Sekjen Demokrat Nilai Sikap Moeldoko Bisa Diikuti oleh Pejabat Lain
Jum'at, 05 Februari 2021 - 21:54 WIB
loading...
Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky mengatakan, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko telah memberikan DP 25% kepada kader Partai Demokrat. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya berharap upaya yang akan dilakukan Kepala Kantor Staf Kepresiden (KSP) Moeldoko tidak diwujudkan secara nyata. Sebab, partainya khawatir apa yang dilakukan eks Panglima TNI itu bisa menjadi efek domino bagi pejabat negara lainnya yang memiliki ambisi serupa.
Menurut dia, jika tindakan Moeldoko dibiarkan dan dibenarkan, apalagi dengan kekuasaan yang dimilikinya sebagai pejabat negara telah melakukan gerakan untuk mengambil alih kepemimpinan partai secara paksa (Hostile Taking Over), tentu sangat menciderai rasa keadilan di negeri ini. Baca juga: Surati Jokowi, AHY Tak Bisa Bedakan Kepentingan Pribadi dan Negara
"Bagi para pengemban amanah rakyat, seperti saudara Moeldoko seharusnya bukan hanya aspek hukum dan dimilikinya kekuasaan seolah bisa berbuat apa saja, tetapi harus juga mengindahkan aspek moral, etika dan keadilan," kata Harsya dalam keterangannya, Jumat (5/2/2021). Baca juga: Demokrat Dinilai Terlalu Terburu-buru Tuduh Moeldoko
![Sekjen Demokrat Nilai Sikap Moeldoko Bisa Diikuti oleh Pejabat Lain]()
Oleh karena itu, partainya sangat berharap agar tindakan Moeldoko tersebut tidak boleh dibiarkan dan juga dibenarkan oleh semua pihak, khususnya pemerintah. "Kalau gerakan semacam GPK PD ini dibiarkan dan dibenarkan (Justified), maka hal ini dapat menjadi contoh dan bisa saja mendorong pejabat negara manapun yang memiliki ambisi politik dan ambisi kekuasaan yang sangat besar, menempuh jalan pintas, melakukan sesuatu yang menabrak etika politik, the rule of law dan rules of the game. Kalau hal begitu menjadi kultur dan kebiasaan, betapa terancamnya kedaulatan partai-partai politik di negeri ini, sekaligus betapa tidak aman dan rapuhnya kehidupan demokrasi kita," tutur dia.
Menurut dia, jika tindakan Moeldoko dibiarkan dan dibenarkan, apalagi dengan kekuasaan yang dimilikinya sebagai pejabat negara telah melakukan gerakan untuk mengambil alih kepemimpinan partai secara paksa (Hostile Taking Over), tentu sangat menciderai rasa keadilan di negeri ini. Baca juga: Surati Jokowi, AHY Tak Bisa Bedakan Kepentingan Pribadi dan Negara
"Bagi para pengemban amanah rakyat, seperti saudara Moeldoko seharusnya bukan hanya aspek hukum dan dimilikinya kekuasaan seolah bisa berbuat apa saja, tetapi harus juga mengindahkan aspek moral, etika dan keadilan," kata Harsya dalam keterangannya, Jumat (5/2/2021). Baca juga: Demokrat Dinilai Terlalu Terburu-buru Tuduh Moeldoko
Oleh karena itu, partainya sangat berharap agar tindakan Moeldoko tersebut tidak boleh dibiarkan dan juga dibenarkan oleh semua pihak, khususnya pemerintah. "Kalau gerakan semacam GPK PD ini dibiarkan dan dibenarkan (Justified), maka hal ini dapat menjadi contoh dan bisa saja mendorong pejabat negara manapun yang memiliki ambisi politik dan ambisi kekuasaan yang sangat besar, menempuh jalan pintas, melakukan sesuatu yang menabrak etika politik, the rule of law dan rules of the game. Kalau hal begitu menjadi kultur dan kebiasaan, betapa terancamnya kedaulatan partai-partai politik di negeri ini, sekaligus betapa tidak aman dan rapuhnya kehidupan demokrasi kita," tutur dia.
(cip)
Lihat Juga :
