Ungkap Alasan Bubarkan LNS, Tjahjo: Nyebrang Suramadu 15 Menit yang Urus Banyak Instansi

Rabu, 10 Februari 2021 - 14:08 WIB
loading...
Ungkap Alasan Bubarkan...
Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo menyebut bahwa tata kelola pemerintah yang ada saat ini belum serempak. Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo menyebut bahwa tata kelola pemerintah yang ada saat ini belum serempak. Maka dari itu dia menekankan pentingnya memangkas birokrasi untuk memaksimalkan pelayanan publik.

“Ternyata tata kelola pemerintah ini belum serempak. Ya kita memahami geografis kita masih cukup luas, banyak yang belum terjangkau. Kemudian juga penduduk kita itu besar. Maka tugas saya bagaimana memangkas birokrasi yang panjang ini menjadi pendek,” ujarnya dalam acara Peresmian Mal Pelayanan Publik Kabupaten Lamongan, Rabu (10/2/2021). Baca juga: Menpan RB Kembali Usulkan Pembubaran Lembaga Tahun Depan

Dia menyebut salah satu yang dilakukan adalah membubarkan lembaga-lembaga yang dinilai tak efektif dan efisien. Salah satu yang dibubarkan Tjahjo tahun lalu adalah Badan Pengembangan Wilayah Surabaya dan Madura (Suramadu).

“Bayangkan nyebrang 15 menit itu Pemerintah Provinsi Jawa Timur menganggarkan mengurus. Pemerintah Kota Surabaya mengurus menganggarkan. Pemerintah Sumenep atau Pamekasan juga menganggarkan, mengorganisir. Kementerian PUPR menganggarkan, mengorganisir. Kemenhub menganggarkan dan mengorganisir. Di wilayah Suramadu juga banyak wilayah milik matra TNI AL juga mengorganisir,” paparnya.

“Sudah banyak eh masih dibentuk Badan Otorita Jembatan Suramadu pake APBN. Bayangkan tinggal 15 menit begitu banyaknya lembaga-lembaga, aturan-aturan yang ada,” lanjutnya.

Tjahjo menyebut 29 lembaga non struktural (LNS) telah dibubarkan dan fungsinya diintegrasikan ke kementerian yang ada. Baca juga: Fraksi PAN Dukung Pembubaran Lembaga Negara Jilid II

“Ini yang kami sudah memangkas hampir 29 badan /lembaga yang diintegrasikan dengan pemda atau kementerian yang kompeten,” pungkasnya.
(kri)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Sambut Baik Kebijakan...
Sambut Baik Kebijakan BKN, Amos Simanjuntak: Kenaikan Pangkat ASN Berbasis Merit Perkuat Reformasi Birokrasi
BNPP Raih Peningkatan...
BNPP Raih Peningkatan Signifikan Capaian Reformasi Birokrasi 2025 dari Kemenpan RB
Lima Satker TNI Raih...
Lima Satker TNI Raih Predikat Wilayah Bebas Korupsi dari Kemenpan RB
WFH ASN Dimulai Hari...
WFH ASN Dimulai Hari Ini, Pengawasan Dilakukan melalui Sistem Elektronik
Gelar Rapat Bersama...
Gelar Rapat Bersama 6 Menteri, Mensesneg: Pemerintah Bakal Evaluasi Postur Kepegawaian
BSKDN Kemendagri Tekankan...
BSKDN Kemendagri Tekankan Pentingnya Mentalitas Disiplin ASN sebagai Pelayan Publik
Bea Cukai Tak Jadi Dibubarkan...
Bea Cukai Tak Jadi Dibubarkan Prabowo, Ini Alasannya
Tahapan Penerimaan Sekolah...
Tahapan Penerimaan Sekolah Kedinasan 2026, Lulus Bisa Jadi Calon PNS
Menko Yusril Beberkan...
Menko Yusril Beberkan Delapan Arahan Pelayanan Publik yang Bersih
Rekomendasi
Bukan Sakit Biasa, Mas...
Bukan Sakit Biasa, Mas Den Ungkap Kejanggalan sebelum Ayahnya Meninggal
Iran Berterima Kasih...
Iran Berterima Kasih pada Warga Yordania karena Bantu Menargetkan Pasukan AS
Pertamina Patra Niaga...
Pertamina Patra Niaga Regional JBB Manfaatkan Tenaga Surya Tingkatkan Ekonomi Masyarakat
Berita Terkini
Jadi Investor Fiktif,...
Jadi Investor Fiktif, 10 WNA Ditangkap Imigrasi
Penguatan Kualitas Lulusan...
Penguatan Kualitas Lulusan Terus Digencarkan SGU
Cerita Megawati Pergoki...
Cerita Megawati Pergoki Intelijen: Hidup Saya Ini Diinteli Terus
Pakar Hukum: Secara...
Pakar Hukum: Secara Yuridis Pemeriksaan Mantan Jampidsus Tak Perlu Izin Kapolri dan Pejabat Negara Lainnya
Anggaran Rehab-Rekon...
Anggaran Rehab-Rekon Mulai Didistribusikan, Tito Minta K/L Informasikan Rencana Program pada Kepala Daerah
Roy Suryo: Rismon Tak...
Roy Suryo: Rismon Tak Layak Jadi Saksi di Kasus Ijazah Jokowi
Infografis
Profil Andi Saputra,...
Profil Andi Saputra, Hakim Ad Hoc Tipikor yang Sampaikan Dissenting Opinion Vonis Nadiem
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved