Diterjang Kritik, GAR: Pak Jokowi Saja Dihujat, Apalagi Kita
loading...
Juru Bicara GAR ITB Shinta Madesari menyatakan pro dan kontra adalah hal yang biasa saja. Foto/ist
A
A
A
Langkah Gerakan Anti Radikalisme (GAR) yang melaporkan Presidium KAMI Din Syamsudin terkait isu radikalisme kepada Komisi Aparatur Sipil negara (KASN) menuai banyak kritikan dari berbagai pihak. Sejumlah organisasi masyarakat yang menyebut tuduhan GAR terhadap Din tidaklah masuk akal.
“Pro kontra itu biasa. Pak Jokowi yang jelas-jelas terpilih jadi presiden secara demokratis dan beliau bekerja keras untuk negara aja dihujat habis-habisan. Apalagi GAR,” kata Juru Bicara GAR ITB Shinta Madesari saat dihubungi Senin (15/2/2021).
(Baca: GAR Dituding Catut Namanya, IA ITB Nyatakan Belum Ada Sikap Resmi)
Meski begitu dia menegaskan bahwa pihaknya tidak anti kritik. Shinta mengatakan pihaknya terbuka untuk melakukan dialog dengan pihak manapun. “Kami terbuka terhadap kritik dan saran-saran. Kami juga terbuka untuk dialog dengan pihak manapun,” tuturnya.
Shinta sebelumnya berharap agar pemerintah dapat bertindak tegas terhadap soal dugaan pelanggaran aturan ASN yang dilakukan Din Syamsudin.
“Ketegasan pemerintah diperlukan agar tidak terjadi preseden buruk di kemudian hari terhadap pelanggaran-pelanggaran aturan oleh ASN. Jangan yang pangkatnya kecil ditindak tetapi yang besar-besar dibiarkan,” pungkasnya.
“Pro kontra itu biasa. Pak Jokowi yang jelas-jelas terpilih jadi presiden secara demokratis dan beliau bekerja keras untuk negara aja dihujat habis-habisan. Apalagi GAR,” kata Juru Bicara GAR ITB Shinta Madesari saat dihubungi Senin (15/2/2021).
(Baca: GAR Dituding Catut Namanya, IA ITB Nyatakan Belum Ada Sikap Resmi)
Meski begitu dia menegaskan bahwa pihaknya tidak anti kritik. Shinta mengatakan pihaknya terbuka untuk melakukan dialog dengan pihak manapun. “Kami terbuka terhadap kritik dan saran-saran. Kami juga terbuka untuk dialog dengan pihak manapun,” tuturnya.
Shinta sebelumnya berharap agar pemerintah dapat bertindak tegas terhadap soal dugaan pelanggaran aturan ASN yang dilakukan Din Syamsudin.
“Ketegasan pemerintah diperlukan agar tidak terjadi preseden buruk di kemudian hari terhadap pelanggaran-pelanggaran aturan oleh ASN. Jangan yang pangkatnya kecil ditindak tetapi yang besar-besar dibiarkan,” pungkasnya.
(muh)
Explore More