluruh bendahara yang hadir dalam diklat agar selalu mampu beradaptasi dalam kehidupan normal baru ini. "Saat ini kita dituntut untuk cepat beradaptasi dan berinovasi, termasuk bagaimana melakukan penghematan dengan menjaga agar anggaran yang dikeluarkan benar-benar tepat sasaran," kata Rochayatul Basra dalam forum yang sama.

Kepala Bidang Otonomi, Keuangan, Pembangunan dan Kewilayahan M Weli Septiya Putra menjelaskan, diklat yang menghadirkan 124 orang bendahara OPD se-Indonesia digelar dengan protokol kesehatan Covid-19 yang ketat.

"Setiap peserta menyertakan hasil swab PCR, mengenakan masker, jarak duduk kita jaga dan kita siapkan fasilitas cuci tangan dan hand sanitizer secara cukup," tuturnya.Baca juga : Pemilu-Pilkada Digelar 2024, Batas Usia Maksimal KPPS Disarankan 45 Tahun