Politikus Golkar Nilai Program Kartu Prakerja Wajib Didukung Semua Pihak
Minggu, 17 Mei 2020 - 18:40 WIB
loading...
Politikus senior Partai Golkar John Kenedy Azis menilai, program Kartu Prakerja yang tengah dijalankan Pemerintah, wajib didukung oleh semua pihak. Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Politikus senior Partai Golkar John Kenedy Azis menilai, program Kartu Prakerja yang tengah dijalankan Pemerintah, wajib didukung semua pihak, karena peruntukannya untuk kelompok masyarakat yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di masa pandemi Covid-19 atau virus Corona.
"Kartu Prakerja diprioritaskan bagi mereka yang terkena dampak PHK. Diberikan bantuan semi bansos (bantuan sosial) dalam bentuk pelatihan dan insentif melalui Kartu Prakerja," kata John, Minggu (17/5/2020).
(Baca juga: Indonesia Dinilai Punya Peluang untuk Berkembang Melalui RUU Cipta Kerja)
Politikus kawakan asal Sumatera Barat ini menjelaskan, pro kontra terhadap suatu kebijakan adalah hal yang lumrah. Dirinya yakin, saat ini pemerintah telah mendengar dan menerima masukan serta saran dari masyarakat.
"Kita tidak bisa memuaskan semua pihak. Pasti ada saja pihak yang tidak puas. Yang penting Pemerintah siap terbuka dalam menerima kritik. Yang bersikap nyinyir itu tentu akan selalu ada," jelas John.
"Saya juga selalu sampaikan, terkait penerapan program ini, harus ada evaluasi terus menerus. Evaluasi mutlak dilakukan guna meningkatkan kualitas layanan, termasuk biaya pelatihan yang dianggap mahal,” tambahnya.
Anggota Komisi VIII DPR ini menjelaskan, Kartu Prakerja merupakan janji kampanye Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Pendek dan Menengah (RPJPM). Program ini juga telah dianggarkan dalam APBN 2020.
"Kartu Prakerja diprioritaskan bagi mereka yang terkena dampak PHK. Diberikan bantuan semi bansos (bantuan sosial) dalam bentuk pelatihan dan insentif melalui Kartu Prakerja," kata John, Minggu (17/5/2020).
(Baca juga: Indonesia Dinilai Punya Peluang untuk Berkembang Melalui RUU Cipta Kerja)
Politikus kawakan asal Sumatera Barat ini menjelaskan, pro kontra terhadap suatu kebijakan adalah hal yang lumrah. Dirinya yakin, saat ini pemerintah telah mendengar dan menerima masukan serta saran dari masyarakat.
"Kita tidak bisa memuaskan semua pihak. Pasti ada saja pihak yang tidak puas. Yang penting Pemerintah siap terbuka dalam menerima kritik. Yang bersikap nyinyir itu tentu akan selalu ada," jelas John.
"Saya juga selalu sampaikan, terkait penerapan program ini, harus ada evaluasi terus menerus. Evaluasi mutlak dilakukan guna meningkatkan kualitas layanan, termasuk biaya pelatihan yang dianggap mahal,” tambahnya.
Anggota Komisi VIII DPR ini menjelaskan, Kartu Prakerja merupakan janji kampanye Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Pendek dan Menengah (RPJPM). Program ini juga telah dianggarkan dalam APBN 2020.
Lihat Juga :
