DPD Minta Pemerintah Beri Kepastian Kelanjutan Pemekaran
Selasa, 02 Februari 2021 - 19:05 WIB
loading...
Senator asal Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Abraham Liyanto meminta pemerintah memberikan kepastian kelanjutan pemekaran wilayah. Foto/Okezone
A
A
A
JAKARTA - Senator asal Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Abraham Liyanto meminta pemerintah memberikan kepastian kelanjutan pemekaran wilayah . Tujuannya, untuk memberi kepastian terhadap daerah-daerah yang telah melakukan usulan pemekaran.
“Kepastian sampai kapan moratorium (penghentian sementara, Red) diberlakukan harus ditetapkan. Jangan menimbulkan ketidakpastian yang berkepanjangan,” ujar Anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI ini dalam rapat kerja dengan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/2/2021). Baca juga: Kedepankan Dialog yang Persuasif untuk Pemekaran Papua
Abraham memahami bahwa kesiapan anggaran negara menjadi kendalanya. Terlebih, anggaran negara tersedot untuk mengatasi pandemi COVID-19 sekarang ini. Akan tetapi, Abraham mengingatkan di tiap-tiap daerah memiliki potensi masing-masing.
Ada kekayaan alam yang tersedia di berbagai daerah sebagai modal membangun daerah pemekaran. Berbagai sumber tersebut dapat digunakan untuk membiayai pemekaran.
“Sekarang masalahnya, mau pemekaran dulu supaya ekonomi daerah tumbuh dan bergerak atau menunggu sampai tersedia anggaran yang cukup, baru setelah itu dilakukan pemekaran. Kalau kita lihat di daerah-daerah itu kan, banyak sekali kekayaannya. Sumber daya manusia (SDM) juga banyak. Maka buka saja seluas-luasnya pemekaran itu, nanti setelah itu baru dievaluasi, mana yang berhasil dan mana yang gagal,” jelasnya.
“Kepastian sampai kapan moratorium (penghentian sementara, Red) diberlakukan harus ditetapkan. Jangan menimbulkan ketidakpastian yang berkepanjangan,” ujar Anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI ini dalam rapat kerja dengan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/2/2021). Baca juga: Kedepankan Dialog yang Persuasif untuk Pemekaran Papua
Abraham memahami bahwa kesiapan anggaran negara menjadi kendalanya. Terlebih, anggaran negara tersedot untuk mengatasi pandemi COVID-19 sekarang ini. Akan tetapi, Abraham mengingatkan di tiap-tiap daerah memiliki potensi masing-masing.
Ada kekayaan alam yang tersedia di berbagai daerah sebagai modal membangun daerah pemekaran. Berbagai sumber tersebut dapat digunakan untuk membiayai pemekaran.
“Sekarang masalahnya, mau pemekaran dulu supaya ekonomi daerah tumbuh dan bergerak atau menunggu sampai tersedia anggaran yang cukup, baru setelah itu dilakukan pemekaran. Kalau kita lihat di daerah-daerah itu kan, banyak sekali kekayaannya. Sumber daya manusia (SDM) juga banyak. Maka buka saja seluas-luasnya pemekaran itu, nanti setelah itu baru dievaluasi, mana yang berhasil dan mana yang gagal,” jelasnya.
Lihat Juga :
