Istana Minta Publik Kritis, Ulil Abshar Sebut Banyak Pengkritik Kena UU ITE
Selasa, 09 Februari 2021 - 13:24 WIB
loading...
A
A
A
Cendekiawan muslim Ulil Abshar Abdalla mengatakan, publik sudah tidak percaya dengan pernyataan Istana yang meminta agar masyarakat kritis. Faktanya, banyak kritik yang disampaikan ke pemerintah ujungnya dilaporkan dengan menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronika (UU ITE).
"Publik sudah ndak percaya. Para pengkritik banyak dilaporkan dg menggunakan UU ITE," cuit Ulil di akun Twitter @ulil, dikutip, Selasa (9/2/2021).
Sementara itu, sutradara, aktivis sekaligus jurnalis senior yang sering membuat jurnalisme investigasi dengan mengeluarkan produk jurnalistik berupa tulisan ataupun film dokumenter, Dandhy Dwi Laksono mengomentari pernyataan Istana tersebut dengan cuitan saat dirinya ditangkap pada 26 September 2019 atas tuduhan menebarkan kebencian berdasarkan SARA.
Baca juga: Jokowi Minta Masyarakat Aktif Beri Kritikan, Pengamat Anggap Cuma Ingin Pulihkan Citra
Bahkan, penangkapan itu dilakukan hanya sesaat setelah Jokowi menyatakan komitmennya untuk menegakkan demokrasi di Indonesia pada 26 September 2019 sore. Jokowi menyebut kebebasan pers hingga menyampaikan pendapat adalah pilar demokrasi yang harus terus bersama-sama dijaga dan dipertahankan. "Jangan sampai Bapak, Ibu sekalian ada yang meragukan komitmen saya mengenai ini (menjaga demokrasi)," kata Jokowi saat bertemu dengan puluhan tokoh, mulai dari akademisi, seniman, hingga budayawan, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (26/9/2021).
"Publik sudah ndak percaya. Para pengkritik banyak dilaporkan dg menggunakan UU ITE," cuit Ulil di akun Twitter @ulil, dikutip, Selasa (9/2/2021).
Sementara itu, sutradara, aktivis sekaligus jurnalis senior yang sering membuat jurnalisme investigasi dengan mengeluarkan produk jurnalistik berupa tulisan ataupun film dokumenter, Dandhy Dwi Laksono mengomentari pernyataan Istana tersebut dengan cuitan saat dirinya ditangkap pada 26 September 2019 atas tuduhan menebarkan kebencian berdasarkan SARA.
Baca juga: Jokowi Minta Masyarakat Aktif Beri Kritikan, Pengamat Anggap Cuma Ingin Pulihkan Citra
Bahkan, penangkapan itu dilakukan hanya sesaat setelah Jokowi menyatakan komitmennya untuk menegakkan demokrasi di Indonesia pada 26 September 2019 sore. Jokowi menyebut kebebasan pers hingga menyampaikan pendapat adalah pilar demokrasi yang harus terus bersama-sama dijaga dan dipertahankan. "Jangan sampai Bapak, Ibu sekalian ada yang meragukan komitmen saya mengenai ini (menjaga demokrasi)," kata Jokowi saat bertemu dengan puluhan tokoh, mulai dari akademisi, seniman, hingga budayawan, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (26/9/2021).
Lihat Juga :
