Akademisi dan Pengamat Minta Intervensi Kekuasaan pada Parpol Dihentikan
Senin, 08 Februari 2021 - 21:00 WIB
loading...
Upaya pengambilalihan paksa (kudeta) Partai Demokrat yang diungkapkan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengundang keprihatinan sejumlah akademisi dan pengamat. Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Upaya pengambilalihan paksa ( kudeta) Partai Demokrat yang diungkapkan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY ) mengundang keprihatinan sejumlah akademisi dan pengamat. Mereka khawatir kualitas demokrasi di Indonesia semakin turun dan negara ini tergelincir dalam otoritarianisme.
Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi LP3ES, Dr Wijayanto mengingatkan bahwa upaya ambil alih paksa ini patut menjadi perhatian bersama karena bukan yang pertama kalinya. “Ciri demokrasi adalah kompetisi, sehingga diperlukan oposisi yang sehat. Jika oposisi tidak ada lagi, maka yang menjadi korban adalah warga negara,” ujarnya dalam keterangan yang diterima wartawan, Senin (9/2/2021). Baca juga: Diserang Doxing, Hoaks dan Disinformasi, Demokrat: Kami Tetap Bergerak untuk Rakyat
Sementara, Visiting Fellow ISEAS Singapura, Made Supriatma memandang merupakan persoalan political clique dimana pihak yang kuat berusaha menyingkirkan pihak yang dianggap lemah. “Saya tidak yakin Moeldoko bergerak sendiri. Ia didukung oleh clique kekuasaan yang tidak permanen, yang berhitung apa yang dia dapat dan resources mana yang bisa digunakan,” jelasnya.
Aisah Putri Budiarti dari LIPI memaparkan baru pada era Reformasi terdapat jaminan hukum bagi independensi partai politik. Tapi ini tidak menjamin tidak adanya intervensi kekuasaan.
Aisah merujuk pada kasus yang terjadi pada PPP dan Golkar pada periode 2014-2016, saat Kemenkumham mengeluarkan SK yang mengesahkan salah satu kepengurusan, padahal konflik belum selesai. Intervensi juga dilakukan melalui lobby elite politik.
Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi LP3ES, Dr Wijayanto mengingatkan bahwa upaya ambil alih paksa ini patut menjadi perhatian bersama karena bukan yang pertama kalinya. “Ciri demokrasi adalah kompetisi, sehingga diperlukan oposisi yang sehat. Jika oposisi tidak ada lagi, maka yang menjadi korban adalah warga negara,” ujarnya dalam keterangan yang diterima wartawan, Senin (9/2/2021). Baca juga: Diserang Doxing, Hoaks dan Disinformasi, Demokrat: Kami Tetap Bergerak untuk Rakyat
Sementara, Visiting Fellow ISEAS Singapura, Made Supriatma memandang merupakan persoalan political clique dimana pihak yang kuat berusaha menyingkirkan pihak yang dianggap lemah. “Saya tidak yakin Moeldoko bergerak sendiri. Ia didukung oleh clique kekuasaan yang tidak permanen, yang berhitung apa yang dia dapat dan resources mana yang bisa digunakan,” jelasnya.
Aisah Putri Budiarti dari LIPI memaparkan baru pada era Reformasi terdapat jaminan hukum bagi independensi partai politik. Tapi ini tidak menjamin tidak adanya intervensi kekuasaan.
Aisah merujuk pada kasus yang terjadi pada PPP dan Golkar pada periode 2014-2016, saat Kemenkumham mengeluarkan SK yang mengesahkan salah satu kepengurusan, padahal konflik belum selesai. Intervensi juga dilakukan melalui lobby elite politik.
Lihat Juga :
