Upaya Kudeta Demokrat: Pola Kolonial di Era Milenial
Rabu, 03 Februari 2021 - 15:41 WIB
loading...
Upaya pengambilalihan paksa (Kudeta) Partai Demokrat yang diungkapkan AHY menunjukkan masih berlanjutnya praktik pecah belah dalam perpolitikan di Indonesia. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Upaya pengambilalihan paksa ( Kudeta) Partai Demokrat yang diungkapkan Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY ) pada Senin (1/2) menunjukkan masih berlanjutnya praktik pecah belah dalam perpolitikan di Indonesia.
"Ini bukan yang pertama, dan pasti bukan yang terakhir," ujar Pengamat Komunikasi Politik dari London School of Economics, Diska Putri Pamungkas dalam keterangannya kepada SINDOnews, Rabu (3/2/2021). Baca juga: Gelar Konpers Sore Ini, Moeldoko Bahas Demokrat Lagi?
Diska megatakan upaya pengambilalihan paksa Partai Demokrat perlu dilihat dari kacamata yang lebih besar. “Setidaknya dalam tiga tahun terakhir ini, sulit untuk melihatnya sebagai kebetulan ketika isu perpecahan internal berulang kali terjadi pada partai-partai politik lainnya di Indonesia,” jelasnya.
Sebagaimana yang diobservasi Saiful Mujani, Burhanudin Muchtadi, Pangi Chaniago, dan banyak peneliti politik lainnya, Diska mengungkapkan pengambilalihan parpol memiliki pola tertentu seperti membenturkan faksi utama dengan kader yang sudah dipecat, penyelenggaraan kongres luar biasa yang dipaksakan, diikuti dengan pengesahan pihak yang berwenang.
Pola ini terjadi berkali-kali sebelumnya. Ada perseteruan Djan Faridz dengan Romahurmuziy di PPP, kubu Amien Rais dengan Zulkifli Hasan di PAN, Tommy Soeharto di Partai Berkarya, Anis Matta di PKS, perpecahan di Golkar, dan sejumlah partai politik lainnya.
"Kalau ditarik lebih jauh kebelakang, lahirnya PDIP merupakan respons dari upaya intervensi yang dilakukan rezim Orde Baru pada Partai Demokrasi Indonesia (PDI)," terangnya. Baca juga: Pendiri Demokrat Ungkap Moeldoko Didorong Jadi Ketum Sudah Lama
Diska menjelaskan dinamika internal dalam organisasi partai politik wajar terjadi, sebagaimana terjadi juga pada organisasi-organisasi lain, baik sipil maupun militer. Tapi jika friksi internal terjadi secara berbarengan dalam rezim kepemimpinan politik tertentu, friksi ini bisa jadi adalah gerakan terstruktur untuk melanggengkan kekuasaan.
"Ini bukan yang pertama, dan pasti bukan yang terakhir," ujar Pengamat Komunikasi Politik dari London School of Economics, Diska Putri Pamungkas dalam keterangannya kepada SINDOnews, Rabu (3/2/2021). Baca juga: Gelar Konpers Sore Ini, Moeldoko Bahas Demokrat Lagi?
Diska megatakan upaya pengambilalihan paksa Partai Demokrat perlu dilihat dari kacamata yang lebih besar. “Setidaknya dalam tiga tahun terakhir ini, sulit untuk melihatnya sebagai kebetulan ketika isu perpecahan internal berulang kali terjadi pada partai-partai politik lainnya di Indonesia,” jelasnya.
Sebagaimana yang diobservasi Saiful Mujani, Burhanudin Muchtadi, Pangi Chaniago, dan banyak peneliti politik lainnya, Diska mengungkapkan pengambilalihan parpol memiliki pola tertentu seperti membenturkan faksi utama dengan kader yang sudah dipecat, penyelenggaraan kongres luar biasa yang dipaksakan, diikuti dengan pengesahan pihak yang berwenang.
Pola ini terjadi berkali-kali sebelumnya. Ada perseteruan Djan Faridz dengan Romahurmuziy di PPP, kubu Amien Rais dengan Zulkifli Hasan di PAN, Tommy Soeharto di Partai Berkarya, Anis Matta di PKS, perpecahan di Golkar, dan sejumlah partai politik lainnya.
"Kalau ditarik lebih jauh kebelakang, lahirnya PDIP merupakan respons dari upaya intervensi yang dilakukan rezim Orde Baru pada Partai Demokrasi Indonesia (PDI)," terangnya. Baca juga: Pendiri Demokrat Ungkap Moeldoko Didorong Jadi Ketum Sudah Lama
Diska menjelaskan dinamika internal dalam organisasi partai politik wajar terjadi, sebagaimana terjadi juga pada organisasi-organisasi lain, baik sipil maupun militer. Tapi jika friksi internal terjadi secara berbarengan dalam rezim kepemimpinan politik tertentu, friksi ini bisa jadi adalah gerakan terstruktur untuk melanggengkan kekuasaan.
Lihat Juga :
