DPD Minta Pemerintah Beri Kepastian Kelanjutan Pemekaran
Selasa, 02 Februari 2021 - 19:05 WIB
loading...
A
A
A
Menurut dia, daerah diberi kewenangan untuk mengurus sendiri ketika dilakukan pemekaran, terutama menyangkut pengelolaan sumber daya alam. Contohnya, kewenangan mengurus hasil laut yang tidak perlu lagi dipegang oleh pemerintah pusat tetapi diberikan kepada daerah.
Kemudian pengelolaan tambang, minyak bumi dan kekayaan alam satu daerah bisa kelola langsung oleh daerah tanpa pemerintah pusat harus membatasinya. Kata Abraham, bangsa ini perlu belajar dari Tiongkok, Jepang dan Korea Selatan dalam program pemekaran wilayah. Baca juga: Kota Lembang Tak Masuk 3 CDOB yang Disetujui, Forkodetada Sebut Pemekaran Tak Bisa Instan
Yang dilakukan negara-negara itu adalah membangun berbagai infrastruktur dasar di tiap-tiap daerah. Misalnya jalan, jembatan, gedung pemerintahan, dan sebagainya. Setelah itu, pemekaran dibuka seluas-luasnya. Hasilnya daerah yang dimekarkan menjadi maju karena infrastruktur sudah tersedia.
“Kita juga bisa lakukan itu. Proyek-proyek infrastruktur seperti dibangun Pak Jokowi memang harus diperbanyak. Setelah itu tinggal memekarkan daerah. Nanti daerah sudah bisa mandiri dan kelola dirinya karena sudah tersedia berbagai infrastruktur. Tinggal dia mengelola alam yang ada,” paparKetua Kadin NTT itu.
Lebih lanjut dia mengatakan, kepastian kelanjutan pemekaran juga harus ditetapkan karena dari hasil evaluasi DPD RI terhadap 223 Daerah Otonomi Baru (DOB) yang sudah dilakukan, hanya 10 daerah yang kinerjanya dianggap kurang. Sementara daerah-daerah lain tidak masalah.
Kemudian pengelolaan tambang, minyak bumi dan kekayaan alam satu daerah bisa kelola langsung oleh daerah tanpa pemerintah pusat harus membatasinya. Kata Abraham, bangsa ini perlu belajar dari Tiongkok, Jepang dan Korea Selatan dalam program pemekaran wilayah. Baca juga: Kota Lembang Tak Masuk 3 CDOB yang Disetujui, Forkodetada Sebut Pemekaran Tak Bisa Instan
Yang dilakukan negara-negara itu adalah membangun berbagai infrastruktur dasar di tiap-tiap daerah. Misalnya jalan, jembatan, gedung pemerintahan, dan sebagainya. Setelah itu, pemekaran dibuka seluas-luasnya. Hasilnya daerah yang dimekarkan menjadi maju karena infrastruktur sudah tersedia.
“Kita juga bisa lakukan itu. Proyek-proyek infrastruktur seperti dibangun Pak Jokowi memang harus diperbanyak. Setelah itu tinggal memekarkan daerah. Nanti daerah sudah bisa mandiri dan kelola dirinya karena sudah tersedia berbagai infrastruktur. Tinggal dia mengelola alam yang ada,” paparKetua Kadin NTT itu.
Lebih lanjut dia mengatakan, kepastian kelanjutan pemekaran juga harus ditetapkan karena dari hasil evaluasi DPD RI terhadap 223 Daerah Otonomi Baru (DOB) yang sudah dilakukan, hanya 10 daerah yang kinerjanya dianggap kurang. Sementara daerah-daerah lain tidak masalah.
Lihat Juga :
