Penanganan COVID-19 Bakal Maksimal dari Kolaborasi Pemerintah-Epidemiolog

Rabu, 03 Februari 2021 - 21:00 WIB
loading...
Penanganan COVID-19...
Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Golkar, M Yahya Zaini mendukung setiap ikhtiar untuk memperbaiki penanganan COVID-19, termasuk keterlibatan epidemiolog. Foto/dpr.go.id
A A A
JAKARTA - Kolaborasi antara epidemiolog dengan pemerintah dalam menyusun kebijakan pencegahan kasus COVID-19 diyakini bakal berdampak positif. Kerja sama pemerintah dengan stakeholder lainnya pun dinilai perlu.

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Golkar, M Yahya Zaini mendukung setiap ikhtiar untuk memperbaiki penanganan COVID-19, termasuk keterlibatan epidemiolog. "Keterlibatan epidemiolog dalam merumuskan kebijakan penanganan COVID-19 merupakan langkah maju dan membawa optimisme," ujar Yahya kepada wartawan, Rabu (3/2/2021). Baca juga: Ilmuwan: Varian COVID Berbahaya Berikutnya Dikhawatirkan Sudah Ada di Luar Sana

Yahya menilai selain epidemiolog, sebaiknya pemerintah juga melibatkan organisasi profesi kedokteran seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam menyusun kebijakan. Selain aspek keilmuwan, organisasi profesi punya sumber daya manusia yang terlibat langsung dalam penanganan COVID-19 di berbagai fasilitas kesehatan.

Dia mengatakan pelibatan epidemiolog jangan hanya sebatas dalam penyusunan kebijakan. Mereka harus hadir dalam pelaksanaan dan pengawasan. Supaya kebijakan yang sudah disusun benar-benar bisa dilaksanakan, dipantau, serta dievaluasi.

"Guna mencari solusi jika ada masalah di lapangan. Contoh, apakah pelaksanaan testing dan tracing sesuai secara epidemologi atau tidak," tuturnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, keterlibatan dan partisipasi semua pihak, para ahli, organisasi profesi, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama sangat penting dalam penanganan pandemi ini. Semua pihak bisa ambil bagian dalam setip usaha mengurangi penyebaran COVID-19, sesuai kemampuan masing-masing. Baca juga: Batuk dan Flu, Wali Kota Pematangsiantar Hefriansyah Gagal Divaksinasi COVID-19

"Misalnya dalam sosialisasi dan edukasi gerakan 3 M dan vaksinasi, peran tokoh masyarakat dan tokoh agama sangat penting," katanya.

Dia mengungkapkan hasil survei menunjukkan bahwa masih ada sekitar 30% masyarakat yang menolak divaksin. Dirinya menduga itu karena sosialisasi dan edukasi belum berjalan optimal.

"Bagaimana meyakinkan warga masyarakat supaya mau divaksin? Tokoh masyarakat dan tokoh agama harus dilibatkan. Terutama di lapisan masyarakat bawah. Apalagi untuk menangkal atau mengimbangi berita-berita hoaks di media sosial," pungkasnya.

Sekadar diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa hari lalu mengatakan bahwa kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang sudah berjalan sejak bulan lalu tidak efektif menahan laju penambahan kasus positif COVID-19. Jokowi menilai mobilitas masyarakat masih tinggi sehingga di beberapa provinsi kasus COVID-19 tetap naik. Baca juga: Satgas Libatkan TNI/Polri Dalam Pembentukan Posko COVID-19 Tingkat Desa

Kemudian, Presiden Jokowi meminta Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk mengajak epidemiolog merancang kebijakan penanganan COVID-19. Juru Bicara Luhut Panjaitan, Jodi Mahardi mengatakan pertemuan Luhut dengan epidemiolog akan dilakukan dalam waktu dekat.
(kri)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Pemulangan 2 Jenazah...
Pemulangan 2 Jenazah WNI dari Taiwan Lancar, Uya Kuya: Perlihatkan Eratnya Solidaritas
Dirut BPJS Kesehatan...
Dirut BPJS Kesehatan Jamin Tidak Akan Bangkrut dan Gagal Bayar sampai 2025
Polemik Kenaikan PPN...
Polemik Kenaikan PPN 12%, Hanif Dakhiri Minta Parpol yang Menyetujui UU HPP Konsisten
Anggota Komisi IX DPR...
Anggota Komisi IX DPR Minta Pembangunan Bandara Bali Utara Berdayakan Warga Lokal
Dualisme Kepemimpinan...
Dualisme Kepemimpinan PMI, Komisi IX DPR: Organisasi Kemanusiaan Harus Zero Politik
Apresiasi Fasilitas...
Apresiasi Fasilitas Fitofarmaka, Komisi IX Dukung Obat Modern Asli Indonesia Masuk JKN
Warga Lombok Timur Harap...
Warga Lombok Timur Harap Program MBG Perbaiki Gizi dan Turunkan Stunting
Musim Hujan Tiba, Waspadai...
Musim Hujan Tiba, Waspadai Penyakit dan Terapkan Tips Kesehatan dari Pakar Epidemiologi
Program MBG Perlu Sinergi...
Program MBG Perlu Sinergi Pemerintah Pusat, Daerah, dan Masyarakat
Rekomendasi
Penuhi Aspirasi Warga...
Penuhi Aspirasi Warga Flores Timur, Legislator Partai Perindo Yamin Lewar: Reses Jadi Momen Perjuangkan Suara Rakyat
Ingin Damai dengan Keluarga...
Ingin Damai dengan Keluarga Kerajaan, Pangeran Harry Diminta Ucapkan Satu Kata Ini
Arab Saudi Investasi...
Arab Saudi Investasi Rp10.000 Triliun di AS, China Kebagian Rp55 Triliun
Berita Terkini
Celana Ukuran 33 Lebih...
Celana Ukuran 33 Lebih Cepat Menghadap Allah, Mantan Menkes Siti Fadilah: Janganlah Perutmu Besar!
2 Laksdya TNI Bertugas...
2 Laksdya TNI Bertugas di Lembaga Pemerintah, Nomor 1 Kepala Bakamla
Guru Besar FKUI Prihatin...
Guru Besar FKUI Prihatin soal Kebijakan Kesehatan dan Pendidikan Kedokteran, Ini Respons Kemenkes
Jokowi Berpeluang Jadi...
Jokowi Berpeluang Jadi Caketum PSI, Djarot: Kan Sudah Dipecat PDIP, Jadi Silakan
Soroti RUU KUHAP, Akademisi...
Soroti RUU KUHAP, Akademisi Kritik Pembatasan Interaksi Jaksa dan Penyidik
Korupsi APD Covid-19,...
Korupsi APD Covid-19, Eks Pejabat Kementerian Kesehatan Dituntut 4 Tahun Penjara
Infografis
Waspada, Kasus COVID-19...
Waspada, Kasus COVID-19 Meningkat 2 Kali Lipat di Singapura
Copyright ©2025 SINDOnews.com All Rights Reserved