Soal Polemik Kudeta Demokrat, Presiden Jokowi Diminta Tunjukkan Reaksi
loading...
Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono berbincang dengan Presiden Joko Widodo. Foto/setkab.go.id
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) langsung menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah mengetahui kursi kepemimpinannya diduga akan "digoyang" oleh Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko.
Dosen Ilmu Politik dan International Studies Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam menilai Presiden Jokowi harus merespons serius dinamika politik terkait upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat yang melibatkan pejabat penting di lingkaran istana. Sebab, perilaku politik Kepala KSP Moeldoko sangat berdampak terhadap kredibilitas politik Presiden
"Kredibilitas politik Presiden sangat dipertaruhkan," kata Umam, Rabu (3/2/2021).
Menurut dia, jika Presiden Jokowi tidak bersikap dan membiarkan perilaku Kepala KSP Moeldoko maka hal itu dapat dipahami bahwa Presiden mentoleransi apa yang dilakukan Moeldoko.
Baca Juga: Isu Kudeta Demokrat Bisa Buat AHY Benar-benar Terjungkal
"Jika Presiden diam dan mendiamkan perilaku Kepala KSP, itu artinya presiden menoleransi perilaku yang menabrak etika demokrasi modern," tutur lulusan School of Political Science and International Studies, University of Queensland, Australia itu.
Baca juga; Pendiri Demokrat Sayangkan AHY Pakai Istilah Kudeta Soal Masalah Internal Partai
Dalam posisi seperti ini, kata Umam, Moeldoko akan cenderung menjadi beban politik bagi Istana. "Jangan sampai apa yang dilakukan Moeldoko itu dianggap sebagai perilaku kekuasaan di bawah pemerintahan Jokowi, yang tidak tahan kritik dan bersikap represif terhadap rival politik. Argumen itu tidak baik untuk kredibilitas Presiden," ujar Umam yang juga alumni School of International Studies, Flinders University of South Australia itu.
Dosen Ilmu Politik dan International Studies Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam menilai Presiden Jokowi harus merespons serius dinamika politik terkait upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat yang melibatkan pejabat penting di lingkaran istana. Sebab, perilaku politik Kepala KSP Moeldoko sangat berdampak terhadap kredibilitas politik Presiden
"Kredibilitas politik Presiden sangat dipertaruhkan," kata Umam, Rabu (3/2/2021).
Menurut dia, jika Presiden Jokowi tidak bersikap dan membiarkan perilaku Kepala KSP Moeldoko maka hal itu dapat dipahami bahwa Presiden mentoleransi apa yang dilakukan Moeldoko.
Baca Juga: Isu Kudeta Demokrat Bisa Buat AHY Benar-benar Terjungkal
"Jika Presiden diam dan mendiamkan perilaku Kepala KSP, itu artinya presiden menoleransi perilaku yang menabrak etika demokrasi modern," tutur lulusan School of Political Science and International Studies, University of Queensland, Australia itu.
Baca juga; Pendiri Demokrat Sayangkan AHY Pakai Istilah Kudeta Soal Masalah Internal Partai
Dalam posisi seperti ini, kata Umam, Moeldoko akan cenderung menjadi beban politik bagi Istana. "Jangan sampai apa yang dilakukan Moeldoko itu dianggap sebagai perilaku kekuasaan di bawah pemerintahan Jokowi, yang tidak tahan kritik dan bersikap represif terhadap rival politik. Argumen itu tidak baik untuk kredibilitas Presiden," ujar Umam yang juga alumni School of International Studies, Flinders University of South Australia itu.
(dam)
Explore More